Dengarkan artikel ini:
Audio ini dibuat menggunakan AI.
Duet Gus Irfan dan Dahnil di Kementerian Haji dan Umrah tampak menandai babak baru politik Partai Gerindra, nasionalis sekaligus religius. Dari pesantren hingga kampus, dari sarung hingga dasi, Gerindra tampil sebagai partai integratif yang memadukan kekuatan kebangsaan, keumatan, dan profesionalisme birokrasi modern.
Dalam politik Indonesia pasca-Reformasi, wajah partai politik cenderung cair antara nasionalisme dan religiositas.
Polarisasi nasionalis dan Islamis yang dulu menandai kontestasi ideologis era Orde Lama dan Orde Baru kini melebur ke dalam format baru, saat partai-partai besar berlomba menjadi inklusif secara keagamaan tanpa kehilangan citra nasionalistiknya.
Dalam lanskap itulah, Partai Gerindra muncul bukan sekadar sebagai partai berideologi nasionalisme populis berbasis ketokohan militer, melainkan sebagai laboratorium baru sintesis nasionalis-religius.
Fenomena ini tampak nyata dalam struktur pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dua figur kunci di Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia — K.H. Mochamad Irfan Yusuf Hasyim (Gus Irfan) sebagai Menteri dan Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri — menjadi simbol konkret dari paduan “dua kutub besar Islam Indonesia”: Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.
Kedua sosok ini bukan hanya merepresentasikan organisasi sosial keagamaan, tetapi juga menandai evolusi ideologis Partai Gerindra yang semakin matang dan multidimensional.
Partai Gerindra, yang kental dengan impresi sosok Prabowo dengan latar belakang kemiliterannya, kini tampak memiliki kematangan politik dengan ruang bagi cendekiawan Muslim.
Di sini, proyek politik Prabowo tidak lagi sekadar mempertahankan semangat “nasionalisme militeristik”, melainkan bertransformasi menjadi “nasionalisme religius-modern” yang menautkan pesan ketahanan negara dengan kesejahteraan umat.
Dialektika “Mesin” Nasionalis-Religius
Duet Gus Irfan Yusuf Hasyim dan Dahnil Anzar Simanjuntak kiranya bukan kebetulan administratif, melainkan pernyataan politik. Keduanya merepresentasikan dua arus besar Islam Indonesia yang sering kali berjarak secara historis, tetapi kini disatukan dalam visi nasional yang sama di bawah bendera pemerintahan Presiden Prabowo, dan tentu saja Partai Gerindra.
Gus Irfan, cucu pendiri NU KH. Hasyim Asy’ari, membawa garis keturunan religius yang kuat dan simbol legitimasi moral bagi kalangan pesantren.
Kiprahnya sebagai Wakil Ketua RMI PWNU Jatim (2014–2017) dan Ketua Umum Gerakan Muslim Indonesia Raya (GEMIRA), sayap keagamaan Partai Gerindra menegaskan perannya sebagai jembatan antara kultur pesantren dan politik modern. Gus Irfan menampilkan wajah “santri teknokrat” — religius, rasional, dan paham tata kelola ekonomi keumatan.
Sebaliknya, Dahnil Anzar, yang berlatar Muhammadiyah, aktivisme kampus, dan kepakaran ekonomi publik, mencerminkan sisi rasionalisme Islam modern. Kiprahnya sebagai Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah (2014–2018) dan Juru Bicara utama Prabowo sejak 2019 memperlihatkan disiplin komunikasi politik yang berpadu dengan moralitas sosial Islam modernis.
Secara konseptual, keduanya meneguhkan tesis Islamic syncretic nationalism, bentuk nasionalisme yang tumbuh dari sintesis dua tradisi Islam besar dengan orientasi kebangsaan yang sama.
Dalam konteks ini, Partai Gerindra mempraktikkan politik penyatuan identitas religius melalui simbolisme kepemimpinan.
Pembentukan Kementerian Haji dan Umrah, yang dipisahkan dari Kementerian Agama, merupakan ekspresi dari visi institusionalisasi nilai keagamaan secara efisien dan profesional.
