Dengarkan artikel ini:
Audio ini dibuat menggunakan AI.
Kepemimpinan Pramono Anung di Jakarta memunculkan pertanyaan besar: apakah kota ini dipimpin oleh reformator struktural atau sekadar manajer citra? Dengan anggaran terbesar di Indonesia, Jakarta dibandingkan dengan London, New York City, dan Singapura—mengungkap paradoks governance ibu kota.
Ketika Pramono Anung dilantik sebagai Gubernur Jakarta, ekspektasi publik terhadap arah kepemimpinan kota ini berada pada dua kutub. Di satu sisi, ia dipandang sebagai teknokrat politik berpengalaman—mantan Sekretaris Kabinet yang memahami mesin birokrasi negara dari dalam.
Di sisi lain, skeptisisme muncul dari sejarah panjang kepemimpinan Jakarta yang sering terjebak pada apa yang oleh ilmuwan kebijakan disebutgovernance of optics: pemerintahan yang lebih fokus pada simbol keberhasilan daripada transformasi struktural.
Setahun pertama kepemimpinan sering kali menjadi masa konsolidasi. Namun laporan masyarakat sipil, termasuk evaluasi lembaga bantuan hukum terhadap sejumlah kasus penggusuran dan persoalan lingkungan, memperlihatkan bahwa problem klasik kota ini tetap bertahan: banjir, polusi udara, dan ketimpangan ruang kota.
Masalah-masalah tersebut dalam literatur kebijakan publik dikenal sebagai wicked problems—konsep yang diperkenalkan oleh Horst Rittel dan Melvin Webber. Wicked problems adalah persoalan yang tidak memiliki solusi tunggal karena setiap intervensi menghasilkan konsekuensi baru.
Banjir Jakarta, misalnya, bukan sekadar soal drainase atau cuaca. Ia terkait dengan subsiden tanah, ekspansi properti, perubahan fungsi lahan, hingga tekanan demografi metropolitan.
Di titik inilah muncul fenomena yang sering disebut para analis sebagai low-hanging fruit governance. Pemimpin cenderung memilih kebijakan yang cepat terlihat hasilnya—misalnya program bantuan sosial atau intervensi teknis jangka pendek seperti pembenahan taman atau ruang publik—karena lebih mudah dikomunikasikan kepada masyarakat.
Dalam kerangka teori temporal myopia dari ilmuwan politik James Q. Wilson, birokrasi dan pemimpin politik memiliki bias alami terhadap kebijakan yang menghasilkan dampak cepat dalam siklus anggaran atau siklus elektoral.
Reformasi struktural yang memerlukan waktu lima hingga sepuluh tahun sering kalah oleh program yang dapat menunjukkan “hasil” dalam enam bulan.
Fenomena ini bukan hanya terjadi di Jakarta. Banyak kota besar dunia mengalami dilema yang sama: bagaimana menyeimbangkan antara kecepatan politik dan kedalaman kebijakan.
Namun Jakarta memiliki kompleksitas tambahan. Dengan populasi metropolitan lebih dari 30 juta jiwa di wilayah Jabodetabek, kota ini tidak hanya berfungsi sebagai ibu kota administratif, tetapi juga sebagai pusat ekonomi, finansial, dan simbol politik nasional.
Dengan demikian, kegagalan kebijakan di Jakarta memiliki dampak yang jauh melampaui batas kota itu sendiri. Mengapa demikian?
Standar Kota Global, Jauh?
Untuk memahami tantangan kepemimpinan Jakarta secara lebih tajam, perbandingan internasional menjadi penting. Kota global besar tidak hanya dinilai dari pembangunan fisiknya, tetapi juga dari arsitektur governance yang menopangnya.
Di Singapura, misalnya, keberhasilan pengelolaan kota sering dikaitkan dengan kombinasi antara birokrasi profesional, perencanaan tata ruang jangka panjang, dan disiplin regulasi yang tinggi.
Pemerintah kota memiliki otoritas kuat untuk mengendalikan penggunaan lahan dan transportasi. Kebijakan transportasi publik, pembatasan kendaraan pribadi, hingga pengelolaan ruang hijau dilakukan melalui perencanaan puluhan tahun, bukan melalui program jangka pendek.
Di London, kepemimpinan wali kota seperti Sadiq Khan memperlihatkan model yang berbeda.
London tetap berada dalam sistem demokrasi kompetitif yang kuat, tetapi pemerintah kota memiliki instrumen kebijakan strategis seperti Ultra Low Emission Zone (ULEZ) untuk menekan polusi kendaraan.
Kebijakan tersebut tidak selalu populer, namun dirancang sebagai intervensi struktural terhadap kualitas udara.
Sementara itu, dinamika politik di New York City menunjukkan bagaimana isu keadilan sosial dan tata kota semakin menjadi agenda utama generasi politisi baru.
Figur progresif seperti Zohran Mamdani—yang dikenal melalui politik urban progresif—menyoroti ketimpangan perumahan, transportasi publik, dan akses layanan kota sebagai inti agenda kebijakan.
