Dengarkan artikel ini:
Pada 20 Oktober 2025, sebagian dunia digital berhenti akibat kesalahan yang terjadi di cloud region di Amerika Serikat (AS). Apakah ini saatnya Prabowo wujudkan kedaulatan digital?
“Kedaulatan digital bukan hanya soal server lokal atau pusat data nasional, tetapi tentang siapa yang mengendalikan algoritma, siapa yang memiliki data, dan siapa yang menentukan arah inovasi” – Prof. Dr. Rhenald Kasali, pakar transformasi digital dari Universitas IndonesIa
Cupin masih ingat hari itu, 20 Oktober 2025, hari yang tiba-tiba membuat dunia digital terasa seperti kampung mati. Notifikasi berhenti berdenting, server macet di mana-mana, dan Canva pun tak bisa dibuka. “Waduh, kerjaan berhenti semua,” keluh Cupin, menatap layar yang hanya menampilkan tulisan Error 503.
Yang sebenarnya terjadi bukan sekadar error biasa. Amazon Web Services (AWS) di wilayah US-EAST-1, Northern Virginia, kolaps.
Dan bersama jatuhnya raksasa itu, ikut tumbanglah separuh dunia maya: Snapchat, Reddit, PlayStation, hingga Duolingo dan Canva. Downdetector mencatat 11 juta laporan dari gamer, desainer, jurnalis, hingga bankir yang tidak bisa mengakses rekeningnya sendiri.
Di balik layar, biang keroknya ternyata sebuah pembaruan software di layanan database DynamoDB milik AWS. Kesalahan kecil yang memicu efek domino global.
Gartner pernah melaporkan bahwa AWS menguasai 37 persen pasar cloud computing dunia, jadi ketika satu pusat datanya di Virginia tergelincir, efeknya menjalar sampai Jakarta. Cupin membayangkan, “Kalau listrik mati di satu tiang, masa seluruh kampung ikut gelap?”
Corinne Cath-Speth, peneliti dari Article 19, menyebut insiden ini bukan hanya kegagalan teknis, tapi juga kegagalan demokratis. Katanya, “Ketika satu perusahaan mati, layanan-layanan kritis ikut mati, media, komunikasi, bahkan informasi publik.”
Artinya, dunia digital kita terlalu bergantung pada segelintir perusahaan raksasa yang tidak pernah dipilih rakyat, tapi justru memegang infrastruktur hidup orang banyak.
Kerugian finansial? Tentu saja miliaran dolar. Tapi bagi Cupin, yang lebih menakutkan adalah kesadaran bahwa “awan digital” ternyata punya alamat rumah, dan rumah itu ada di Amerika.
Profesor Chang Lou dari University of Virginia bilang, cloud computing bukan benar-benar “di awan.” Ia terikat pada kabel, server, dan lokasi fisik yang terkonsentrasi di beberapa wilayah dunia. Artinya, ketika satu titik jatuh, dunia ikut terseret.
Cupin menatap langit yang mendung sore itu, lalu berujar, “Jadi siapa sebenarnya yang punya dunia digital ini? Negara, atau perusahaan? Dan lebih jauh lagi, di mana posisi Indonesia dalam pusaran kekuasaan digital global ini?
Jejak Indonesia Menuju Kedaulatan Digital
Sejak awal kemerdekaan, Indonesia memang punya sejarah panjang dalam mengejar ketertinggalan teknologi. Cupin menyebutnya evolusi dari Indonesia 1.0 sampai Indonesia 7.0, tiap fase mencerminkan bagaimana negeri ini memandang teknologi informasi dan komunikasi, kadang sebagai alat politik, kadang sebagai mesin ekonomi, kadang juga sekadar tren.
Pada era Soekarno (Indonesia 1.0), teknologi komunikasi adalah alat persatuan. Radio Republik Indonesia bukan sekadar media, tapi jembatan dari Sabang sampai Merauke.
Dalam pidatonya yang meledak-ledak, Bung Karno selalu menyebut radio sebagai senjata revolusi. “Bayangkan kalau dulu AWS down,” celetuk Cupin sambil tertawa, “mungkin proklamasi harus dikirim lewat pos.”
