Dengarkan artikel ini:
Roy Suryo laporkan Eggi Sudjana soal penistaan agama. Oposisi malah sibuk ribut sendiri, jangan-jangan ini skenario “spin-off” baru?
“Splitting the opposition is cheaper than crushing it.” – Dan Slater dalam Ordering Power: Contentious Politics and Authoritarian Leviathans in Southeast Asia (2010)
Sore itu, di sebuah sudut coffee shop Jakarta Selatan, Cupin duduk termenung menatap layar gawai sambil menyesap americano-nya. Suara mesin espresso dan riuh rendah pekerja kreatif di sekelilingnya tak mampu memecah fokus yang tertuju pada sebuah tajuk berita absurd.
Jempolnya berhenti menggulir laman berita online, terpaku pada drama personal yang melibatkan dua ikon perlawanan: Roy Suryo dan Eggi Sudjana. Berita itu bukan tentang kebijakan ekonomi makro yang membosankan, melainkan sebuah konflik tak terduga yang mengubah kawan menjadi lawan.
Di benaknya, dua nama ini adalah “duo dinamis” yang selama ini konsisten berada dalam semesta oposisi Indonesia. Mereka adalah kawan seiring dalam barisan yang paling vokal mempertanyakan keabsahan ijazah Presiden Joko Widodo.
Namun, hari ini naskah cerita seolah dirombak total oleh penulis skenario tak terlihat yang ingin mengubah alur permainan. Roy Suryo melaporkan Eggi Sudjana dengan tuduhan yang sangat “seksi” dan sensitif di telinga hukum: penistaan agama.
Pemicunya terdengar seperti dialog dalam film kolosal, di mana Eggi membuat analogi tentang Nabi Musa yang mendatangi Firaun dengan lemah lembut. Bagi Eggi, kedatangannya menemui Jokowi di Istana adalah implementasi murni dari ajaran bijak tersebut.
Sebaliknya, bagi Roy Suryo, menyamakan situasi politik kontemporer dengan kisah nabi adalah sebuah delik serius yang tak bisa ditoleransi. Cupin tersenyum kecut, teringat betapa ironisnya situasi ini mengingat rekam jejak Roy yang pernah tersandung kasus serupa.
Roy Suryo, yang pernah terjerat kasus meme stupa Borobudur, kini justru menggunakan instrumen “penistaan agama” untuk memukul rekannya sendiri. “Ini plot twist yang terlalu rapi untuk sebuah kebetulan,” gumam Cupin pelan tanpa memedulikan orang di meja sebelah.
Dalam kacamata Cupin, konflik ini bukan sekadar percekcokan dua pria paruh baya, melainkan tanda runtuhnya sebuah blok oposisi sipil. Koalisi yang dibangun atas dasar “musuh bersama” tiba-tiba saja kehilangan relevansinya dan hancur dari dalam.
Publik yang tadinya fokus menuntut pembuktian ijazah, kini terpecah konsentrasinya ke arah perdebatan teologis yang melelahkan. Kolom komentar tak lagi dipenuhi tuntutan transparansi ijazah, melainkan perdebatan sengit tentang metafora Firaun dan Musa.
Cupin membayangkan ada seseorang di balik layar yang sedang tertawa puas sambil memakan popcorn melihat kekacauan ini. Peristiwa ini sukses mengubah genre tontonan publik dari thriller politik investigasi menjadi drama courtroom yang penuh intrik personal.
Soliditas oposisi hancur lebur tanpa pemerintah perlu mengeluarkan satu pun pernyataan resmi untuk membubarkan mereka. Mereka bubar karena bertikai sendiri, menyisakan puing-puing perpecahan yang menguntungkan penguasa.
Kejadian ini mengingatkan Cupin pada fenomena spin-off dalam industri hiburan ketika serial utama sudah berjalan terlalu panjang. Ketika penonton mulai bosan, solusinya adalah membuat cerita sampingan yang fokus pada konflik antar-karakter pendukung.
Akibatnya, isu substansial menguap seketika dan digantikan oleh sensasi artifisial yang lebih menghibur namun dangkal. Sambil menutup aplikasi berita, Cupin mulai bertanya-tanya tentang nature atau sifat alami dari kejadian aneh ini.
