Dengarkan artikel ini.
Audio ini dibuat menggunakan AI.
Di balik pujian birokrasi, tersembunyi ancaman yang lebih berbahaya: kekuasaan yang perlahan terputus dari kenyataan. ABS bukan sekadar budaya menjilat, melainkan penyakit informasi yang dapat menyesatkan negara. Lalu, mengapa perang melawan budaya “asal bapak senang” menjadi begitu menentukan bagi masa depan pemerintahan?
Salah satu “penyakit” paling tua dalam birokrasi Indonesia bukanlah semata korupsi anggaran, melainkan korupsi informasi.
Ia hadir dalam bentuk yang tampak sederhana, bahkan kadang dianggap lumrah, yakni laporan palsu, laporan yang dipoles, fakta yang dilembutkan, kritik yang ditahan, dan realitas yang disajikan sesuai selera atasan.
Dalam bahasa populer, gejala itu dikenal sebagai Asal Bapak Senang, atau ABS. Namun secara konseptual, ABS tidak boleh dipahami sekadar sebagai perilaku menjilat individual. Ia jauh lebih serius: sebuah patologi kelembagaan yang merusak kemampuan negara untuk melihat dirinya sendiri secara jujur.
Di sinilah peringatan Presiden Prabowo Subianto menjadi signifikan. Ketika seorang presiden secara terbuka menyatakan bahwa ia tidak ingin dikelilingi oleh laporan palsu dan bawahan yang hanya ingin menyenangkan dirinya, pernyataan itu sesungguhnya melampaui teguran administratif.
“Jangan main-main lagi dengan saya, laporan palsu. Laporan menyenang-nyenangkan. Laporan supaya bisa akal-akalan. Saya kasih peringatan keras ini,” ujar Presiden Prabowo di pidato dalam acara HUT ke-1 Danantara Indonesia
Itu adalah deklarasi epistemologis, bahwa pemerintahan hanya dapat bekerja dengan baik jika ia berdiri di atas informasi yang benar. Kekuasaan tanpa akses pada realitas bukanlah kekuasaan yang kuat, melainkan kekuasaan yang rapuh.
Kerangka paling relevan untuk membaca situasi ini adalah konsep systemic sycophancy. Bagaimanapun, dalam psikologi organisasi dan studi kelembagaan, budaya menjilat bukan semata-mata karena individu-individunya buruk, tetapi karena sistem insentifnya salah.
Walaupun, dalam derajat tertentu terdapat individu yang berniat “akal-akalan” demi kepentingannya sendiri di balik laporan kosmetik seperti yang disampaikan Presiden Prabowo.
Ketika kabar buruk berisiko menghancurkan karier, sedangkan kabar baik—meski manipulatif—menghasilkan pujian, maka organisasi secara rasional akan bergerak menuju kebohongan kolektif.
Dalam situasi seperti itu, yang rusak bukan hanya moral personal, tetapi arsitektur komunikasi vertikal itu sendiri. Bahkan jauh lebih berbahaya lagi. Mengapa demikian?
Nyawa Taruhannya?
Presiden Prabowo, dengan latar belakang militernya yang lengkap, kiranya memang memahami hal ini dengan sangat baik. Dalam dunia militer, laporan yang tidak akurat di medan perang tidak hanya berarti kekalahan—ia berarti kematian.
Presisi informasi adalah nyawa. Dan mentalitas itulah yang kini tampak dibawa Presiden Prabowo ke dalam tata kelola pemerintahan sipil, laporan yang tidak akurat bukan sekadar salah, ia berbahaya.
Secara teoretis, peringatan Presiedn Prabowo dapat dibaca melalui tiga lensa yang saling melengkapi. Pertama, Ronald Wintrobe dengan konsep the dictator’s information problem.
Wintrobe menjelaskan paradoks mendasar dalam kekuasaan terpusat: semakin besar otoritas seorang pemimpin, semakin besar pula kemungkinan ia menerima informasi yang telah disaring oleh para bawahan yang takut atau oportunistik.
Dengan kata lain, kekuasaan sering kali menciptakan kebutaannya sendiri. Pemimpin menjadi kuat secara formal, tetapi lemah secara informasional.
Dari perspektif ini, keberanian seorang pemimpin bukan hanya terletak pada kemampuannya memerintah, tetapi pada kesediaannya mengakui bahwa dirinya bisa salah karena informasi yang ia terima bisa salah.
Kesadaran semacam ini langka. Banyak pemimpin lebih menyukai stabilitas psikologis yang datang dari pujian dan laporan positif. Namun justru di situlah jebakannya, rasa aman yang lahir dari data yang menenangkan sering kali hanyalah ilusi yang mendahului kegagalan besar.
