Dengarkan artikel ini:
Purbaya Yudhi Sadewa resmi dilantik Presiden Prabowo sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani. Mampukah ia menjawab tantangan ekonomi dengan mazhab pragmatisnya?
“Government has a positive role to play in stimulating economic development beyond enabling markets to function well… In the words of public policy, lots of $100 bills are left lying on the sidewalk. The role of economists is to point those out, while that of political leaders is to engineer the bargains that will allow them to be picked up.” – Dani Rodrik, One Economics, Many Recipes (2007)
Cupin ingat betul bagaimana suasana di Istana Negara pada 8 September 2025 itu. Hujan sempat turun tipis sejak pagi, seolah memberi tanda bahwa hari itu bukan sekadar seremoni biasa, melainkan perubahan besar dalam haluan ekonomi Indonesia. Presiden Prabowo Subianto berdiri tegap, sementara di hadapannya seorang pria bernama Purbaya Yudhi Sadewa mengucapkan sumpah jabatan sebagai Menteri Keuangan baru.
Publik sontak menoleh ke arah sosok ini, sebagian dengan rasa penasaran. Sri Mulyani, sang menteri legendaris, resmi digantikan. Cupin sendiri sempat mendengar obrolan seorang pengusaha di lobi hotel sehari sebelumnya: “Kalau bukan Bu Sri, siapa lagi yang bisa dipercaya?” Kini jawabannya sudah jelas. Prabowo menunjuk Purbaya.
Presiden ke-7, Joko Widodo, pun ikut menanggapi. Jokowi mengakui ada perbedaan mazhab ekonomi antara Purbaya dan Sri Mulyani, namun ia percaya Purbaya mampu memberi stabilitas.
Purbaya sendiri datang dari latar belakang yang tak biasa untuk seorang Menteri Keuangan. Sebelum duduk di kursi itu, ia memimpin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), lembaga yang bertugas menjaga dana masyarakat di bank. Cupin membayangkan betapa pengalaman itu bisa memberi perspektif unik, karena ia terbiasa berurusan dengan masalah krisis perbankan dan kepercayaan publik.
Kini beban di pundaknya jelas: menjaga stabilitas fiskal, mengendalikan inflasi, menekan defisit, sekaligus memastikan penerimaan negara optimal. Cupin pernah membaca di sebuah buku karya Alan Blinder berjudul The Economics of Public Finance bahwa fondasi pertumbuhan jangka panjang selalu bertumpu pada stabilitas fiskal.
Pertanyaan besar pun muncul: apakah Purbaya akan mengikuti jalur klasik itu, atau menciptakan jalannya sendiri?
Sri Mulyani vs Purbaya
Cupin teringat kembali pada sosok Sri Mulyani. Ia lahir di Bandar Lampung, menempuh pendidikan di Universitas Indonesia, lalu meraih gelar doktor dari University of Illinois Urbana-Champaign.
Cupin membayangkan seorang perempuan muda di era 1980-an yang tekun menulis disertasi tentang moneter, tanpa tahu bahwa kelak ia akan menjadi Menteri Keuangan paling berpengaruh di Indonesia modern.
Pendekatannya dikenal berhati-hati, penuh disiplin, dan berorientasi pada reformasi. Ia percaya bahwa utang negara harus dikelola ketat, pajak diperkuat, dan transparansi anggaran dijaga.
Cupin ingat satu paragraf dari Blinder dalam The Economics of Public Finance yang menegaskan bahwa efisiensi fiskal adalah syarat mutlak pertumbuhan jangka panjang. Itu seolah mencerminkan filosofi Sri Mulyani.
Di sisi lain, Purbaya muncul dari jalur berbeda. Lahir di Bogor, awalnya ia adalah insinyur elektro lulusan ITB.
Cupin tersenyum kecil membayangkan seorang mahasiswa teknik yang tekun mengutak-atik transistor, lalu belasan tahun kemudian berubah jadi ekonom dengan gelar doktor dari Purdue University. Perpindahan jalur ini menunjukkan sesuatu: ia terbiasa berpikir kuantitatif tetapi tetap mencari jawaban praktis.
Purbaya dikenal pragmatis. Ia percaya bahwa teori hanyalah alat, bukan tujuan.
Cupin menemukan kesamaan pandangan ini dengan buku One Economics, Many Recipes karya Dani Rodrik. Rodrik menekankan bahwa tidak ada resep tunggal dalam ekonomi; setiap negara harus menemukan kombinasi kebijakannya sendiri. Cupin merasa, inilah semangat yang dibawa Purbaya—fleksibel, kontekstual, dan tidak kaku.