Apakah retaknya hubungan Roy dan Eggi ini murni karena perbedaan prinsip teologis yang tiba-tiba muncul di permukaan? Ataukah ini adalah babak baru yang sengaja dirancang dalam skenario besar politik nasional untuk mengamankan sisa masa jabatan?
Ketika Politik Adalah Franchise Film
Cupin memejamkan mata sejenak, membiarkan imajinasinya melayang ke sebuah gedung bioskop megah yang menayangkan berbagai film. Dalam bayangannya, politik tak ubahnya sebuah industri perfilman raksasa yang dikelola oleh produser-produser cerdik.
Di dunia sinema, ada istilah populer yang dikenal sebagai spin-off, sebuah karya naratif baru yang berasal dari cerita yang sudah ada. Sederhananya, ini adalah taktik memperpanjang nafas franchise dengan berfokus pada aspek detail atau karakter lain dari cerita aslinya.
Tujuan spin-off seperti Minions atau Hobbs & Shaw biasanya untuk memperluas semesta cerita agar penonton tidak bosan. Namun, dalam “bioskop politik”, Cupin menyadari bahwa spin-off memiliki fungsi yang jauh lebih pragmatis dan Machiavellian.
Ia teringat pada buku The Third Revolution karya Elizabeth C. Economy yang pernah dibacanya di perpustakaan kampus. Economy menarasikan bagaimana Xi Jinping melakukan “pembersihan” besar-besaran dengan dalih kampanye anti-korupsi yang terlihat heroik.
Namun, jika dibaca teliti, narasi anti-korupsi itu hanyalah sebuah spin-off untuk menutupi konsolidasi kekuasaan absolut. Kasus Bo Xilai dijadikan drama hukum yang menyita perhatian publik Tiongkok, sementara Xi menyusun ulang konstitusi di layar utama.
Pikiran Cupin kemudian melompat ke Rusia, teringat sosok Vladislav Surkov yang sering disebut sebagai “dalang” teater politik Kremlin. Dalam buku Nothing Is True and Everything Is Possible karya Peter Pomerantsev, dijelaskan bagaimana Surkov menciptakan partai oposisi palsu.
Surkov mendanai kelompok neo-Nazi sekaligus kelompok anti-fasis, membiarkan mereka bertarung di jalanan sebagai tontonan rakyat. Itu semua adalah spin-off agar rakyat Rusia bingung membedakan lawan dan kawan, sehingga Putin tetap menjadi satu-satunya simbol kestabilan.
Tak jauh berbeda dengan Turki, seperti analisis Soner Cagaptay dalam bukunya The New Sultan. Erdogan sangat ahli menciptakan spin-off perpecahan di kubu lawan dengan memanfaatkan isu identitas yang sensitif.
Ketika enam partai oposisi mencoba bersatu, Erdogan membiarkan isu Kurdi memecah mereka dari dalam hingga koalisi itu goyah. Salah satu anggota koalisi keluar-masuk, membuat publik lelah menonton drama tersebut dan akhirnya kembali memilih Erdogan.
Konsep spin-off politik ini bekerja efektif dengan cara menggeser sorotan lampu panggung ke arah yang diinginkan sutradara. Ketika sorotan diarahkan ke pertengkaran Roy dan Eggi, area kebijakan krusial yang sedang diteken menjadi gelap dan luput dari pengawasan.
Sebagai penonton di bioskop ini, Cupin merasa rakyat seringkali dipaksa menonton film yang tidak pernah mereka pesan di loket. Mereka ingin menonton film “Kesejahteraan”, tapi operator bioskop justru memutar film “Drama Perpecahan Elite” yang penuh sensasi.
Di sinilah pertanyaan besar itu kembali menghantui Cupin tentang siapa sebenarnya yang memegang kendali proyektor di Indonesia. Jika Xi Jinping, Putin, dan Erdogan adalah sutradara kawakan, lantas siapa sutradara di panggung Indonesia saat ini?
Apakah pola perpecahan yang menimpa oposisi ini hanya kebetulan sejarah semata? Ataukah ini adalah sebuah orkestrasi yang disengaja untuk memecah konsentrasi publik dari isu yang lebih mendesak?
Jejak Sinematik di Sekitar Jokowi
Hujan mulai turun di luar jendela, membasuh debu Jakarta namun tak bisa membasuh memori Cupin tentang politik satu dekade terakhir. Jika kasus Roy Suryo adalah episode terbaru, maka ini bukanlah spin-off pertama yang tayang dalam “Jokowi Cinematic Universe”.