Lensa kedua datang dari Friedrich Hayek. Meski Hayek berbicara terutama dalam konteks ekonomi, argumennya tentang pengetahuan yang tersebar (dispersed knowledge) sangat relevan bagi tata kelola negara.
Pengetahuan tentang realitas tidak pernah berada sepenuhnya di pusat; ia tersebar di lapangan, di level implementasi, di titik-titik yang jauh dari meja pemimpin. Maka problem utama pemerintahan bukan hanya membuat keputusan, tetapi memastikan bahwa pengetahuan lokal itu bisa naik ke atas tanpa kehilangan kejujurannya.
Dalam negara yang hierarkis, setiap lapisan birokrasi berpotensi menjadi filter. Akibatnya, pemimpin puncak justru menjadi pihak yang paling miskin kontak dengan realitas konkret.
Itulah sebabnya ABS berbahaya, terutama ketika dikaitkan dengan proyek-proyek strategis negara yang berisiko tinggi dan bernilai besar untuk kepentingan rakyat.
Kesalahan data bukan sekadar salah hitung di atas kertas; ia dapat menggeser arah alokasi sumber daya, menyesatkan prioritas nasional, dan pada akhirnya membebankan biaya yang sangat besar kepada publik.
Dalam konteks tata kelola modern, integritas informasi adalah bentuk paling dasar dari perlindungan terhadap kepentingan rakyat.
Lensa ketiga adalah teori groupthink dari Irving Janis. Janis menunjukkan bahwa kelompok yang sangat kohesif dan hierarkis sering kali menghasilkan konsensus palsu: semua orang tampak setuju, bukan karena persoalannya memang jelas, tetapi karena dissent dianggap mengganggu kesatuan.
Dalam situasi seperti ini, kritik dibungkam sebelum sempat berbentuk. Kebijakan besar kemudian diambil bukan berdasarkan perdebatan terbaik, melainkan berdasarkan kenyamanan bersama.
Peringatan Presiden Prabowo terhadap laporan palsu serta secara tersirat soal ABS pada dasarnya adalah penolakan terhadap groupthink.
Ia sedang menyatakan bahwa loyalitas tidak identik dengan persetujuan, dan kepatuhan tidak boleh mengubur kebenaran.
Dari Teguran ke Reformasi
Namun sebuah peringatan, sekeras apa pun, tidak akan cukup bila tidak diterjemahkan menjadi desain kelembagaan. Di titik inilah tantangan sesungguhnya dimulai.
Jika Presiden Prabowo ingin perang terhadap ABS tidak berhenti sebagai momen retoris, maka ia harus mengubah kejujuran dari sekadar nilai moral menjadi infrastruktur institusional.
Pertama, negara memerlukan mekanisme verifikasi independen. Data strategis tidak boleh sepenuhnya bergantung pada rantai pelaporan yang sama dengan pihak yang berkepentingan mempertahankan citra kinerja.
Audit yang sungguh independen, kanal pelaporan langsung, dan evaluasi eksternal harus menjadi pelengkap dari sistem komando birokrasi. Tujuannya sederhana, memecah monopoli informasi.
Kedua, negara harus membalik struktur insentif. Selama pembawa kabar buruk dipandang sebagai sumber masalah, ABS akan terus hidup. Reformasi birokrasi yang serius harus melindungi pejabat atau aparatur yang menyampaikan realitas tidak nyaman secara akurat.
Dalam banyak organisasi, budaya jujur tidak lahir dari slogan, tetapi dari bukti berulang bahwa pemimpin menghargai kebenaran lebih tinggi daripada pencitraan.
Ketiga, transparansi publik perlu diperluas. Ketika data kinerja dapat diuji oleh akademisi, jurnalis, masyarakat sipil, dan publik luas, biaya untuk memalsukan realitas menjadi jauh lebih mahal.
Transparansi bukan sekadar agenda demokratis; ia juga mekanisme koreksi epistemik. Semakin banyak mata yang mengawasi, semakin kecil kemungkinan satu kebohongan birokratis berkembang menjadi kesalahan nasional.
Pada akhirnya, makna paling penting dari peringatan Prabowo adalah ini: negara yang sehat bukan negara yang para pejabatnya pandai menyenangkan pemimpin, tetapi negara yang memungkinkan pemimpinnya mendengar realitas tanpa kosmetika.
Dalam pengertian itu, perang terhadap ABS bukan sekadar perang terhadap penjilatan, melainkan perang untuk merebut kembali hubungan yang jujur antara kekuasaan dan kenyataan.
Dan di republik yang terlalu lama hidup di bawah budaya laporan yang “rapi” tetapi tidak selalu benar, itu adalah awal dari reformasi yang jauh lebih penting daripada sekadar perubahan gaya bicara, perubahan cara negara memahami dirinya sendiri. (J61)
