Dengarkan artikel ini:
Karier politik Erick Thohir tengah menghadapi ujian terberat. Mantan Menteri BUMN yang kini menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga ini ikut terseret dalam pusaran kontroversi mega korupsi Pertamina, bukan karena keterlibatan langsung, melainkan melalui kedekatan keluarga. Nama PT Adaro Indonesia milik kakaknya, Boy Thohir, disebut dalam dakwaan jaksa sebagai salah satu perusahaan yang diperkaya dalam skandal korupsi tata kelola minyak Pertamina senilai ratusan triliun rupiah. Pertanyaan besarnya: apakah ini awal dari runtuhnya dinasti politik keluarga Thohir?
Kejaksaan Agung mendakwa mantan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan, telah memperkaya 13 perusahaan dalam negeri melalui penjualan solar nonsubsidi di bawah harga pokok penjualan periode 2018-2023. Skema ini mengakibatkan kerugian negara yang fantastis: total Rp 285,18 triliun, termasuk US$ 2,73 miliar dari tata kelola minyak mentah dan produk kilang.
Di antara 13 perusahaan yang disebut dalam dakwaan, PT Adaro Indonesia milik Boy Thohir menjadi sorotan tajam. Perusahaan ini diduga diperkaya sebesar Rp 168,5 miliar dari skema penjualan solar nonsubsidi yang dinilai melawan hukum. Riva Siahaan selaku Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga dituduh tidak menyusun pedoman yang mengatur proses negosiasi harga, sehingga penjualan solar dilakukan di bawah harga pokok dan merugikan negara.
Corporate Secretary Adaro Andalan, Ray Aryaputra, membantah adanya keterlibatan perusahaan dalam praktik korupsi. Menurutnya, pembelian bahan bakar minyak dilakukan melalui proses tender yang juga diikuti Pertamina dan pemasok lain sejak 2015, dengan harga mengacu pada Mean of Platts Singapore (MOPS) ditambah margin. Namun, bantahan ini tidak serta-merta menghapus stigma yang menempel pada nama keluarga Thohir.
Dalam konteks politik Indonesia yang kental dengan politik kekeluargaan dan patron-klien, kedekatan darah dengan pihak yang tersangkut skandal menciptakan liability politik yang sulit dihindari. Meskipun Erick Thohir tidak memiliki peran langsung dalam manajemen Adaro Indonesia dan secara hukum tidak dapat dimintai pertanggungjawaban, narasi publik tidak bekerja dengan logika hukum semata. Di ruang publik, persepsi sering kali lebih kuat daripada fakta, dan nama keluarga yang tercoreng dapat menghancurkan reputasi politik yang dibangun selama puluhan tahun.
Timing yang Tidak Menguntungkan
Erick Thohir sempat menjadi salah satu menteri paling berpengaruh di era Presiden Joko Widodo. Sebagai Menteri BUMN periode 2019-2024, ia mengendalikan ratusan perusahaan pelat merah dengan aset triliunan rupiah. Posisi ini memberikannya akses ke sumber daya ekonomi dan jaringan politik yang luas, menjadikannya salah satu elite paling powerful di Indonesia.
Namun, dalam reshuffle kabinet di bawah pemerintahan Prabowo Subianto, Erick dipindahkan ke Kementerian Pemuda dan Olahraga—jabatan yang secara struktural memiliki pengaruh politik dan ekonomi jauh lebih terbatas. Perpindahan ini bukan sekadar rotasi biasa; ini adalah downgrade yang signifikan dalam hierarki kekuasaan kabinet. Kementerian Pemuda dan Olahraga tidak memiliki kendali atas aset ekonomi strategis, tidak memiliki anggaran sebesar BUMN, dan memiliki leverage politik yang minimal dibandingkan posisi sebelumnya.
Timing perpindahan ini tidak bisa lebih buruk. Tepat ketika ia kehilangan tameng politik dari posisi BUMN yang powerful, skandal Pertamina meledak dengan nama keluarganya terseret di dalamnya. Jika ia masih menjabat sebagai Menteri BUMN, ia mungkin memiliki lebih banyak sumber daya politik untuk melakukan damage control, membangun narasi tandingan, atau menggunakan jaringan kekuasaan untuk meredam isu. Kini, dengan posisi yang lebih lemah, ia lebih rentan terhadap serangan politik dan persepsi publik yang negatif.
Situasi ini diperparah dengan kegagalan Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga, Erick Thohir menjadi sasaran kemarahan publik atas kegagalan ini. Sepak bola adalah salah satu isu yang paling emosional bagi masyarakat Indonesia, dan kegagalan di level tertinggi seperti Piala Dunia menciptakan sentimen negatif yang masif. Kombinasi dua krisis—skandal keluarga di Pertamina dan kegagalan sepak bola nasional—menciptakan perfect storm yang menggerus modal politik dan reputasi publik Erick Thohir secara simultan.
