Dengarkan artikel ini:
Audio ini dibuat menggunakan AI.
Dalam politik, kapasitas personal tak selalu berbanding lurus dengan takdir. Andika Perkasa, Sandiaga Uno, Ridwan Kamil, dan Mahfud MD masih menyimpan potensi meski tersandung awal. Sebaliknya, Dino Patti Djalal, Erick Thohir, dan Anies Baswedan tampak terjebak kabut strategis. Membuktikan bahwa politik adalah labirin yang rumit, bukan jalan lurus.
Dalam kajian klasik Maurice Duverger tentang partai politik, arena politik dipahami sebagai sistem saringan (filtering system) yang membentuk siapa yang dapat bertahan di puncak.
Politik modern bukanlah jalan lurus, melainkan labirin yang penuh tikungan, pintu sempit, dan jebakan struktural. Indonesia pascareformasi memperlihatkan pola serupa. Struktur kekuasaan partai politik bukan hanya berfungsi sebagai kendaraan elektoral, tetapi juga sebagai mekanisme reproduksi elite.
Fenomena ini melahirkan paradoks. Banyak tokoh dengan modal sosial, intelektual, bahkan popularitas tinggi, justru tersendat di tengah jalan.
Mereka tidak otomatis mendapatkan tiket menuju puncak kekuasaan hanya karena kapasitas atau reputasi. Seperti dikatakan Gaetano Mosca, “kelas politik” memiliki pola eksklusif di mana hanya sedikit orang yang betul-betul bisa masuk ke inti, sementara sisanya tetap berada di orbit luar.
Kisah sejumlah tokoh politik kontemporer Indonesia kiranya dapat dibaca melalui kerangka ini. Beberapa di antaranya kerap dilabeli unlucky politicians, bukan karena mereka tidak berprestasi, tetapi karena kombinasi pilihan kendaraan politik, struktur partai, dan timing yang kurang tepat.
Namun, “unlucky” di dunia politik sering kali hanyalah fase, bukan vonis final. Di antara nama-nama itu, Andika Perkasa, Sandiaga Uno, Ridwan Kamil, dan Mahfud MD bisa saja memiliki potensi kebangkitan, sementara Dino Patti Djalal, Erick Thohir, dan Anies Baswedan tampak menghadapi kebuntuan konseptual maupun strategis.
Labirin Sempit Kekuasaan?
Andika Perkasa masuk ke PDI Perjuangan pasca-masa jabatannya sebagai Panglima TNI. Ia kalah di Pilgub Jawa Tengah 2024, namun kekalahan itu lebih mencerminkan dinamika internal partai dan kuatnya pengaruh trah Megawati dan para elite senior daripada ketiadaan kapasitas personal.
Secara teoretis, seorang kader baru memang harus menapaki jalur yang sudah terbentuk, terlebih di PDIP di mana loyalitas, pembuktian, hingga kesabaran menunggu momentum.
Di titik ini, Andika justru bisa dipandang sebagai investasi jangka panjang PDIP. Sosoknya berkarakter disiplin, berjejaring luas, dan punya daya tarik lintas kelas sosial. Kekalahan awal bukan titik akhir, melainkan fase pembelajaran politik.
Di sudut berbeda, Sandiaga Uno menanggung risiko besar ketika meninggalkan Partai Gerindra dan bergabung dengan PPP. Keputusan itu terlihat seperti taruhan, dan pada 2024 partainya gagal menembus parlemen.
Namun, Sandiaga tetap punya nilai tambah saat dirinya adalah figur dengan kapasitas teknokrat sekaligus pengusaha, serta memiliki citra positif di sektor ekonomi.
Dalam kacamata teori kapital politik Pierre Bourdieu, Sandiaga masih menyimpan “modal simbolik” terutama di kalangan pemilih urban dan muslim kelas menengah—yang dapat diaktivasi kembali.
Kekalahan dan stagnasinya hari ini bisa menjadi katalis untuk transformasi politik di masa depan, apalagi bila ia mampu merumuskan kembali narasi kebangsaan yang segar.
Sementara itu, Ridwan Kamil menghadapi paradoks serupa. Keputusan bergabung dengan Partai Golkar dipandang sebagian pihak kurang “organik” dengan gaya politiknya yang cair, urban, dan kreatif. Terlebih dengan kekalahan di Pilgub Jakarta 2024.
Isu yang mengiringinya pun terkesan tidak berpihak kepadanya. Meski begitu, RK masih memiliki political branding yang unik, yakni sosok teknokrat-visioner dengan daya komunikasi publik yang tinggi.
