Audio ini dibuat dengan teknologi AI.
Sebelum Indonesia merdeka, pernah ada taipan yang kekayaannya melampaui batas negara—namanya Oei Tiong Ham, Raja Gula Asia dari Semarang. Bahkan kakek Lee Kuan Yew pun pernah bekerja padanya.
Di era sekarang, nama-nama seperti Elon Musk, Jeff Bezos, atau Bernard Arnault identik dengan kekuasaan dan kekayaan yang nyaris tak terbatas. Mereka menguasai sektor-sektor strategis: teknologi, energi, dan perdagangan global. Namun jauh sebelum nama-nama itu mendunia, Indonesia—atau lebih tepatnya Hindia Belanda—pernah memiliki sosok yang tak kalah berpengaruh: Oei Tiong Ham, taipan berdarah Tionghoa dari Semarang yang dikenal sebagai “Raja Gula Asia.”
Lahir tahun 1866, Oei Tiong Ham mewarisi perusahaan perdagangan Kian Gwan dari ayahnya. Namun yang membedakannya, ia berhasil mengembangkan bisnis itu menjadi kerajaan dagang lintas negara yang mencakup ekspor gula, opium legal, pelayaran, hingga perbankan. Ia menjadi salah satu orang terkaya di Asia Tenggara, dan punya pengaruh yang membuat pemerintah kolonial pun segan padanya.
Saking besarnya pengaruh keluarga Oei, Lee Bok Boon—kakek dari Lee Kuan Yew, pendiri dan perdana menteri pertama Singapura—pernah bekerja untuk keluarga ini di Semarang. Fakta ini menunjukkan betapa besar jaringan ekonomi dan sosial yang dibangun Oei, bahkan hingga ke luar wilayah Hindia Belanda.
Oei Tiong Ham tidak hanya kaya, tetapi juga mampu menciptakan kekuatan ekonomi yang membuatnya dihormati, ditakuti, bahkan oleh penguasa kolonial sekalipun. Ia tidak pernah menjadi pejabat publik, namun punya kekuatan yang jauh melampaui bupati atau residen Belanda.
Namun, bagaimana mungkin seorang pengusaha etnis Tionghoa di era diskriminasi kolonial bisa memiliki pengaruh sebesar itu? Apa rahasia di balik kejayaannya yang mendunia?
Kekuasaan dalam Sekepal Gula
Kekayaan Oei Tiong Ham pada puncaknya diperkirakan mencapai 25 juta gulden—jumlah yang luar biasa besar di awal abad ke-20, dan bila dikonversikan setara ratusan juta hingga miliaran dolar saat ini. Ia tidak hanya menjadi eksportir gula terbesar dari Jawa, tetapi juga memiliki kendali atas harga pasar gula dunia.
Namun, kekayaan itu tak datang begitu saja. Ia mewarisi bisnis perdagangan Kian Gwan dari ayahnya, Oei Tjie Sien, tetapi dengan kecerdikan dan visi yang berbeda. Oei Tiong Ham merevolusi bisnis keluarganya menjadi perusahaan modern dengan sistem holding—yang pertama dan terbesar di Asia Tenggara. Di sinilah letak kekuatan pertamanya: struktur kelembagaan modern yang membuat bisnisnya bisa berekspansi secara efisien ke Asia, Eropa, bahkan Amerika.
Secara teori, Oei mempraktikkan prinsip-prinsip kapitalisme modern berbasis konektivitas global, seperti yang dijelaskan dalam teori global commodity chains oleh Gereffi dan Korzeniewicz. Gula menjadi komoditas strategis global, dan Oei Tiong Ham berada tepat di simpulnya.
Yang kedua, ia memanfaatkan hubungan patronase dengan pemerintah kolonial. Meski dirinya adalah warga kelas dua secara hukum, Oei berhasil membalikkan struktur itu melalui kekuatan ekonomi. Pemerintah kolonial pun menjadikannya mitra strategis, terutama dalam perdagangan opium legal yang dijalankan melalui sistem konsesi.
Inilah bentuk lain dari “ekonomi politik kolonial”: alih-alih hanya ditekan, sebagian elite etnis minoritas justru bisa naik ke puncak sistem dengan cara menguasai sektor yang tidak dikelola langsung oleh negara. Oei bahkan diberi gelar kehormatan Majoor der Chinezen, memperkuat posisinya secara sosial-politik.
Ketiga, Oei adalah pelaku “political capitalism”, sebagaimana didefinisikan oleh Max Weber—di mana kekuasaan ekonomi digunakan untuk menciptakan akses politik, dan sebaliknya. Ia punya pengaruh dalam komunitas Tionghoa, dalam jaringan perbankan Hindia, dan dalam sistem ekspor-impor global. Dia tidak hanya berdagang, tapi mengatur permainan.
Lebih dari itu, Oei Tiong Ham juga sadar pentingnya ekspansi internasional. Ia memindahkan sebagian asetnya ke luar negeri, mengakuisisi properti di London, Hong Kong, dan Singapura—memastikan bisnisnya tidak sepenuhnya tergantung pada iklim politik Hindia Belanda.
Semua ini menjadikannya bukan hanya konglomerat, tetapi aktor transnasional pertama dari Asia Tenggara. Ia menggabungkan etos bisnis keluarga Tionghoa, struktur kapitalisme Eropa, dan kecanggihan manajemen modern—membuatnya jauh melampaui zamannya.
Jejak yang Memudar, Warisan yang Tertinggal
Namun sebagaimana imperium lainnya, kejayaan Oei Tiong Ham tidak abadi. Pada tahun 1924, ia meninggal secara mendadak di Singapura dalam kondisi yang misterius. Ada spekulasi bahwa ia diracun oleh pihak internal keluarga, tapi tak pernah terbukti. Sepeninggalnya, dinasti bisnis Oei mulai mengalami konflik warisan dan fragmentasi.
OTHC tetap berjalan dan menjadi konglomerat terbesar di Asia Tenggara hingga 1960-an. Namun, pasca-kemerdekaan Indonesia, iklim politik berubah drastis. Pemerintah Indonesia di bawah Soekarno menjalankan kebijakan nasionalisasi terhadap aset-aset asing dan elite non-pribumi. Banyak bisnis milik OTHC disita negara.
Sebagian aset OTHC kemudian menjadi cikal bakal perusahaan-perusahaan BUMN, terutama di sektor perdagangan dan logistik. Namun ironisnya, nama Oei Tiong Ham nyaris menghilang dari narasi sejarah resmi Indonesia. Mungkin karena latar belakangnya sebagai pengusaha Tionghoa dan keterlibatannya dalam perdagangan opium, atau mungkin karena Indonesia pascakolonial lebih fokus pada tokoh-tokoh politik daripada tokoh bisnis.
Dari sudut pandang teoritis, kisah Oei Tiong Ham mencerminkan kontradiksi dalam kapitalisme kolonial: sistem yang menindas secara rasial, namun tetap memberi ruang bagi aktor tertentu untuk menaklukkan sistem dari dalam. Ia adalah contoh klasik dari “agency within structure”—di mana kekuasaan bisa dicapai bukan dengan menggulingkan sistem, tetapi dengan memainkannya lebih baik dari sang penguasa.
Warisan Oei Tiong Ham hari ini masih bisa dirasakan secara diam-diam: dari struktur holding company yang kini jadi norma, hingga logika dagang global yang terus membentuk perekonomian Indonesia. Ia adalah legenda bisnis, sekaligus potret tentang bagaimana kekuasaan ekonomi kadang lebih berbahaya—dan lebih efektif—dari kekuasaan politik itu sendiri. (D74)
