tirto.id – Kementerian Sosial (Kemensos) berupaya mempercepat digitalisasi penyaluran bantuan sosial (bansos) dengan memperkuat integrasi data lintas sektor. Upaya ini dibahas dalam Rapat Penguatan Pemanfaatan Data Lintas Sektor untuk mendukung Pelaksanaan Piloting Digitalisasi Bansos yang melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga.
Sekretaris Jenderal Kemensos, Robben Rico, menyatakan digitalisasi merupakan langkah strategis untuk memperbaiki ketepatsasaran penyaluran bansos.
“Ini menjadi bagian dari upaya kami menjawab persoalan data agar bansos benar-benar tepat sasaran,” ujar Robben di Ruang Rapat Dewan Ekonomi Nasional (DEN) pada Senin (27/4/2026).
Guna mempercepat implementasi, Kemensos mengajukan pembentukan tim kerja lintas sektor yang bekerja secara intensif di satu lokasi. Skema ini dinilai mampu mempercepat proses integrasi data sekaligus memastikan eksekusi berjalan efektif.
“Karena kalau hanya rapat seperti ini terus, tak akan selesai. Harus langsung dikumpulkan, dikonsolidasikan, dan dieksekusi. Kami siap menyiapkan tempat, supaya tim bisa bekerja tiap hari dalam satu lokasi,” ujarnya.
Hasil uji coba memperlihatkan sistem digitalisasi bansos telah mencapai sekitar 80 persen dari target. Meski begitu, masih terdapat tantangan pada aspek kualitas dan kelengkapan data yang perlu dibenahi.
Guna meningkatkan akuntabilitas, Kemensos mengusulkan keterlibatan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam proses pengawasan dan audit sejak tahap awal.
“Kita ingin dari awal ini dikawal, supaya hasil akhirnya benar-benar clean dan bisa dipertanggungjawabkan,” kata Robben.
Program piloting digitalisasi bansos akan dijalankan di 42 kabupaten/kota sebagai tahap awal menuju sistem perlindungan sosial yang lebih terintegrasi.
Dewan Ekonomi Nasional (DEN) menetapkan transformasi digital dalam perlindungan sosial dimulai sejak September tahun lalu, dengan fokus awal pada program Kemensos seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
DEN menilai digitalisasi bisa diperluas ke berbagai program perlindungan sosial lainnya. Saat ini, sekitar 38 kementerian/lembaga menjalankan sedikitnya 197 program bantuan sosial, subsidi, dan bantuan pemerintah bagi masyarakat.
Ketua DEN, Luhut Binsar Pandjaitan, menegaskan komitmennya untuk mengawal langsung kerja tim lintas sektor dan memantau pelaksanaan sejak hari pertama.
Dalam pertamuan yang sama, turut dilakukan penandatanganan naskah kesepakatan oleh Robben Rico sebagai bagian dari hasil Rapat Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah terkait penguatan data lintas sektor guna mendukung piloting digitalisasi bansos di 42 kabupaten/kota.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