Presiden Jokowi pernah menyebut ada “beda mazhab ekonomi” antara keduanya. Cupin mencoba merumuskannya begini: Sri Mulyani berdiri di sisi reformis-neoklasik, sementara Purbaya condong ke pragmatis-inovatif. Jika Sri Mulyani melihat angka utang sebagai ancaman, Purbaya mungkin melihatnya sebagai instrumen yang bisa dikelola asal tepat sasaran.
Cupin juga ingat pengalaman keduanya dalam politik. Sri Mulyani, meski populer di mata internasional, sering dianggap terlalu kaku dalam menghadapi realitas politik domestik. Sementara Purbaya, dengan gaya lebih cair, tampak bisa menyesuaikan diri dengan arah pemerintah. Cupin merasa ini penting, sebab ekonomi tak pernah steril dari politik.
Kedua sosok ini ibarat dua pemain catur dengan strategi berbeda. Sri Mulyani memilih bertahan, menjaga setiap bidak dengan hati-hati. Purbaya lebih suka menyerang dengan langkah-langkah tak terduga. Pertanyaannya: gaya mana yang lebih sesuai dengan visi besar Presiden Prabowo?
Berjalan Bersama Prabowo
Sejak awal menjabat, Prabowo Subianto membawa visi ekonomi yang pragmatis. Cupin mencatat beberapa program andalannya: menekan harga pangan, menjaga daya beli, mempercepat pembangunan infrastruktur, hingga meluncurkan paket stimulus ratusan triliun rupiah. Semua itu menunjukkan satu hal: Prabowo percaya pada intervensi negara yang aktif.
Di sinilah Purbaya tampak lebih cocok. Gaya pragmatisnya sejalan dengan kebutuhan pemerintah yang ingin bergerak cepat.
Cupin membayangkan Purbaya duduk bersama timnya, menimbang data inflasi, lalu memutuskan kebijakan yang langsung menyentuh harga beras atau bahan bakar. Kecepatan dan fleksibilitas menjadi kunci.
Sementara itu, Sri Mulyani memang punya keunggulan besar dalam reformasi perpajakan dan pengelolaan utang. Namun, Cupin merasa tantangan sekarang berbeda.
Dunia menghadapi krisis iklim, disrupsi teknologi, dan ketegangan geopolitik. Semua ini butuh pemimpin ekonomi yang tidak sekadar disiplin, tapi juga mampu beradaptasi dengan cepat.
Cupin teringat kembali pada tulisan Dani Rodrik tentang pentingnya konteks nasional. Ia menulis bahwa kebijakan ekonomi yang berhasil di satu tempat bisa gagal di tempat lain jika tidak sesuai kondisi lokal. Purbaya, dengan latar belakang yang campuran antara teknik dan ekonomi, mungkin lebih peka terhadap kebutuhan semacam ini.
Di mata Cupin, pilihan Prabowo sebenarnya sederhana: ia butuh menteri yang bisa menerjemahkan visinya dengan cepat dan tepat. Sri Mulyani unggul dalam menjaga reputasi global, tetapi Purbaya tampak lebih siap untuk bermain di lapangan domestik yang keras. Keputusan Prabowo melantik Purbaya bukan sekadar reshuffle, melainkan strategi politik-ekonomi.
Cupin menutup catatannya dengan satu pemikiran: pergantian dari Sri Mulyani ke Purbaya adalah cermin bahwa ekonomi selalu bergerak sesuai kebutuhan zaman. Sri Mulyani memberi fondasi kokoh lewat reformasi fiskal, sedangkan Purbaya menawarkan keluwesan pragmatis untuk menjawab tantangan baru. Keduanya penting, namun sejarah memilih siapa yang relevan pada masanya.
Bagi Indonesia, tantangannya bukan sekadar memilih mazhab, melainkan bagaimana menjaga keseimbangan antara disiplin dan fleksibilitas. Cupin percaya, keberhasilan Purbaya akan ditentukan oleh kemampuannya menyeimbangkan stabilitas dengan pertumbuhan inklusif. Jika ia berhasil, maka Indonesia bisa berjalan lebih mantap di tengah dunia yang penuh gejolak.
Seperti kata seorang ekonom tua yang pernah Cupin temui di perpustakaan kampus: “Ekonomi bukan tentang angka semata, melainkan tentang manusia yang hidup di balik angka itu.” Dengan bekal pragmatisme, mungkin Purbaya bisa membawa ekonomi Indonesia lebih dekat ke rakyatnya. (A43)