Gus Irfan dan Dahnil, sebagai duet teknokrat religius, bukan hanya mewakili dua ormas Islam, tetapi juga menjadi miniatur harmoni politik kebangsaan dalam tubuh Partai Gerindra.
Lebih jauh, kinerja mereka memperlihatkan paradigma birokrasi baru yang dipantik dari upaya pemberantasan korupsi kuota haji, penataan kuota dan manajemen haji dengan transparansi berbasis digital, gagasan kampung haji Indonesia di Tanah Suci sebagai simbol diplomasi kultural, hingga mendorong skema umrah mandiri.
Di titik ini, baik secara langsung maupun tak langsung, Partai Gerindra seolah memperlihatkan bahwa politik religius tidak selalu berwajah sektarian, melainkan bisa menjadi mesin modernisasi keumatan.
Gerindra dan Rekonsiliasi Ideologis
Partai Gerindra agaknya kini berada pada fase yang bisa disebut sebagai pematangan ideologis, bukan hanya ekspansi elektoral.
Dari teori politik, hal ini dapat dijelaskan melalui konsep ideological hybridity, kemampuan partai politik untuk menyatukan keragaman ide, profesi, dan identitas sosial ke dalam satu narasi politik yang kohesif.
Sementara partai lain masih cenderung memiliki “basis ideologis tunggal” — PDIP dengan nasionalisme populisnya, PKS dengan Islamisme politik, atau NasDem dengan liberalisme modernnya, Partai Gerindra justru mengambil posisi sentral sebagai wadah berbagai latar belakang sosial: militer, aktivis, ekonom, teknokrat, kiai dan ulama, serta tokoh lintas agama lainnya.
Eksistensi Gus Irfan dan Dahnil tampaknya membuat Partai Gerindra memiliki impresi bukan lagi sekadar partai “perwira dan petarung”, melainkan partai integrator yang merangkul dinamika sipil, keumatan, dan profesionalisme birokrasi.
Di sinilah muncul letak keunikan Partai Gerindra sebagai partai “paten-tulen nasionalis-religius”, bukan karena simbol atau jargon, melainkan karena konsistensi komposisi kadernya.
Faktor kunci lain yang kiranya dapat menjelaskan kekuatan struktural Partai Gerindra adalah kapasitas reproduksi kader lintas sektor. Dari kader berlatarbelakang militer dan nasionalis, ekonom, profesional muda, hingga tokoh keagamaan, Partai Gerindra menampilkan jejaring organik yang menembus sekat sosial politik Indonesia.
Dalam perspektif sosiologi politik, hal ini mencerminkan struktur partai berlapis, konsep multi-layered elite integration, di mana partai kuat ketika mampu menautkan elite ekonomi, militer, dan religius dalam satu garis kebijakan nasional.
Partai Gerindra, melalui pemerintahan Presiden Prabowo, menunjukkan kemampuannya mengintegrasikan nalar kebangsaan (nasionalisme militer), etika religius (Islam moderat), dan rasionalitas ekonomi (teknokrasi modern) ke dalam satu sistem pemerintahan.
Gus Irfan dan Dahnil kiranya menjadi wajah ganda dari kesatuan ideologis itu, religius tanpa eksklusivitas, nasionalis tanpa chauvinisme, modern tanpa sekularisme.
Di tengah stagnasi ideologis banyak partai, Partai Gerindra sejauh ini tampak berhasil mendifusikan nasionalisme sebagai “agama sipil” (civil religion), konsep yang menekankan nasionalisme sebagai moral publik bersama.
Melalui pendekatan ini, religiusitas tidak lagi menjadi pembeda ideologis, melainkan fondasi etis bagi kerja kenegaraan.
Maka, proyek besar Partai Gerindra agaknya bukan sekadar membenahi tata kelola haji dan umrah, tetapi membentuk arsitektur baru politik nasional yang menjembatani keumatan dan kebangsaan dalam satu nalar praksis. (J61)
