Dengarkan artikel ini:
Anggota parlemen Iran Alaeddin Boroujerdi menyebutkan soal tarif US$2 juta per kapal di Selat Hormuz. Bloomberg mengonfirmasi pungutan ini bersifat ad hoc dan sudah dibayar beberapa kapal. Iran membingkai ini bukan sebagai hukuman, melainkan revenue stream: “Perang memiliki ongkos.” Untuk pertama kalinya dalam 47 tahun pasca-Revolusi Islam, Hormuz bukan hanya senjata strategis — ia menjadi sumber pendapatan langsung.
Pada abad ke-15, Kerajaan Denmark menguasai Selat Øresund — jalur sempit yang menghubungkan Laut Utara dengan Laut Baltik. Setiap kapal dagang yang melintas harus membayar Sound Dues, tarif tol yang ditetapkan sepihak oleh Kopenhagen. Selama 428 tahun, dari 1429 hingga 1857, tol itu menjadi sumber pendapatan terbesar kerajaan — lebih besar dari pajak rakyatnya sendiri. Denmark tidak perlu menjajah negara lain. Cukup menguasai satu selat, dan separuh perdagangan Eropa membayar upeti kepadanya.
Kini, hampir enam abad kemudian, pola yang sama muncul di ujung lain peta. Iran, di tengah perang dengan Amerika Serikat dan Israel, dilaporkan memungut tarif US$2 juta per kapal yang melintas Selat Hormuz — jalur laut yang menampung seperlima pasokan minyak dunia.
Anggota parlemen Iran dari komisi keamanan nasional, Alaeddin Boroujerdi, menyebutnya sebagai “cerminan kekuatan Iran” dan “kedaulatan rezim baru setelah 47 tahun.” Bloomberg mengonfirmasi bahwa pungutan ini sudah dibayar sejumlah kapal secara ad hoc, meskipun mekanisme dan mata uang pembayarannya belum sepenuhnya jelas.
Pertanyaannya bukan lagi apakah perang itu mahal. Pertanyaannya adalah: bagi siapa perang itu menguntungkan?
Tol Bersenjata: Ketika Selat Menjadi Mesin Uang
Carl von Clausewitz, filsuf perang Prusia abad ke-19, terkenal dengan diktumnya bahwa perang adalah kelanjutan politik dengan cara lain. Tetapi apa yang terjadi di Hormuz 2026 memaksa kita merevisi Clausewitz: perang adalah kelanjutan ekonomi dengan cara lain. Atau lebih tepatnya — ekonomi adalah kelanjutan perang dengan cara lain.
Iran secara eksplisit membingkai tarif transit Hormuz bukan sebagai hukuman, melainkan sebagai revenue stream. “Perang memiliki ongkos,” kata Boroujerdi di televisi negara. Kalimat itu mengandung dua dimensi. Pertama, dimensi kedaulatan — Iran menyatakan bahwa Hormuz bukan jalur internasional bebas, melainkan wilayah yang berada di bawah otoritasnya. Kedua, dimensi bisnis — ongkos perang harus dibebankan kepada pengguna jalan, dan pengguna jalan itu adalah dunia.
Menariknya, bukan hanya Iran yang mengkapitalisasi krisis ini. Premi asuransi maritim melonjak tiga kali lipat, dari 0,125 persen menjadi 0,2-0,4 persen dari nilai kapal per transit. Untuk supertanker senilai US$100 juta, ini berarti tambahan biaya US$200.000-400.000 — di atas tarif tol Iran. Joint War Committee London, lembaga yang menentukan zona risiko maritim global, memasukkan perairan sekitar Oman ke daftar area berisiko tinggi. Efeknya: selat ditutup bukan oleh rudal, melainkan oleh kalkulasi aktuaris di kantor-kantor London.
Fenomena ini mengingatkan pada apa yang disebut ekonom politik Susan Strange sebagai structural power — kekuasaan yang tidak memerlukan tindakan langsung, melainkan bekerja melalui struktur yang memaksa aktor lain menyesuaikan perilakunya. Iran tidak perlu menembakkan rudal ke setiap kapal. Cukup dengan menciptakan persepsi bahaya, dan pasar asuransi melakukan sisanya. Spreadsheet menjadi senjata yang sama efektifnya dengan misil.
Preseden Denmark di Øresund memberikan peringatan tambahan: Sound Dues baru berakhir setelah konsorsium negara-negara Eropa membayar lump sum kompensasi kepada Kopenhagen pada 1857. Jika pola historis ini berlaku, tarif Hormuz bukan kebijakan sementara — ia berpotensi menjadi fitur permanen tatanan maritim, dan “kompensasi” untuk menghapusnya kali ini bukan uang, melainkan akhir perang itu sendiri.
Diplomasi Antrian: Siapa yang Boleh Lewat?