Lalu datang era Soeharto (Indonesia 2.0), ketika kata “Palapa” tak hanya jadi nama satelit, tapi juga lambang ambisi modernisasi. Tahun 1976, Indonesia menjadi negara berkembang pertama yang punya satelit komunikasi sendiri, Palapa A-1.
Cupin bilang, itu semacam “WiFi Nusantara” versi analog. Soeharto sadar, bangsa kepulauan butuh konektivitas, bukan hanya politik. Palapa menjadi simbol bahwa Indonesia bisa memanfaatkan teknologi untuk menyatukan jarak.
Era B.J. Habibie (Indonesia 3.0), walau singkat, menjadi tonggak liberalisasi telekomunikasi. Internet mulai diperkenalkan. Operator swasta tumbuh, dan monopoli Telkom mulai pudar.
Habibie yang insinyur itu tahu bahwa masa depan bangsa bukan hanya di langit pesawat, tapi juga di awan digital. Tapi masa itu, internet masih barang mewah, lebih sering diakses di kampus atau warnet yang panas.
Kemudian datang Abdurrahman Wahid alias Gus Dur (Indonesia 4.0), yang membuka kebebasan informasi seluas-luasnya. Media daring bermunculan, diskusi publik tumbuh, dan untuk pertama kalinya internet menjadi arena demokrasi. Cupin tersenyum, “Kalau Gus Dur masih hidup sekarang, mungkin beliau sudah jadi content creator paling jujur di negeri ini.”
Setelahnya, Megawati Seokarnoputri (Indonesia 5.0) berfokus pada stabilitas dan pemulihan ekonomi. Infrastruktur telekomunikasi mulai diperluas, dan benih e-government mulai ditanam meski masih sporadis. Masa ini seperti fase transisi dari analog ke digital, masih kikuk, tapi bersemangat.
Masuk ke era Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY (Indonesia 6.0), ponsel menjamur di mana-mana. Dari 30 juta pengguna di 2004 jadi 250 juta di 2014. Internet mulai jadi kebutuhan primer, bukan lagi kemewahan.
Pemerintah mulai serius dengan SPBE dan berbagai portal daring. Tapi, kata Cupin, “waktu itu yang daring baru portalnya, bukan pejabatnya.”
Kemudian Joko Widodo alias Jokowi (Indonesia 7.0) datang dengan ambisi besar, membangun jalan tol digital lewat Palapa Ring. Dalam satu dekade, internet menjangkau hampir 80 persen rakyat.
Ekonomi digital tumbuh jadi raksasa, unicorn bermunculan: Gojek, Tokopedia, Traveloka, Bukalapak. Jokowi berbicara tentang “kedaulatan digital,” bahwa bangsa ini harus punya kendali atas datanya sendiri.
Investasi global pun mengalir: Apple, Microsoft, hingga Nvidia melirik Indonesia sebagai pasar dan pusat inovasi baru. Namun Cupin tahu, di balik semua itu, ada ironi yang menggigit.
Cloud yang menopang startup Indonesia masih milik luar negeri. Server Tokopedia mungkin di Singapura, sistem perbankan bisa saja lewat AWS, dan keamanan data masih bergantung pada kebijakan negara lain.
“Kalau kabelnya dicabut dari Virginia,” kata Cupin lirih, “kita bisa gelap lagi.”
Buku Cloud Empires karya Vili Lehdonvirta menulis bahwa perusahaan teknologi besar kini seperti kekaisaran baru. Mereka menantang bahkan menggantikan fungsi negara. Dan Indonesia, dengan semua kemajuan digitalnya, masih berdiri di persimpangan antara kedaulatan dan ketergantungan.
Pertanyaannya, kata Cupin, “Bagaimana Prabowo akan menulis bab berikutnya, Indonesia 8.0?” Apakah ia akan sekadar melanjutkan infrastruktur, atau benar-benar membangun kedaulatan digital yang sejati?
Menuju Indonesia 8.0
Cupin menyesap kopinya sambil merenung, “Kedaulatan digital itu apa, sih?” Ia teringat istilah democratic deficit, ketika kekuasaan besar di dunia digital dipegang oleh perusahaan yang tak pernah ikut pemilu, tapi memutuskan nasib miliaran orang. AWS, Google, Alibaba, mereka punya lebih banyak server daripada banyak negara punya kantor pemerintah.