Ada pola berulang yang konsisten, di mana kekuatan penyeimbang selalu berakhir dengan cerita perpecahan internal mereka sendiri. Cupin teringat masa awal pemerintahan saat PPP terbelah menjadi dua kubu, yakni kubu Romahurmuziy dan Djan Faridz.
Itu seperti episode pilot dari serial panjang ini, di mana konflik partai berlambang Ka’bah itu menyita energi hingga bertahun-tahun. Pada akhirnya, kubu yang merapat ke pemerintah-lah yang mendapatkan legitimasi hukum, mengubah partai oposisi menjadi mitra koalisi.
Ingatan Cupin lantas melayang ke “film aksi” paling menegangkan tahun lalu: Partai Demokrat. Upaya pengambilalihan partai oleh Moeldoko melalui KLB Deli Serdang adalah spin-off yang sangat vulgar dan terbuka.
Dan Slater dalam bukunya Ordering Power sering membahas fenomena pengelolaan oposisi di Asia Tenggara ini. Rezim di kawasan ini cenderung mengelola oposisi dengan memecah atau mengkooptasinya, bukan dengan memberangusnya secara fisik.
Meskipun upaya Moeldoko gagal secara hukum, efek spin-off-nya berhasil membuat Demokrat sibuk setengah mati. AHY dan SBY terpaksa sibuk “berperang” mempertahankan rumah sendiri, hingga absen mengkritik kebijakan publik yang krusial.
Belum lagi jika melihat KNPI yang terpecah menjadi banyak versi, atau bagaimana gerakan 212 “dinetralisir” dengan masuknya Prabowo ke kabinet. Masuknya Prabowo adalah plot twist terbesar yang melahirkan banyak spin-off kekecewaan di kalangan pendukung lamanya.
Semua peristiwa ini memiliki benang merah teoritis yang sama dengan pemikiran Machiavelli: Divide et Impera. Memecah belah lawan adalah cara paling efisien dan murah untuk mempertahankan status quo kekuasaan.
Bedanya, di era modern, perpecahan itu tidak dilakukan dengan pedang atau kekerasan fisik. Ia dilakukan lewat SK Kemenkumham, tawaran jabatan komisaris, atau sekadar undangan makan malam hangat di Istana.
Cupin tidak menuduh Jokowi secara personal mengangkat telepon dan memerintahkan Roy Suryo melaporkan Eggi. Itu adalah analisis yang terlalu dangkal dan konspiratif untuk dipercaya begitu saja.
Namun, dalam ekosistem kekuasaan yang kuat, ada gaya gravitasi yang mengatur pergerakan planet-planet politik di sekelilingnya. Partai dan tokoh politik tak ubahnya objek kecil yang bertabrakan satu sama lain karena kuatnya tarikan gravitasi sang matahari.
Secara akademis, fenomena ini bisa dijelaskan lewat teori Cartel Party yang dikemukakan oleh Richard S. Katz dan Peter Mair. Di Indonesia, biaya menjadi oposisi sangat mahal dan seringkali harus dibayar dengan risiko perpecahan internal.
Maka, konflik Roy dan Eggi bisa dibaca sebagai gejala dari sistem kartel tersebut. “Spin-off” perpecahan adalah konsekuensi logis dari sistem politik yang tidak menyediakan ruang nyaman bagi perbedaan pendapat.
Cupin menutup laptopnya saat kopi di gelasnya sudah tandas, bersiap meninggalkan coffee shop itu. Pada akhirnya, ia menyimpulkan bahwa dalam setiap era kepemimpinan, selalu ada narasi besar dan narasi kecil yang menyertainya.
Jokowi, disadari atau tidak, telah menjadi pusat dari sebuah era di mana “spin-off” perpecahan lawan menjadi pemandangan yang lazim. Apakah beliau sang “Master Spin-off” atau sekadar penerima manfaat dari kekacauan lawan, sejarah yang akan menjawabnya kelak.Yang jelas, terlalu banyak menonton spin-off drama elite hanya akan membuat rakyat lupa menagih janji pada film utamanya. Dan mungkin, membuat penonton lupa adalah tujuan sebenarnya dari semua drama ini. (A43)