Sementara ribuan kapal terjebak di luar selat, segelintir negara berhasil melobi Teheran untuk mendapatkan izin lewat — dan setiap lobi itu sendiri adalah transaksi geopolitik.
Thailand berhasil meloloskan tanker milik Bangchak Corporation setelah diplomasi langsung antara Menteri Luar Negeri Sihasak Phuangketkeow dan Kedutaan Iran di Bangkok. India menempuh jalur yang lebih transaksional: New Delhi membebaskan tiga tanker minyak Iran yang sebelumnya disita sebagai prasyarat agar dua kapal LPG India diizinkan melintas.
Kapal berbendera Liberia, Shenlong, yang dioperasikan perusahaan Yunani Dynacom namun mengangkut minyak Saudi ke Mumbai, menjadi salah satu kapal non-Iran pertama yang berhasil transit. Sementara itu, tanker-tanker Tiongkok melenggang dengan menyiarkan sinyal “CHINA OWNER” melalui sistem AIS — semacam paspor digital yang menyatakan afiliasi politik, bukan sekadar identitas kapal.
Pola ini menunjukkan apa yang oleh ilmuwan hubungan internasional Robert Keohane dan Joseph Nye disebut complex interdependence — situasi di mana hubungan antarnegara tidak lagi ditentukan oleh kekuatan militer semata, melainkan oleh jaringan ketergantungan ekonomi yang saling silang. Iran tidak memperlakukan semua negara sama. Tiongkok, sebagai pembeli terbesar minyak Iran, mendapat perlakuan istimewa. India, yang memiliki leverage berupa tanker Iran yang disita, bisa bernegosiasi dari posisi tawar. Thailand, yang tidak memiliki konflik langsung dengan Teheran, berhasil lewat diplomasi lunak.
Yang menarik secara teoritik, CNN melaporkan bahwa Iran mempertimbangkan untuk mengizinkan kapal lewat Hormuz dengan syarat perdagangan minyak dilakukan dalam yuan Tiongkok — bukan dolar AS. Jika ini terjadi, Hormuz bukan sekadar titik transit energi, melainkan instrumen de-dolarisasi global. Perang menjadi katalis bagi restrukturisasi tatanan moneter internasional.
Di tengah semua lobi ini, Indonesia belum terlihat di meja negosiasi. Tidak seperti India yang punya leverage tanker sitaan, atau Thailand yang punya hubungan bilateral netral, Indonesia berada di posisi yang lebih ambigu — terlalu dekat dengan AS untuk dianggap netral oleh Teheran, tetapi tidak cukup dekat untuk mendapat perlindungan Washington.
Disaster Capitalism
Naomi Klein dalam The Shock Doctrine (2007) menjelaskan konsep disaster capitalism: doktrin bahwa krisis besar — perang, bencana alam, keruntuhan ekonomi — justru menjadi momen di mana keuntungan terbesar dihasilkan, karena aturan normal tidak berlaku dan mekanisme pengawasan melemah. Hormuz 2026 adalah wujud paling murni dari teori Klein.
Lapis pertama: negara (Iran) memungut tol dari krisis yang sebagian dipicunya sendiri. Lapis kedua: pasar finansial mengkapitalisasi volatilitas — Financial Times melaporkan bahwa 6.200 kontrak futures minyak senilai US$580 juta berpindah tangan hanya 15 menit sebelum pengumuman Trump di Truth Social yang menjatuhkan harga. Lapis ketiga: platform prediksi seperti Polymarket dan Kalshi berevolusi menjadi “kasino perang” bernilai miliaran dolar, di mana eskalasi militer bisa di-bet dan kematian menjadi titik data di grafik odds. Lapis keempat: industri asuransi dan shipping meraup margin yang semakin besar seiring semakin berbahayanya selat.
Hannah Arendt menyebutnya banality of evil — kejahatan terbesar sering dilakukan bukan oleh monster, melainkan oleh birokrat biasa yang “hanya menjalankan tugas.” Hormuz menunjukkan fenomena paralel yang bisa disebut banality of profit: trader yang membeli futures 15 menit sebelum pengumuman presiden tidak merasa melakukan kejahatan — mereka hanya trading on information. Aktuaris yang menaikkan premi tiga kali lipat tidak merasa menutup selat — mereka hanya menghitung risiko. Setiap aktor bertindak rasional dalam kerangkanya sendiri. Tidak ada yang bertanggung jawab atas totalitas.
Dan di ujung rantai ini, yang membayar paling mahal adalah mereka yang paling jauh dari meja keputusan: pelaut Bangladesh yang terdampar di kapal tanker tanpa kepastian, sopir ojol Jakarta yang mengisi bensin dengan harga yang terus naik tanpa tahu mengapa, dan ibu rumah tangga Surabaya yang membayar LPG lebih mahal setiap minggu.
Kapitalisme tidak mengikuti perang. Kapitalisme memakan perang. Dan Selat Hormuz adalah meja makannya. (S13)
