Dengarkan artikel ini:
Maret 2026, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengungkapkan di rapat DPR bahwa 50 staf Wapres telah dikirim ke IKN untuk persiapan kepindahan. Istana Wapres seluas 14.642 m² telah rampung. Narasi resmi menyebut optimalisasi pemerintahan, tetapi pengamat kritis membaca skenario yang lebih dalam: menjauhkan Gibran dari pusat pengambilan keputusan di Jakarta. Benarkah demikian?
Dalam pewayangan Jawa, ada satu episode yang jarang dipentaskan tapi penuh makna politik: kisah Arjuna di pengasingan. Setelah kalah dalam permainan dadu, para Pandawa dibuang ke hutan selama tiga belas tahun. Bagi yang membaca sekilas, pengasingan itu adalah kekalahan. Tapi bagi yang paham logika kekuasaan Jawa, hutan justru menjadi tempat Arjuna mengasah diri — bertapa, mengumpulkan senjata, dan kembali lebih kuat. Pertanyaannya selalu sama sepanjang sejarah: apakah pengasingan adalah akhir, atau justru awal dari sesuatu yang lebih besar?
Pertanyaan itu kini bergema di lanskap politik Indonesia kontemporer, ketika Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka perlahan diarahkan untuk berkantor di Ibu Kota Nusantara — sebuah kota yang belum sepenuhnya hidup, jauh dari Jakarta yang menjadi panggung kekuasaan sesungguhnya.
Panggung Kosong di Ujung Kalimantan
Pada 30 Maret 2026, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menyatakan di hadapan Komisi II DPR bahwa 50 staf Wakil Presiden telah ditugaskan ke IKN untuk mempersiapkan kepindahan. Istana Wapres seluas 14.642 meter persegi telah rampung dibangun, lengkap dengan perabotan. Secara teknis, tidak ada yang salah dengan rencana ini. IKN adalah ibu kota negara yang baru, dan Wakil Presiden yang berkantor di sana bisa dibaca sebagai komitmen pemerintah terhadap proyek pemindahan ibu kota.
Namun, satu pertanyaan menggantung dan tidak pernah dijawab tuntas: mengapa Presiden Prabowo sendiri tidak berencana pindah ke IKN? Mengapa justru wakilnya yang berangkat lebih dulu? Dan mengapa kabar ini tidak pernah dikonfirmasi langsung oleh Gibran, melainkan selalu disampaikan oleh pihak ketiga — Basuki menggunakan frasa “saya dengar” dan “bocoran” — seolah menguji reaksi publik sebelum melangkah lebih jauh?
Di sinilah narasinya jadi menarik. Di balik wacana optimalisasi pemerintahan, tersembunyi pola yang lebih dalam. Sepanjang satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, publik telah menyaksikan serangkaian momen yang membentuk satu pola: Gibran perlahan digeser dari orbit kekuasaan inti.
Saat Presiden Prancis Emmanuel Macron berkunjung, Gibran dikirim ke IKN meninjau proyek pembangunan. Saat peresmian pabrik baterai Korea Selatan, nama Gibran digantikan mendadak oleh Menteri AHY. Saat reshuffle kabinet September 2025, Gibran bahkan tidak hadir dan tidak dilibatkan — Jokowi sang pendahulu Prabowo sekaligus ayah Gibran, menegaskan bahwa reshuffle adalah “hak prerogatif presiden” sepenuhnya. Bukan kebetulan, melainkan koreografi kekuasaan yang disusun dengan presisi.
Matahari Kembar dan Anatomi Ketegangan yang Berulang
Untuk memahami apa yang terjadi pada Gibran, kita perlu mundur dan melihat bahwa ketegangan antara presiden dan wakil presiden bukanlah hal baru dalam sejarah Indonesia. Ia adalah penyakit bawaan dari sistem presidensial yang menempatkan dua figur dengan legitimasi berbeda dalam satu kapal.
Hatta mengundurkan diri pada 1956 karena frustrasi pada arah kebijakan Soekarno yang semakin otoriter. Soeharto memilih Habibie sebagai wakil justru karena dianggap jinak dan mudah dikendalikan. Jusuf Kalla di bawah SBY begitu aktif dan agresif hingga dijuluki “matahari kembar” — dan akhirnya maju sebagai capres tandingan di 2009. Kembali di era Jokowi, JK yang berpengalaman menjadi mitra yang sulit dikontrol. Pelajaran dari semua ini konsisten: presiden Indonesia selalu berupaya memastikan wakilnya tidak menjadi ancaman, dan jika wakil presiden terbukti terlalu kuat, ia akan digeser ke pinggir.
