Untuk Apa Ekonomi Tumbuh Tinggi Jika Kita Tak Merasakannya?

tirto.id – Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,61 persen (year on year/yoy) pada triwulan I 2026 tak mengejutkan bagi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Jauh sebelum angka resmi dirilis, Bendahara Negara itu sudah mematok proyeksi di kisaran 5,5 persen hingga 6 persen—sebuah optimisme yang kini terbukti.

Capaian tersebut bahkan melampaui ekspektasi sejumlah lembaga ekonomi. LPEM FEB UI sebelumnya memperkirakan pertumbuhan hanya berada di rentang 5,46-5,50 persen. Proyeksi Institute for Development of Economics and Finance berada di level 5,4 persen, sementara Center of Reform on Economics lebih konservatif di kisaran 5,25-5,35 persen.

Menurut Purbaya, realisasi produk domestik bruto (PDB) sepanjang Januari-Maret—tertinggi dalam lima tahun terakhir—menjadi penanda bahwa arah ekonomi Indonesia mulai berbalik menuju fase percepatan. Sayangnya, persepsi ini belum sepenuhnya ditangkap pelaku pasar di tengah gejolak global. Sebagian investor justru memilih keluar dari pasar modal karena diliputi kekhawatiran berlebihan.

“Itu yang tidak disadari banyak orang sehingga orang agak takut dan keluar dari pasar modal,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTA, Selasa (5/5/2026), sembari menyinggung pernyataannya sebelumnya yang mendorong investor memanfaatkan pelemahan pasar untuk mengoleksi aset. “Kan saya kemarin-kemarin bilang ‘serok, serok, serok’ aja. Kalau mereka ikut mestinya nanti ke depan akan untung banyak,” lanjutnya

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, melihat pertumbuhan 5,61 persen sebagai bukti ketahanan ekonomi domestik di tengah ketidakpastian global. Bahkan, capaian tersebut disebut melampaui berbagai proyeksi lembaga internasional.

“Di tengah dinamika global yang masih mencari keseimbangan baru, ekonomi Indonesia tumbuh baik di luar ekspektasi dari berbagai lembaga, di mana di kuartal I, pertumbuhan ekonomi kita mencapai 5,61 persen,” ucap Airlangga dalam konferensi pers di kantornya, pada hari yang sam.

Transmisi Minim ke Sektor Riil

Meski di atas kertas capaian ekonomi tersebut dinilai mencerminkan resiliensi yang cukup kuat berbasis permintaan domestik, dunia usaha menaruh perhatian cukup besar pada mekanisme transmisi dari pertumbuhan tersebut ke aktivitas bisnis riil.

Pasalnya, secara triwulanan (quarter to quarter/qtq) atau dibandingkan tiga bulan terakhir 2025, ekonomi justru mengalami kontraksi sebesar 0,77 persen, dengan pengenduran kinerja sektor manufaktur hingga minus 1,01 persen.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Kamdani, mengatakan kondisi ini menandai besarnya tantangan yang dihadapi pelaku usaha pada awal tahun, terutama yang berasal dari tekanan nilai tukar.

Berdasarkan data Bloomberg, mata uang Garuda sudah mengalami depresiasi sebesar 4,39 persen sejak awal Januari, dari Rp16.680 ke angka kisaran Rp17.400 per dolar AS.

“Dalam konteks ini, dunia usaha menghadapi situasi yang disebut sebagai ‘asymmetric impact of growth’ (dampak asimetris pertumbuhan), di mana pertumbuhan tetap terjadi, tapi manfaatnya belum terdistribusi secara merata, sementara tekanan biaya meningkat,” ucapnya dalam keterangan kepada Tirto.

Bagi industri yang bergantung pada bahan baku impor, pelemahan rupiah langsung mendorong kenaikan biaya produksi atau cost of goods sold (HPP). Dampaknya berantai: mulai dari tekanan terhadap margin, menyempitnya ruang ekspansi, hingga tergerusnya profitabilitas.