Dalam perspektif “politik mediatik” (Manuel Castells), figur seperti Ridwan Kamil justru punya ruang untuk membentuk ulang relevansi politiknya melalui narasi inovasi, tata kota, dan generasi muda. Label unlucky baginya mungkin lebih berupa sementara—karena posisinya tetap krusial dalam peta politik menuju 2029.
Di sisi berbeda, Mahfud MD bernasib lebih baik pasca kabar direkrutnya mantan Ketua Mahkamah Konsitusi itu ke dalam Komite Reformasi Kepolisian bentukan Presiden Prabowo Subianto.
Keempat nama ini merepresentasikan tokoh-tokoh yang tersendat di jalan sempit menuju puncak, tetapi belum kehilangan arah. Mereka masih berada dalam orbit relevansi, menunggu momentum politik baru.
Lain Kesempatan?
Sebaliknya, terdapat pula figur-figur yang tampak menghadapi stagnasi strategis. Dino Patti Djalal, diplomat ulung yang eksis di era Presiden SBY, seolah kehilangan panggung besar setelah transisi kekuasaan.
Ia masih bersuara terkait isu politik luar negeri, namun dalam politik domestik, gaungnya nyaris tak terdengar.
Konsep issue ownership (Petrocik) relevan di sini untuk menginterpretasi bahwa Dino hanya menonjol pada ranah tertentu (diplomasi), tetapi isu itu tidak menjadi kunci dalam kontestasi politik elektoral di Indonesia. Akibatnya, meski kapasitas intelektualnya cukup, ia tidak masuk dalam radar politik praktis.
Erick Thohir juga menghadapi dilema. Dari kursi Menteri BUMN yang prestisius, ia downgrade menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga.
Ia tidak memilih berlabuh di partai politik, tetapi tetap menaruh ambisi politik. Sikap setengah-setengah ini memunculkan keraguan terhadap arah ideologi politik dan loyalitasnya.
Erick tampaknya “terjebak di luar pagar” kendati memiliki modal finansial dan jejaring bisnis, namun tidak memiliki rumah politik yang kokoh. Konsekuensinya, daya tawarnya dalam percaturan kekuasaan menjadi terbatas.
Serupa tapi tak sama, Anies Baswedan menempuh jalur serupa, ambisi yang kiranya besar tanpa kendaraan politik yang jelas. Ia menolak berafiliasi formal dengan partai, padahal modal politik elektoralnya cukup besar setelah Pilpres 2024.
Pilihan ini menimbulkan kesan inkonsistensi ideologis, seolah ia ingin memetik buah kekuasaan tanpa menanam akar struktural. Meski memiliki loyalis, tanpa mesin partai, karier politik Anies agaknya rentan rapuh, bergantung pada momentum sesaat.
Ketiganya, dalam kadar berbeda, memperlihatkan pola minor, yaitu kapasitas yang tidak sepenuhnya bertransformasi menjadi daya tawar politik jangka panjang.
Bila Andika, Sandiaga, RK, dan Mahfud masih berada pada jalur “potensi terjaga”, Dino, Erick, dan Anies justru terjebak dalam kabut konseptual, antara reputasi masa lalu, posisi yang melemah, dan strategi yang setengah hati.
Sejarah politik Indonesia menunjukkan bahwa small room on the top bukan mitos. Banyak politisi tersesat bukan karena salah langkah pribadi semata, melainkan karena labirin kekuasaan memang tidak lurus. Struktur partai, dinamika internal elite, serta timing politik sering kali lebih menentukan dibanding sekadar kapasitas personal.
Namun, dalam labirin itu, masih ada perbedaan antara mereka yang berputar mencari jalan keluar dan mereka yang diam di simpang buntu.
Andika Perkasa, Sandiaga Uno, Ridwan Kamil, dan Mahfud MD adalah contoh politisi yang, meski tersandung, masih memiliki momentum untuk bangkit. Sementara Dino Patti Djalal, Erick Thohir, dan Anies Baswedan tampak mulai dan telah kehilangan sebagian besar traction politiknya.
Dengan demikian, “unlucky” dalam politik bukanlah vonis permanen, melainkan diagnosis sementara.
Mereka yang mampu menyesuaikan diri dengan logika partai, membaca arah zaman, dan membangun konsistensi ideologis akan menemukan pintu keluar dari labirin. Sisanya akan tetap menjadi catatan pinggiran dalam sejarah panjang demokrasi Indonesia. (J61)
