Dengarkan artikel ini:
Audio ini dibuat menggunakan AI.
Rentetan pernyataan yang dinilai blunder publik Sri Mulyani—dari analogi pajak dengan zakat hingga komentar soal gaji guru—memicu sorotan tajam. Fenomena ini kiranya mencerminkan lebih dari sekadar “terpeleset” komunikasi, tetapi juga hal yang lebih luas. Mengapa demikian?
Dalam sepekan terakhir, Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan yang kerap dijuluki sebagai the guardian of Indonesia’s fiscal credibility, mengalami rentetan kritik yang cukup tajam.
Dua pernyataan publiknya memicu perdebatan luas. Pertama, penyamaan konsep pajak dengan zakat dan hibah—sebuah analogi yang dianggap PKB sebagai keliru secara konseptual karena menempatkan pajak, yang bersifat wajib dan dikelola negara, sejajar dengan zakat atau hibah, yang memiliki basis sukarela dan nilai spiritual.
Kedua, komentarnya yang terkesan memandang gaji guru sebagai beban negara, yang memantik reaksi keras dari publik serta komunitas pendidikan.
Isu ini semakin panas karena pada saat bersamaan masyarakat tengah bergulat dengan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang signifikan di sejumlah daerah. Kenaikan tersebut, meski secara teknis berada di ranah pemerintah daerah, tetap memiliki benang merah dengan desain kebijakan fiskal yang dirancang oleh Kementerian Keuangan.
Akumulasi ketiga isu ini—analoginya soal pajak, pernyataan soal guru, dan efek kebijakan PBB—membentuk narasi publik yang tidak menguntungkan bagi citra Sri Mulyani, terlebih mengingat posisinya yang strategis dalam menjaga kredibilitas fiskal negara.
Fenomena ini bisa dibaca melalui kerangka incumbency fatigue atau kelelahan jabatan, yaitu kondisi ketika pejabat publik yang terlalu lama memegang posisi strategis mulai kehilangan sensitivitas politik, mengalami policy staleness (stagnasi kebijakan), dan ministerial inertia (kecenderungan mempertahankan status quo ketimbang melakukan inovasi).
Sri Mulyani menjabat sebagai Menkeu dalam tiga periode pemerintahan berbeda: era SBY, Jokowi, hingga kini di bawah Presiden Prabowo.
Durasi panjang ini memberi keuntungan berupa pengalaman dan jejaring luas, tetapi juga membawa risiko kelelahan politik, penurunan daya respons, serta kerentanan terhadap kesalahan komunikasi.
Kelelahan Jabatan?
Untuk memahami eskalasi kritik terhadap Sri Mulyani, kita dapat merujuk pada teori performance plateau dari psikologi organisasi. Performance plateau menggambarkan titik di mana kinerja individu mencapai stabilitas tinggi, tetapi kemudian berhenti berkembang atau bahkan menurun akibat beban kerja berulang dan tekanan konstan.
Dalam konteks menteri keuangan, tantangan ini bukan hanya teknis, tetapi juga politis. Setiap kebijakan fiskal memiliki implikasi luas, dari inflasi hingga daya beli, dan setiap pernyataan publik dapat memicu sentimen pasar maupun opini rakyat.
Tiga faktor utama dapat menjelaskan mengapa blunder Sri Mulyani menjadi magnified (membesar dampaknya) di mata publik:
Pertama, selama bertahun-tahun, Sri Mulyani memposisikan diri sebagai figur teknokrat profesional yang berdiri di atas politik praktis. Narasi ini menjadi modal reputasi yang kuat.
Namun, ketika pernyataan atau kebijakan yang keluar justru memantik kontroversi, terjadi erosi terhadap persepsi tersebut. Publik mulai mempertanyakan apakah independensi teknokratik itu masih utuh atau tergeser oleh rutinitas politik dan tekanan anggaran.
Kedua, dalam teori policy framing, cara kebijakan dikomunikasikan sama pentingnya dengan isi kebijakan itu sendiri. Penyamaan pajak dengan zakat mungkin dimaksudkan untuk menyederhanakan konsep kontribusi warga negara, tetapi framing tersebut gagal karena mengabaikan perbedaan fundamental dalam sifat, tujuan, dan persepsi publik terhadap keduanya.
Hal serupa terjadi pada isu gaji guru, tanpa penjelasan komprehensif soal konteks anggaran, pernyataan itu lebih mudah ditangkap sebagai pelecehan terhadap profesi guru ketimbang analisis beban fiskal.
Ketiga, era Prabowo adalah masa transisi politik pasca-Jokowi, di mana konsolidasi kekuasaan masih berlangsung. Kepercayaan publik terhadap stabilitas fiskal menjadi modal penting bagi pemerintah.
Dalam situasi seperti ini, blunder dari pejabat kunci seperti Menkeu lebih cepat dimanfaatkan oleh lawan politik atau kelompok kepentingan sebagai amunisi untuk menyerang legitimasi kebijakan.
Kombinasi faktor di atas membuat setiap kesalahan—sekecil apapun—diperbesar efeknya (amplified) oleh media dan opini publik. Inilah mengapa fenomena ini bukan sekadar persoalan komunikasi publik biasa, tetapi bagian dari dinamika kelelahan jabatan yang dapat merembet pada persepsi stabilitas ekonomi nasional.
Ada Jalan Keluar?
Dari perspektif political economy, seorang menteri keuangan bukan hanya pengelola anggaran, tetapi juga simbol kredibilitas pemerintah di mata investor, lembaga keuangan internasional, dan publik domestik. Kelelahan jabatan pada posisi ini dapat memicu tiga risiko besar.
Investor cenderung sensitif terhadap tanda-tanda instabilitas kebijakan fiskal. Pernyataan yang kontroversial dapat memicu keraguan terhadap konsistensi kebijakan, yang pada gilirannya mempengaruhi aliran modal asing dan stabilitas nilai tukar.
Dalam teori tax morale, kepatuhan pajak sangat dipengaruhi oleh persepsi keadilan dan transparansi. Jika publik merasa kebijakan pajak atau pengelolaan anggaran tidak adil atau tidak sensitif terhadap beban rakyat, resistensi bisa meningkat, baik dalam bentuk penolakan formal maupun ketidakpatuhan pajak.
Menteri keuangan yang tersandung kontroversi berulang dapat menjadi titik lemah dalam soliditas kabinet. Di era pemerintahan koalisi besar seperti saat ini, isu tersebut bisa dimanfaatkan oleh kelompok politik tertentu untuk menegosiasikan ulang posisi atau kebijakan.
Menggunakan pendekatan strategic reframing, Sri Mulyani kiranya perlu mengembalikan narasi bahwa kebijakan fiskal bertujuan melindungi daya beli rakyat dan mendorong pertumbuhan inklusif. Ini membutuhkan komunikasi yang tidak hanya teknis, tetapi juga empatik, dengan mempertimbangkan sensitivitas sosial dan politik.
Mengadopsi elemen dari participatory budgeting pun juga agaknya dapat membantu mengurangi jarak antara pembuat kebijakan dan masyarakat. Keterlibatan publik dalam memahami alasan meluasnya perpajakan, misalnya, dapat mengurangi resistensi dan mengubah narasi dari “pemerintah memeras” menjadi “pemerintah berkolaborasi untuk pembangunan”. (J61)