Perbandingan ini penting karena memperlihatkan bahwa kota global umumnya bergerak ke arah structural governance: kebijakan yang menyentuh akar masalah, meskipun konsekuensinya sering bersifat politis dan kontroversial.
Jakarta menghadapi paradoks berbeda. Di satu sisi, kapasitas fiskal pemerintah provinsi sebenarnya sangat besar. Anggaran daerah Jakarta merupakan yang terbesar di Indonesia. Bahkan dalam konteks birokrasi nasional, gaji dan tunjangan pejabat Pemprov Jakarta termasuk yang tertinggi di negara ini.
Pejabat struktural di pemerintah provinsi memperoleh berbagai fasilitas tambahan: tunjangan kinerja daerah, fasilitas kendaraan dinas, akses perumahan dinas tertentu, hingga sistem insentif birokrasi yang relatif lebih besar dibanding banyak pemerintah daerah lain.
Secara teori administrasi publik, insentif finansial sebesar itu seharusnya menghasilkan birokrasi berkinerja tinggi.
Namun pengalaman banyak negara menunjukkan bahwa kompensasi tinggi tidak otomatis menghasilkan kebijakan transformatif.
Tanpa sistem akuntabilitas yang kuat dan indikator kinerja yang tepat, birokrasi yang mahal dapat tetap menghasilkan kebijakan yang dangkal.
Di sinilah paradoks Jakarta muncul. Kota dengan kapasitas fiskal besar dan birokrasi mahal justru masih berkutat pada problem klasik yang belum terselesaikan selama puluhan tahun.
Comfort Zone Governance?
Untuk memahami fenomena ini, kita dapat menggunakan kerangka konseptual yang dapat disebut sebagai Comfort Zone Governance.
Kerangka ini memetakan kebijakan publik berdasarkan dua dimensi utama:
1. Visibility – seberapa terlihat kebijakan tersebut dalam ruang publik dan media.
2. Structural Depth – seberapa dalam kebijakan tersebut menyentuh akar masalah sistemik.
Kebijakan yang berada pada kombinasi high visibility tetapi low structural depth sering menjadi favorit dalam politik elektoral. Program semacam ini menghasilkan citra keberhasilan yang cepat tanpa harus berhadapan dengan konflik struktural yang besar.
Sebaliknya, kebijakan dengan structural depth tinggi sering memiliki visibility rendah pada tahap awal karena dampaknya baru terlihat dalam jangka panjang.
Dalam konteks Jakarta, beberapa kebijakan yang sering mendapat sorotan publik berada di kuadran pertama: terlihat aktif dan responsif, tetapi belum tentu mengubah struktur masalah kota.
Transformasi tata ruang, regulasi polusi lintas sektor, atau reformasi sistem transportasi metropolitan adalah contoh kebijakan yang memiliki structural depth tinggi—namun secara politik jauh lebih sulit dilaksanakan karena menyentuh kepentingan ekonomi besar, mulai dari industri properti hingga sektor energi.
Fenomena ini juga menjelaskan mengapa isu penggusuran atau konflik ruang kota sering muncul berulang.
Dalam banyak kasus, keputusan tersebut bukan hasil niat jahat individual, melainkan akibat logika sistemik birokrasi yang lebih mengutamakan efisiensi administratif dibanding keadilan sosial.
Konsep ini mengingatkan pada adaptasi pemikiran Hannah Arendt mengenai banality of bureaucracy—situasi di mana kebijakan yang berdampak besar terhadap kehidupan masyarakat muncul dari rutinitas administratif yang dianggap “normal”.
Dengan kata lain, masalah Jakarta tidak hanya terletak pada individu pemimpinnya, tetapi juga pada arsitektur insentif kebijakan yang mendorong keputusan-keputusan yang aman secara politik.
Jakarta berada di persimpangan sejarah. Sebagai kota dengan anggaran besar, birokrasi mahal, dan posisi strategis dalam ekonomi nasional, ekspektasi terhadap kualitas kepemimpinan kota ini tidak bisa disamakan dengan kota-kota lain di Indonesia.
Perbandingan dengan Singapura, London, dan New York menunjukkan satu pelajaran penting: kota global tidak dibangun oleh program simbolik, melainkan oleh keputusan struktural yang sering tidak populer tetapi konsisten dalam jangka panjang.
Pertanyaan yang kini mengemuka bukan sekadar apakah kepemimpinan Jakarta mampu mempertahankan stabilitas administratif.
Pertanyaannya jauh lebih mendasar: apakah kota ini akan dipimpin oleh manajer yang menjaga sistem tetap berjalan, atau oleh pemimpin yang berani mengubah struktur yang sudah lama tidak berfungsi.
Jawaban atas pertanyaan itu kemungkinan besar tidak akan terlihat dalam satu tahun pertama pemerintahan. Namun arah kebijakan yang diambil sejak awal sering menjadi indikator paling jujur tentang masa depan sebuah kota.
Dan bagi Jakarta—kota dengan jutaan warga yang hidup di tengah tekanan banjir, polusi, dan ketimpangan ruang—taruhannya jauh lebih besar daripada sekadar citra politik. (J61)