“Jadi, meskipun secara makro kita melihat angka pertumbuhan yang solid, di tingkat mikro banyak pelaku usaha masih berada dalam fase margin compression (kompresi margin),” lanjutnya.

Meski demikian, tidak semua sektor terdampak negatif. Sejumlah industri berbasis konsumsi, menurut Shinta, masih menikmati dorongan pertumbuhan, seperti akomodasi dan makan minum yang tumbuh 3,91 persen (qtq) dan 13,14 persen (yoy) serta perdagangan besar dan eceran yang naik 0,13 persen (qtq) dan 6,26 persen (yoy).

“Sektor-sektor ini jelas mendapatkan manfaat dari demand-driven expansion, khususnya karena lonjakan mobilitas dan konsumsi masyarakat selama periode libur panjang,” jelas Shinta.

Sebagai tulang punggung sektor riil, kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB memang belum menunjukkan perbaikan signifikan. Meski mengalami kenaikan 5,04 persen, lapangan usaha industri pengolahan melaju lebih lambat dari pertumbuhan ekonomi nasional, bahkan mengalami kontraksi 1,01 persen secara triwulanan.

Ketimpangan juga terlihat di tingkat subsektor. Sebanyak 10 dari 16 subsektor manufaktur tumbuh di bawah rata-rata nasional, sementara empat lainnya mencatat kontraksi. Penurunan terdalam terjadi pada industri karet dan plastik (-9,01 persen), diikuti alat angkutan (-5,02 persen), pengolahan tembakau (-4,05 persen), serta kayu dan turunannya (-0,02 persen).

Tekanan paling berat dialami industri plastik akibat lonjakan harga nafta lebih dari 92 persen sejak awal tahun—mendorong kenaikan harga bahan baku plastik hingga sekitar 80 persen dan membebani biaya produksi secara signifikan.

“Ini merupakan contoh nyata dari imported inflation dan cost-push pressure (tekanan dorongan biaya) akibat kombinasi pelemahan rupiah dan ketegangan geopolitik global, khususnya di Timur Tengah,” tuturnya.

Secara lebih luas, menurut Shinta, kombinasi pertumbuhan ekonomi yang tetap tinggi di tengah pelemahan rupiah mencerminkan dua sisi kondisi ekonomi saat ini. Di satu sisi, fundamental domestik masih relatif kuat, terutama ditopang konsumsi dan aktivitas dalam negeri. Namun di sisi lain, tekanan eksternal tidak bisa diabaikan.

“Dalam konteks ini, kondisi yang kita hadapi dapat dikategorikan sebagai ‘externally driven pressure on an otherwise resilient economy‘ (tekanan yang didorong secara eksternal terhadap ekonomi yang sebenarnya tangguh). Bagi dunia usaha, yang menjadi perhatian utama adalah bagaimana kombinasi ini ke depan dapat mempengaruhi biaya produksi, daya beli masyarakat, serta keputusan investasi,” katanya.

Siapa yang Menikmati Pertumbuhan 5,61%?

Guru Besar dan Pakar Ekonomi Universitas Airlangga (Unair), Rahma Gafmi, berpandangan bahwa tekanan sektor manufaktur yang disebutkan Apindo menjadi sinyal kuat bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi belum terdistribusi secara merata ke sektor riil.

Isu ini menjadi semakin dekat dengan pengalaman sehari-hari warga lantaran tertahannya ekspansi membuat prospek perluasan kesempatan kerja masih suram. Data ketenagakerjaan yang dirilis Badan Pusat Statistik pada hari yang sama dengan pengumuman pertumbuhan ekonomi memperkuat indikasi tersebut.

Porsi pekerja formal kembali menyusut pada Februari 2026 menjadi 40,58 persen dari total penduduk bekerja, turun tipis dari 40,60 persen pada Februari 2025 dan 40,83 persen pada Februari 2024. Sebaliknya, pekerja informal meningkat menjadi 59,42 persen, naik dari 59,40 persen pada 2025 dan 59,17 persen pada 2024.