Peneliti Hong Shen dan Yujie He, dalam kajiannya di jurnal Information, Communication & Society, menyebut fenomena ini sebagai “infrastrukturisasi platform.” Artinya, perusahaan seperti Alibaba Cloud bukan sekadar penyedia layanan, tapi sudah jadi bagian dari infrastruktur sosial-ekonomi global.
Mereka mengelola data harian manusia, dari lokasi sampai perilaku belanja, lalu mengubahnya jadi kekuatan strategis. Cupin bergumam, “Jadi sekarang yang punya senjata bukan cuma tentara, tapi juga data scientist.”
Tiongkok jadi contoh paling menarik. Negara itu membangun kedaulatan digitalnya dengan disiplin khasnya. Sejak 2017, lewat Cybersecurity Law dan Data Security Law, Tiongkok memaksa semua data sensitif tetap disimpan di wilayahnya.
Alibaba bahkan punya dua versi infrastruktur, Aliyun untuk domestik dan AlibabaCloud.com untuk internasional. Tujuannya jelas, jangan sampai data rakyatnya dikendalikan dari luar.
Investasi mereka pun tak main-main. Pada 2025, Alibaba menanam lebih dari 380 miliar yuan untuk membangun infrastruktur cloud dan AI di seluruh dunia. Mereka membuka data center baru di Asia Tenggara, Timur Tengah, sampai Amerika Latin, sekaligus menyiapkan model AI raksasa seperti Qwen2.5-Max.
Cupin terkekeh, “Kita baru punya INA Digital, mereka udah punya cloud yang bisa ngomong sendiri.”
Tapi langkah Tiongkok ini bukan tanpa alasan. Jianyin Roachell dalam artikelnya Cloud Colonialism menjelaskan bahwa persaingan AS–Tiongkok di sektor cloud bukan cuma ekonomi, tapi kolonialisme baru, perebutan kendali atas data global.
Amerika menguasai Barat, Tiongkok menanam bendera di Timur dan Selatan. Dan negara-negara seperti Indonesia, jadi ajang perebutan pengaruh.
Karena itulah, bagi Cupin, gagasan Indonesia 8.0 di bawah Prabowo tak bisa hanya tentang digitalisasi layanan publik. Ini harus menjadi proyek politik besar, merebut kembali kendali atas data bangsa sendiri.
Namun visi itu perlu diterjemahkan ke langkah konkret. Pertama, membangun cloud nasional yang berdaulat, tidak hanya bergantung pada AWS atau Google, tapi dikembangkan sendiri melalui INA Digital dan kerja sama lokal.
Kedua, memperkuat regulasi data sovereignty agar data sektor vital tidak keluar negeri tanpa izin. Ketiga, investasi masif pada talenta digital, karena tanpa sumber daya manusia, teknologi hanya tinggal jargon.
Keempat, diversifikasi mitra, menggabungkan kekuatan lokal dengan pemain global agar Indonesia tidak terjebak dalam satu poros geopolitik. Dan kelima, partisipasi aktif di forum internasional untuk mendorong tata kelola cloud yang lebih adil bagi negara berkembang.
Cupin percaya, ini bukan tugas mudah. Indeks kesiapan AI Indonesia juga masih tertinggal dibanding tetangga. Bahkan, ketika Nvidia lebih memilih Vietnam ketimbang Indonesia untuk pusat R&D-nya, itu jadi peringatan bahwa kita belum cukup cepat bergerak.
Tapi di balik tantangan itu, Cupin melihat peluang besar. Indonesia punya 280 juta penduduk, ekonomi digital ratusan miliar dolar, dan posisi strategis di jantung Asia Tenggara. Dengan kepemimpinan yang tepat, kita bisa jadi pemain utama dalam arsitektur digital global, bukan sekadar penonton yang menunggu server luar negeri pulih.
Cupin menatap layar laptopnya yang kini kembali normal, lalu berkata pelan, “AWS sudah pulih. Tapi pertanyaan kita belum.” Siapa yang akan memastikan bahwa awan digital masa depan adalah milik rakyat, bukan segelintir raksasa? (A43)
