Dengarkan artikel ini:
Tulisan Ray Dalio soal “pertempuran akhir” di Selat Hormuz bukan sekadar analisis pasar, melainkan soal apakah tatanan dunia AS akan bertahan atau runtuh.
“This decisive ‘final battle’ that determines the winners and the losers and whether the empire survives or falls reshapes history because people and financial flows quickly and naturally run from the losers.” – Ray Dalio, “It All Comes Down to Who Controls the Straight of Hormuz: The ‘Final Battle’” (16/3/2026)
Cupin membayangkan sebuah selat selebar 33 kilometer, kira-kira jarak Jakarta Kota ke Bekasi, yang setiap harinya dilintasi 20 juta barel minyak mentah dan seperlima perdagangan gas alam cair dunia. Ia tidak menyangka bahwa jalur air sesempit itu bisa menentukan nasib ekonomi global, termasuk harga BBM di SPBU dekat rumahnya.
Selat Hormuz, yang membentang antara Iran dan Oman di ujung Teluk Persia, memang bukan nama yang akrab di telinga kebanyakan orang Indonesia. Tetapi sejak 28 Februari 2026, ketika AS dan Israel melancarkan serangan terkoordinasi terhadap Iran dalam operasi yang disebut Epic Fury yang turut membunuh Pemimpin Tertinggi Ali Khamenei, selat itu menjadi episentrum krisis yang mengguncang seluruh dunia.
Cupin membaca bahwa Iran membalas dengan serangan rudal dan drone ke pangkalan militer AS di tujuh negara, wilayah Israel, dan negara-negara Teluk. Lalu pada 4 Maret, Garda Revolusi Iran mengambil langkah yang mengubah segalanya: mereka menyatakan Selat Hormuz “ditutup” dan mengancam akan membakar setiap kapal yang nekat melintas.
Efeknya langsung terasa. Lalu lintas tanker merosot 70%, lebih dari 150 kapal terjebak menunggu di luar selat, dan harga minyak Brent melonjak dari sekitar US$65 menjadi lebih dari US$105 per barel dalam waktu kurang dari tiga minggu.
Cupin menggaruk kepala ketika membaca bahwa Trump meminta negara-negara sekutu mengirim kapal perang untuk mengawal tanker melewati Hormuz, tetapi Uni Eropa menolak dan Jerman bilang ini “bukan urusan NATO.” Pentagon sendiri mengakui situasinya terlalu berbahaya untuk pengawalan angkatan laut, sementara CNN melaporkan bahwa pemerintahan Trump ternyata meremehkan kesediaan Iran menutup selat karena mengira Teheran tidak akan berani melakukannya.
Bagi Cupin, ini menimbulkan pertanyaan besar. Apakah Selat Hormuz akan menjadi “kuburan” bagi supremasi AS yang selama ini dianggap tak tergoyahkan, dan jika tatanan dunia memang sedang bergeser, apa artinya bagi Indonesia yang separuh impor minyaknya harus melewati selat itu?
Dalio “Menggali” Kuburan Imperium
Pada 16 Maret 2026, Ray Dalio, pendiri Bridgewater Associates yang merupakan hedge fund terbesar di dunia, menerbitkan esai berjudul “It All Comes Down to Who Controls the Strait of Hormuz: The Final Battle” yang langsung mengguncang diskursus geopolitik global. Tesisnya tajam: siapa pun yang menguasai Hormuz akan menentukan apakah tatanan dunia pimpinan Amerika bertahan atau runtuh.
Dalio menarik paralel dengan Krisis Terusan Suez 1956, ketika Mesir di bawah Gamal Abdel Nasser menasionalisasi terusan dan Inggris gagal merebutnya kembali. Sejarawan William Roger Louis, dalam kumpulan esainya Ends of British Imperialism: The Scramble for Empire, Suez, and Decolonization, menunjukkan bahwa Suez bukan sekadar kekalahan militer, melainkan momen ketika dunia menyadari bahwa Imperium Britania sudah tidak mampu lagi mempertahankan jalur perdagangan kritisnya.
Pola ini, menurut Dalio, berulang sepanjang sejarah: kekuatan dominan yang secara finansial sudah overstretched kemudian memperlihatkan kelemahannya saat gagal mengendalikan jalur perdagangan vital, lalu sekutu dan kreditor mulai kehilangan kepercayaan. Lawrence James, dalam bukunya The Rise and Fall of the British Empire, mencatat bahwa Krisis Suez 1956 adalah watershed atau titik balik definitif yang menandai berakhirnya status Inggris sebagai kekuatan global.
Dalio merumuskan prinsip yang menohok: ketika pemegang mata uang cadangan dunia kehilangan kendali militer dan finansial, yang terancam bukan hanya prestise geopolitik, melainkan kepercayaan terhadap utang, mata uang, dan seluruh arsitektur keuangan yang ditopangnya. David Spiro, dalam studinya The Hidden Hand of American Hegemony: Petrodollar Recycling and International Markets, sudah memperingatkan sejak 1999 bahwa hegemoni dolar AS bergantung bukan pada kekuatan ekonomi semata, melainkan pada kemampuan AS menjamin keamanan jalur energi global di Teluk Persia.