“Ketidaksesuaian antara angka makroekonomi dan realitas di lapangan menjadi tanda tanya besar bagi kita semua sebagai masyarakat, yang sangat merasakan penurunan kualitas hidup akibat naiknya harga-harga kebutuhan pokok. Data pertumbuhan ekonomi mencerminkan rata-rata nasional, bukan pengalaman individu setiap sektor,” jelas Rahma, dikutip Rabu (6/5/2026).

Menurut Rahma, lonjakan pertumbuhan pada triwulan I 2026 tidak lepas dari dorongan belanja pemerintah di awal masa pemerintahan Prabowo Subianto. Data BPS menunjukkan konsumsi pemerintah tumbuh 21,81 persen (yoy), jauh melampaui komponen lain, didorong oleh pembayaran THR ASN serta program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sementara itu, data Kementerian Keuangan Republik Indonesia mencatat realisasi belanja pemerintah pusat hingga akhir Maret mencapai Rp610,3 triliun atau tumbuh 47,7 persen.

Namun, di sisi lain, masyarakat masih menghadapi tekanan dari kenaikan harga energi dan tingginya suku bunga global.

“Strategi ini berhasil mendongkrak angka PDB riil, namun dampaknya tidak terasa langsung pada masyarakat menengah bawah, karena ini dilakukan pada proyek-proyek besar atau belanja negara dibandingkan pada daya beli harian masyarakat. Misalnya MBG dan KDMP (Koperasi Desa Merah Putih) yang sangat dahsyat dalam pengeluaran belanja pemerintah,” kata Rahma.

Pandangan berbeda datang dari Center of Economic and Law Studies yang melihat pertumbuhan tinggi sebagai anomali. Pasalnya, konsumsi rumah tangga yang tumbuh 5,52 persen tidak sejalan dengan penurunan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang dirilis Bank Indonesia. Pada Maret 2026, IKK turun ke level 122,9 dari 127,0 pada Januari.

“IKK ini mencerminkan pergerakan konsumsi rumah tangga, namun menurut data BPS, ternyata tidak. Lebih menarik lagi, pertumbuhan konsumsi pakaian, alas kaki, dan jasa perawatannya mengalami perlambatan dibandingkan triwulan I 2025. Padahal ada momen Ramadhan-Lebaran yang seharusnya dapat mendongkrak,” tutur ekonom Celios, Nailul Huda kepada Tirto, Selasa (5/5/2026).

Ketidaksinkronan juga terlihat pada sektor transportasi. Konsumsi transportasi dan komunikasi tumbuh 6,91 persen (yoy), meningkat dari 6,15 persen pada tahun sebelumnya. Namun, sektor jasa transportasi dan pergudangan hanya tumbuh 8,04 persen—lebih rendah dibandingkan 9,01 persen pada tahun lalu.

“Begitu pula dengan jasa informasi dan komunikasi yang mengalami perlambatan di periode yang sama. Anomali di sektor ini sangat terasa ketika konsumsi kita tidak ditopang oleh jasa terkait,” tambah Huda.

Di sisi lain, pertumbuhan tinggi Penanaman Modal Tetap Bruto (PMTB) dinilai lebih banyak didorong oleh impor kendaraan untuk kebutuhan program KDMP, tercermin dari lonjakan sub-komponen kendaraan sebesar 12,39 persen. Namun, hal ini belum mampu mengangkat industri domestik, mengingat industri alat angkutan justru terkontraksi 5,02 persen.

“Anomali keempat, industri pengolahan mengalami tekanan yang cukup tinggi sehingga melambat di triwulan I 2026 jika dibandingkan 3 triwulan sebelumnya, di mana hanya tumbuh sebesar 5,04 persen. Purchasing Manager Index (PMI) Manufaktur Indonesia juga mengalami penurunan di Maret 2026 dibandingkan Februari 2026,” tambah Huda.