Dalam politik citra, momentum seperti ini sangat berbahaya. Ketika seorang elite menghadapi multiple crises dalam waktu bersamaan, public perception cenderung mengasosiasikan semua kegagalan sebagai refleksi dari incompetence dan atau korupsi. Meskipun kedua isu tersebut tidak memiliki korelasi langsung, dalam pikiran publik, mereka melebur menjadi satu narasi besar: Erick Thohir adalah elite yang gagal. Benarkah demikian?
Modal Politik yang Rapuh
Untuk memahami fenomena ini secara lebih mendalam, kita perlu melihatnya melalui lensa teori sosiologi dan politik. Pierre Bourdieu, sosiolog Prancis terkemuka, dalam konsep “Political Capital” (1986) menjelaskan bahwa kekuasaan elite tidak hanya bergantung pada modal ekonomi atau posisi formal, tetapi juga pada akumulasi modal simbolik—reputasi, legitimasi, dan kepercayaan publik. Modal simbolik ini sangat rapuh dan rentan terhadap skandal, bahkan skandal yang tidak melibatkan individu secara langsung.
Bourdieu menegaskan bahwa skandal keluarga dapat mentransfer stigma kepada individu melalui mekanisme yang disebutnya symbolic violence. Dalam konteks Indonesia, di mana politik kekeluargaan sangat kuat dan publik cenderung melihat elite sebagai bagian dari jaringan patron-klien yang saling melindungi, kedekatan dengan skandal—meskipun tanpa keterlibatan langsung—sudah cukup untuk merusak modal simbolik seseorang. Ketika nama perusahaan milik Boy Thohir disebut dalam dakwaan jaksa, secara otomatis nama Erick Thohir ikut terseret dalam narasi publik, dan modal politik yang ia kumpulkan selama bertahun-tahun mulai terkikis.
Max Weber, dalam esainya yang klasik “Politics as a Vocation” (1919), mengidentifikasi bahwa legitimasi elite modern bersifat legal-rasional—berdasarkan aturan dan prosedur formal—namun tetap sangat rentan terhadap skandal personal. Weber menunjukkan bahwa meskipun seorang elite tidak melanggar hukum secara langsung, proximity dengan skandal dapat menciptakan presumption of guilt di mata publik. Ini adalah fenomena psikologi sosial di mana persepsi publik tidak membedakan secara tegas antara asosiasi dan keterlibatan aktif.
Dalam kasus Erick Thohir, meskipun ia secara hukum tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan PT Adaro Indonesia, proximity-nya dengan Boy Thohir menciptakan guilt by association yang sulit dihindari. Weber juga menekankan bahwa dalam politik modern, skandal dapat menghancurkan legitimasi lebih cepat daripada proses membangunnya. Modal politik yang dikumpulkan selama puluhan tahun dapat runtuh dalam hitungan bulan ketika skandal meledak dan media massa menyebarkannya secara masif.
Akhir dari Erick Thohir?
Pertanyaan yang paling relevan saat ini adalah: apakah ini merupakan tanda akhir dari karier politik Erick Thohir? Jawabannya tidak sederhana, namun ada beberapa indikator yang menunjukkan bahwa ia menghadapi tantangan eksistensial yang serius.
Pertama, kombinasi dari downgrade jabatan, skandal Pertamina – meski masih harus dibuktikan di pengadilan – dan kegagalan institusional menciptakan triple threat yang sangat sulit untuk diatasi. Dalam politik Indonesia, survival seorang elite sangat bergantung pada kemampuannya untuk mempertahankan modal simbolik dan jaringan patronase. Ketika keduanya terkikis secara bersamaan, ruang gerak politik menjadi sangat terbatas.
Kedua, timing sangat tidak menguntungkan Erick Thohir. Jika skandal ini terjadi ketika ia masih menjabat sebagai Menteri BUMN dengan akses ke sumber daya ekonomi dan politik yang besar, ia mungkin memiliki leverage untuk melakukan manuver politik. Namun, dalam posisi yang lebih lemah saat ini, ia tidak memiliki banyak instrumen untuk melakukan damage control yang efektif.
Ketiga, dalam era media sosial dan berita 24 jam, narasi negatif menyebar dengan sangat cepat dan sulit untuk dikendalikan. Publik Indonesia, yang sudah lelah dengan skandal korupsi elite, cenderung tidak memberikan benefit of the doubt kepada figur yang namanya terseret dalam kontroversi, terlepas dari ada atau tidaknya bukti keterlibatan langsung.
Namun, mengatakan bahwa ini adalah akhir mutlak dari karier politik Erick Thohir mungkin terlalu prematur. Politik Indonesia memiliki sifat yang sangat dinamis dan penuh dengan comeback stories. Elite yang sempat terpuruk seringkali bisa bangkit kembali jika mereka memiliki jaringan patronase yang kuat, sumber daya ekonomi yang besar, dan kemampuan untuk membaca arah angin politik. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (S13)