Yang membuat analisis Dalio semakin relevan adalah observasinya tentang asimetri toleransi terhadap penderitaan. Bagi Iran, perang ini eksistensial, soal kehormatan dan balas dendam yang dianggap lebih berharga dari nyawa, sementara publik Amerika mengeluhkan harga bensin dan para pemimpin AS cemas soal pemilu paruh waktu 2026.
Dalio menyimpulkan bahwa tidak ada perjanjian yang bisa menyelesaikan konflik ini karena perjanjian pada dasarnya tidak bernilai dalam konteks eksistensial semacam ini. “Pertempuran akhir” yang akan menentukan pemenang dan pecundang masih di depan mata.
Tetapi bagaimana jika “pertempuran akhir” itu bukan hanya soal militer? Dan bagaimana jika senjata paling berbahaya yang dikeluarkan Iran bukan rudal atau drone, melainkan sebuah syarat transaksi yang menyerang jantung kekuatan finansial Amerika?
Yuan Melintas, Dolar Terkubur?
Inilah dimensi yang mengubah konflik Hormuz dari sekadar perang militer menjadi perang moneter: Iran tidak menutup Hormuz untuk semua orang. Teheran menerapkan kebijakan selektif, memperbolehkan kapal berbendera Tiongkok, India, Pakistan, dan Turki untuk melintas, sementara kapal AS dan sekutu Baratnya diblokir total.
Yang lebih mengguncang, Iran dilaporkan mensyaratkan bahwa tanker yang ingin melintas harus bertransaksi dalam yuan, bukan dolar AS. Sebuah analisis dari Foreign Affairs Forum berjudul “The Petroyuan Ultimatum” menyebut langkah ini sebagai momen yang akan dicatat sejarawan sebagai titik balik dalam peluruhan tatanan moneter berbasis dolar pasca-Bretton Woods.
Untuk memahami mengapa ini begitu signifikan, kita perlu mundur setengah abad. Monique Taylor, dalam studinya “The Petroyuan’s Challenge to Dollar Hegemony” yang terbit di Global China Pulse (2024), menjelaskan bahwa sistem petrodolar lahir dari kesepakatan AS-Arab Saudi pada pertengahan 1970-an, di mana seluruh penjualan minyak OPEC didenominasi dalam dolar AS dan kelebihan dolar tersebut didaur ulang kembali ke AS melalui pembelian surat utang pemerintah Amerika.
Selama lima dekade, sistem ini menjadi tulang punggung hegemoni finansial AS, memungkinkan Washington membiayai defisit fiskal, memproyeksikan kekuatan militer global, dan menggunakan akses ke sistem dolar sebagai senjata sanksi. Taylor mencatat bahwa kemunculan petroyuan mencerminkan ambisi Tiongkok untuk menantang dominasi petrodolar, menandai pergeseran menuju dunia yang lebih multipolar.
Apa yang terjadi di Hormuz hari ini berbeda secara kualitatif dari upaya de-dolarisasi sebelumnya. Ini bukan sekadar penyesuaian marginal dalam komposisi cadangan devisa, melainkan penggunaan kendali atas koridor energi paling strategis di dunia sebagai pengungkit untuk memaksakan penggantian dolar dengan yuan sebagai medium penyelesaian transaksi minyak.
John Mathews dan Xian Tan, dalam artikel mereka “China: The Emergence of the Petroyuan and the Challenge to US Dollar Hegemony” di Asia-Pacific Journal, berargumen bahwa perdagangan minyak berdenominasi yuan kemungkinan besar akan semakin signifikan dan secara bertahap menggusur dominasi dolar di satu pasar demi satu pasar. Mereka menyimpulkan bahwa pergeseran dari dunia yang didominasi dolar menuju tatanan multipolar sudah berjalan dengan baik.
Tetapi ada juga suara-suara yang mengingatkan untuk tidak berlebihan. Taylor sendiri mencatat bahwa yuan masih memiliki kelemahan fundamental berupa konvertibilitas terbatas dan pasar keuangan Tiongkok yang relatif tertutup, yang membatasi kepercayaan dan likuiditas yang dibutuhkan untuk status mata uang cadangan sejati.
Hormuz, pada akhirnya, bukan hanya selat, melainkan cermin yang memantulkan kembali pertanyaan paling mendasar tentang tatanan dunia kita: siapa yang berkuasa, siapa yang melayani, dan mata uang siapa yang menjadi medium kepercayaan global.
Bagi Indonesia, negara pengimpor energi dengan APBN yang tersandera harga minyak dan rupiah yang tertekan, jawabannya bukan soal memilih pihak, melainkan soal membangun ketahanan energi, ketahanan fiskal, dan ketahanan diplomatis yang cukup lentur untuk menavigasi dunia yang sedang bergeser di bawah kaki kita semua. (A43)
