Dengarkan artikel ini:
Audio ini dibuat menggunakan AI.
Seolah dicap sebagai “tim hore” PKS mungkin perlu berbenah dan harus menafsirkan apresiasi Presiden Prabowo sebagai refleksi perbaikan partai untuk menjadi “tim inti” di kontestasi elektoral berikutnya.
Dalam sambutannya pada penutupan Munas VI PKS pada hari Senin, 29 September 2025, Prabowo menyatakan kesan positif terhadap PKS yang menyodorkan nama teknokrat, Yassierli, untuk masuk kabinet.
Sebuah sinyal yang mungkin tampak bahwa PKS memilih menawarkan figur berkompeten daripada sekadar “tokoh populer”. Kejadian ini kiranya bukan sekadar anekdot, di mana bisa saja membuka pintu analitis untuk menilai ulang strategi PKS antara retorika populer (performansi) dan kredibilitas kebijakan (substansi).
Apresiasi Presiden Prabowo kiranya tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga potensial berimplikasi nyata pada distribusi kekuasaan dalam pemerintahan. Dengan kata lain, langkah PKS menyodorkan nama teknokrat memperlihatkan bagaimana partai ini mencoba keluar dari citra lama sebagai partai yang sekadar mengandalkan basis identitas atau retorika moral.
Lalu, apakah yang dapat dimaknai dari pujian dan manuver PKS saat ini di pemerintahan?
Taktik Performatif PKS?
Langkah dan positioning politik PKS mengusulkan Yassierli dapat dibaca sebagai upaya memperoleh legitimasi substantif. Jika selama ini PKS lebih sering diasosiasikan dengan retorika moral dan komunikasi yang kaku, kehadiran figur teknokrat menunjukkan pergeseran ke arah bukti kompetensi.
Dalam kacamata teori legitimasi, PKS sedang berusaha melampaui sekadar performansi, yakni citra partai religius dengan komunikasi ringan dan gaya populer—untuk menunjukkan bahwa mereka juga memiliki jejaring yang bisa memperkuat jalannya pemerintahan.
Pujian Presiden Prabowo menjadi validasi bahwa pergeseran itu diapresiasi oleh pusat kekuasaan.
Namun, seperti diingatkan teori adaptasi partai, keberhasilan tidak hanya bergantung pada satu momen, melainkan pada konsistensi kelembagaan.
Katz & Mair menulis tentang “partai kartel” yang cenderung bertahan lewat akses ke negara, bukan sekadar dukungan basis. Jika PKS hanya berhenti pada pengusulan satu nama teknokrat, maka ia berisiko tetap dilihat sebagai partai kartel yang posisinya bergantung pada kemurahan hati presiden.
Legitimasi substantif agaknya hanya bisa dicapai bila PKS menyiapkan infrastruktur kaderisasi yang melahirkan teknokrat dan politisi berkapasitas secara sistematis. Tanpa itu, impresi “tim hore” bukan tidak mungkin akan terpatri terhadap PKS.
Dari “Tim Hore” Menuju “Tim Inti”?
Perjalanan PKS untuk mengubah impresi dari “tim hore” menuju “tim inti” dalam arena politik nasional dapat dipahami melalui dua kerangka, yakni legitimasi substantif dan adaptasi kelembagaan.
Untuk masuk ke tim inti, PKS harus memastikan kehadiran kader atau teknokrat dalam pos kementerian strategis yang memungkinkan transfer legitimasi langsung kepada masyarakat.
Bukan lagi sekadar “hore” yang bersifat performatif atau broker teknokrat, tetapi “substansi” yang terwujud dalam kebijakan konkret via manuver orisinil mereka, misalnya reformasi pendidikan, infrastruktur sosial, atau tata kelola ekonomi yang inklusif.
Panebianco menekankan bahwa sebuah partai hanya bisa bertransformasi bila memiliki kapasitas diferensiasi organisasi. PKS dengan basis kader dakwah yang solid sebenarnya sudah punya fondasi kuat, tetapi itu harus diperluas menjadi pipeline profesional.
Dari sini, “tim inti” lahir, bukan hanya relawan hore di luar ring, melainkan teknokrat hingga profesional muda yang berstatus politisi PKS berintegritas yang siap mengeksekusi kebijakan di pusat kekuasaan.
Proses diferensiasi ini tidak hanya memperluas daya tarik partai, tetapi juga mengokohkan legitimasi substantifnya di mata publik dan elite negara.
Lebih jauh, teori bargaining partai menunjukkan bahwa posisi inti dalam koalisi hanya mungkin jika PKS mampu menegosiasikan portofolio yang relevan. Tidak cukup menjadi pelengkap atau sekadar simbol keberagaman koalisi, di mana PKS harus memperjuangkan ruang kerja yang memungkinkan mereka menunjukkan performa nyata.
Dalam konteks ini, usulan nama Yassierli yang diapresiasi Presiden Prabowo bisa menjadi batu loncatan. Bila PKS menindaklanjutinya dengan konsistensi kaderisasi, maka ia akan naik kelas dari tim hore yang sekadar meramaikan panggung, menjadi tim inti yang menentukan arah permainan.
Transformasi ini juga menuntut reartikulasi identitas ideologis. PKS harus mampu mengemas nilai religius sebagai prinsip tata kelola modern yang inklusif.
Di sinilah post-Islamisme relevan, yakni keberlanjutan partai Islam tidak datang dari retorika simbolik semata, tetapi dari kemampuan meramu nilai agama ke dalam bahasa universal seperti transparansi, keadilan sosial, dan integritas publik. Jika hal ini berhasil, maka strategi “hore” tidak akan hilang, melainkan berevolusi menjadi medium komunikasi dari sebuah substansi yang lebih kokoh.
Dengan demikian, jalan dari “tim hore” ke “tim inti” menuntut integrasi antara gaya dan isi. Tanpa diferensiasi organisasi, kaderisasi teknokratik, citra Islam, dan negosiasi portofolio strategis, PKS mungkin hanya akan berputar pada orbit hiburan politik. (J61)