Kasus Gibran lebih kompleks karena ia bukan sekadar wakil presiden — ia adalah simpul terakhir kekuasaan Jokowi di dalam pemerintahan Prabowo. Selama Gibran duduk di kursi Wapres, Jokowi tetap memiliki taruhan dalam permainan. Kabinet Merah Putih sendiri masih dipenuhi figur yang berelasi kuat dengan mantan presiden ketujuh itu. Gibran adalah “antena” Jokowi di dalam sistem — dan menempatkannya di IKN bisa dibaca sebagai upaya Prabowo memutus simpul ini secara elegan, tanpa konfrontasi terbuka yang bisa mengguncang stabilitas koalisi.
Dalam tradisi kekuasaan Jawa, ini dikenal sebagai konsep ngalih ora ngalih — memindahkan tanpa terlihat memindahkan. Memberi Gibran istana megah di kota baru, memberi simbol kehormatan yang besar, tapi menjauhkan dari rapat kabinet, dari diplomasi strategis, dari ruang-ruang tempat keputusan sesungguhnya dibuat. Ini bukan pengusiran, melainkan penempatan ulang — dan dalam budaya yang menghargai halus di atas kasar, ini adalah strategi yang nyaris sempurna.
Theatre State: Ketika Simbol Lebih Berkuasa dari Kebijakan
Antropolog Clifford Geertz, dalam karya monumentalnya Negara: The Theatre State in Nineteenth-Century Bali (1980), mendeskripsikan bagaimana kerajaan-kerajaan Bali beroperasi bukan terutama melalui kebijakan atau birokrasi, melainkan melalui pertunjukan. Ritual, upacara, penempatan fisik raja dan bangsawan di ruang-ruang tertentu — semua adalah pernyataan kekuasaan yang lebih berbicara daripada dekrit apa pun. Negara, dalam logika Geertz, adalah panggung. Dan siapa yang berdiri di mana, menentukan siapa yang berkuasa.
Dalam kerangka theatre state ini, menempatkan Gibran di IKN adalah pernyataan simbolik yang luar biasa kuat. Prabowo di Jakarta berarti pusat kekuasaan nyata — tempat keputusan dieksekusi, tempat diplomasi berlangsung, tempat koalisi dinegosiasikan. Gibran di IKN berarti “masa depan yang menunggu” — diposisikan secara dramatis di panggung megah, namun jauh dari naskah yang sedang dimainkan hari ini. Dan ada ironi yang lebih dalam: IKN adalah proyek terbesar Jokowi. Menempatkan Gibran di sana seolah berkata tanpa kata — warisan ayahmu ada di sana, pergilah jaga warisan itu, sementara ini biarlah aku yang mengurus negara.
Konsep Geertz ini memiliki akar yang sangat Indonesia. Dalam kosmologi Jawa, tata tentrem karta raharja — ketertiban yang tenteram — dicapai bukan melalui konfrontasi, melainkan melalui penempatan setiap unsur pada posisinya yang “tepat”. Raja di pusat, bangsawan di lingkaran kedua, dan figur-figur yang berpotensi mengganggu keseimbangan ditempatkan di wilayah-wilayah kehormatan yang jauh dari kraton.
Geert Hofstede mengonfirmasi ini secara empiris: Indonesia memiliki skor power distance yang sangat tinggi, artinya masyarakat cenderung menerima hierarki tanpa banyak mempertanyakan. Dalam konteks ini, penempatan Gibran di IKN tidak akan dibaca mayoritas publik sebagai pengasingan — melainkan sebagai penghormatan.
Tapi sejarah juga mengajarkan bahwa pengasingan tidak selalu berakhir tragis. Nelson Rockefeller menerima marginalisasinya sebagai Wakil Presiden AS dan mati tanpa pernah mencapai puncak. Namun Dick Cheney, dalam posisi yang sama, justru membalikkan seluruh logika dan menjadi wakil presiden paling berkuasa dalam sejarah Amerika. Gibran kini berdiri di persimpangan yang sama persis.
IKN bagi Gibran adalah pedang bermata dua — bisa menjadi penjara mewah yang mengakhiri karier politiknya, atau menjadi batu loncatan menuju 2029 jika ia cukup cerdas mengubah pengasingan menjadi benteng kekuatan. Seperti Arjuna di hutan Kamyaka, pertanyaannya bukan apakah ia dibuang — melainkan apakah ia akan kembali dengan membawa Pasupati. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (S13)
