● Thailand membangun sistem kesehatan terpadu yang bisa memantau kesehatan warga hingga ke desa.
● Pembangunan infrastruktur merata hingga kemampuan mumpuni pemerintah Thailand dalam merespons wabah menjadi kunci.
● Thailand memastikan layanan kesehatan bisa dinikmati semua warga, termasuk pekerja migran.
Pembangunan infrastruktur kesehatan di Asia Tenggara meningkat pesat selama pandemi COVID-19, termasuk di Indonesia dan Thailand.
Laboratorium rujukan COVID-19 Tanah Air, misalnya, bertambah lebih dari 600 lab selama kurun 2020-2021. Layanan pemantauan penyakit (surveilans) hingga konsultasi kesehatan daring juga menjamur, terutama di Pulau Jawa dan kota-kota besar.
Sayangnya, perkembangan ini tidak merata. Infrastruktur kesehatan, termasuk sistem pemantauan penyakit di daerah-daerah terluar Indonesia tidak berkembang.
Beda dengan Indonesia, sistem kesehatan Thailand sangat jauh lebih maju. Selain membangun lebih dari 10 ribu lab COVID-19, mereka membuat sistem kesehatan terpadu. Sistem ini dapat memantau kesehatan warga maupun penyebaran penyakit hingga ke pelosok daerah.
Layanan ini tidak hanya diperuntukkan bagi warga Thailand, tetapi juga para pekerja migran.
Penelitian menunjukkan sistem kesehatan terpadu di Thailand meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah dan warga dalam menghadapi wabah.
Cepat tanggap pemerintah Thailand
Contoh dampak signifikan dari sistem kesehatan terpadu Thailand adalah mereka berhasil melacak gelombang COVID-19 baru pada pertengahan 2025. Jumlahnya mencapai 374 ribu kasus dan 84 kematian.
Pada awal kemunculannya, Thailand merupakan salah satu negara pertama yang melaporkan temuan kasus COVID-19. Namun, mereka berhasil keluar dari gelombang pertama pandemi kurang dari enam bulan—dengan 96% kesembuhan (3.072 pasien sembuh) dari 3.195 kasus infeksi saat itu.
Kesiapsiagaan pemerintah Thailand dan sikap kooperatif masyarakat memainkan peran penting dalam penanganan pandemi dan pemantauan penyakit. Mereka cenderung tidak menyangkal (denial) dan menyepelekan dampak COVID-19 sebagaimana pemerintah dan warga Indonesia.
Read more: Tanpa aturan yang jelas, pasar hewan Indonesia berisiko memicu pandemi berikutnya
Sejak awal, Kemenkesmas Thailand bergerak cepat membentuk Pusat Administrasi Situasi COVID-19 alias Center for COVID-19 Situation Administration (CCSA) Thailand.
CCSA Thailand bertanggung jawab menangani pandemi secara menyeluruh. Lembaga ini bertugas memadankan instruksi tanggap darurat ke semua lembaga terkait, termasuk menyampaikan komunikasi publik secara jelas dan konsisten.
Alhasil, tingkat kepercayaan dan kepatuhan warga Thailand terhadap pemerintah meningkat. Hal ini tercermin dari kedisiplinan mereka dalam menjaga protokol kesehatan.
Survei Imperial College of London (2020) menunjukkan Thailand menempati peringat pertama negara ASEAN dalam kedisiplinan menerapkan protokol kesehatan. Sekitar 89 – 98% warga Thailand mengenakan masker di tempat umum, menjaga kebersihan diri, dan menjalankan protokol lainnya.
Layanan kesehatan digital jadi penghubung
Untuk memantau penularan penyakit dan kondisi kesehatan masyarakat, pemerintah Thailand membangun sistem pemantauan yang terintegrasi antara daerah dengan pusat.
Mereka memanfaatkan perangkat digital masyarakat (seperti laptop, komputer, hingga ponsel dan TV pintar) untuk mengumpulkan dan menganalisis data kesehatan warga secara real time.
Pengumpulan data dilakukan lewat aplikasi, seperti MorChana dan Mohpromt—yang menjangkau sekitar 36 juta warga (hampir separuh populasi Thailand), termasuk pekerja migran. Melalui kedua aplikasi ini, warga melaporkan gejala secara mandiri dan mengisi formulir kondisi kesehatan secara rutin.
MorChana melacak pergerakan masyarakat Thailand menggunakan GPS dan bluetooth dari perangkat digital warga. Ketika seseorang terdeteksi berada dekat pasien positif atau di zona merah, sistem secara otomatis menandai status kesehatan mereka sebagai “berisiko” secara real-time.
Adapun Mohpromt melacak data vaksinasi dan rekam medis elektronik (EHR) warga. Aplikasi ini bisa diakses dokter kapan pun warga berkunjung ke fasilitas kesehatan.
Untuk memadankan data kesehatan warga, Thailand membangun sistem pengawasan penyakit digital alias digital disease surveillance (DDS).
Sistem DDS menghubungkan rumah sakit pemerintah maupun swasta dengan sistem kesehatan nasional. Hasil diagnosis penyakit di fasilitas kesehatan, langsung masuk ke sistem nasional dalam hitungan detik.
Selain memberikan warga kendali lebih besar terhadap kondisi kesehatan pribadi, inovasi ini membuat pengelolaan SDM kesehatan lebih efisien.
Akses layanan kesehatan hingga ke desa
Seperti Thailand, pemerintah Indonesia sebenarnya telah mengembangkan tujuh aplikasi kesehatan selama pandemi, termasuk sistem kesehatan nasional (SatuSehat) yang terintegrasi dengan e-HAC dan Sistem Informasi Rawat Inap (SIRANAP).
Akan tetapi, menurut kami, upaya ini belum efektif dalam memantau penyebaran penyakit lintas daerah.
Perbedaan aturan di tiap daerah menimbulkan penerapan teknologi kesehatan di masing-masing wilayah berbeda-beda. Pemerintah daerah mengembangkan aplikasi kesehatan COVID-19 sendiri-sendiri, misalnya Pikobar (Jawa Barat), Sawarna (Kabupaten Bandung), dan PaPa Sulbar (Sulawesi Barat).
Namun, deretan aplikasi tersebut hanya bisa digunakan di kawasan masing-masing. Laporan penyebaran penyakit di daerah pun tidak dapat dipadankan dengan sistem kesehatan pusat.
Read more: Jika pandemi terjadi lagi, bagaimana mitigasi layanan kesehatan TB & HIV seharusnya?
Struktur kepulauan di Indonesia juga menyulitkan pemantauan penyakit secara merata. Hal ini diperparah oleh keterbatasan internet di daerah yang menghambat deteksi penyakit dan akses layanan kesehatan digital untuk warga.
Padahal, kemudahan akses merupakan salah satu aspek terpenting dalam desain teknologi kesehatan.
Pemerintah Thailand menyadari hal ini. Mereka meluncurkan proyek Net Pracharat untuk meningkatkan akses internet ke ribuan desa di Thailand.
Mereka bahkan menyediakan titik Wi-Fi gratis di pusat-pusat desa. Tujuannya, agar warga miskin yang tidak sanggup berlangganan internet tetap bisa mengakses layanan kesehatan digital.
Lantas, bagaimana dengan layanan kesehatannya?
Pemerintah Thailand memberikan akses layanan kesehatan gratis bagi seluruh warga Thailand (termasuk pekerja migran) yang bersumber dari pajak. Namanya Universal Coverage Scheme (UHC) alias Skema Jaminan Kesehatan Universal—yang juga mencakup pengobatan selama pandemi.
Petugas layanan kesehatan primer alias primary health care (PHC) ditugaskan pula untuk menjangkau tiap rumah tangga di pelosok desa Thailand dengan bantuan ribuan relawan lokal.
Petugas PHC memastikan seluruh protokol kesehatan yang disampaikan pemerintah, diterapkan oleh warga. Mereka juga memberikan pertolongan medis kepada masyarakat dengan cepat dan efisien.
PR panjang Indonesia
Belajar dari Thailand, ada banyak pekerjaan rumah yang harus dibenahi Indonesia dalam penanganan wabah penyakit.
Pemerataan layanan kesehatan dan internet merupakan kunci. Namun, sistem kesehatan terpadu yang baik harus dimulai dari kepercayaan publik terhadap kemampuan pemerintah menanggulangi wabah penyakit dan mementingkan warganya, termasuk para pendatang.
