Trump, Xi, dan Kartu Prabowo

Dengarkan artikel ini:

Audio dibuat menggunakan AI.

Dr. Wim Tangkilisan, S.H., M.Sc.
Pemimpin Redaksi PinterPolitik.com
Chairman, PinterPolitik Center for Strategic Policy Analysis

KATA PEMRED #16
PinterPolitik.com

“Saudara-saudara, untuk mengamankan minyak, saya harus pergi ke mana-mana.” Kalimat itu diucapkan di podium Istana, 8 April, tanpa naskah. Bukan pidato. Bukan janji kampanye. Hanya seorang presiden yang bicara seperti seseorang yang sudah menghitung seluruh risikonya — dan memilih bergerak. Empat hari kemudian, menjelang tengah malam tanggal 12 April, pesawat Garuda Indonesia membawanya lepas landas dari Halim Perdanakusuma menuju Moskow.

Jarang sekali satu kalimat presiden dan satu keberangkatan tengah malam terhubung seterang ini. Prabowo Subianto terbang menemui Vladimir Putin karena Selat Hormuz — jalur seperempat perdagangan minyak dunia — praktis tertutup sejak akhir Februari. International Energy Agency menyebutnya gangguan pasokan terbesar dalam sejarah. Cadangan nasional hanya cukup dua puluh hari. Dan inilah yang luput dari pemberitaan: krisis yang sama yang memaksa rasionisasi BBM justru memberikan Prabowo sesuatu yang tidak pernah dimiliki presiden Indonesia mana pun sejak Reformasi — alasan yang tidak bisa diserang untuk duduk di meja mana pun di dunia.

Kelangkaan menjadi leverage. Kelemahan menjadi kartu.

Perhatikan kronologinya, karena urutan ini bukan kebetulan. November 2024, Beijing: Xi Jinping menyambut Prabowo dengan komitmen US$10 miliar. Januari 2026, Davos: Indonesia duduk di forum Board of Peace inisiatif Trump — tanpa komitmen permanen. Februari, Washington: mega-deal US$38,4 miliar, sebelas MoU, tarif diturunkan dari 32 ke 19 persen. Maret, Tokyo: US$23,63 miliar. April, Seoul: US$10,2 miliar. Dan kemarin malam — Moskow. Dua pertemuan sebelumnya dengan Putin sudah meletakkan kerangka kerja sama energi dan nuklir. Kunjungan ini dirancang untuk mengkonversi kerangka itu menjadi kontrak.

Dalam enam bulan, Prabowo telah duduk di meja dengan lima kekuatan besar. Sejak era Reformasi, tidak ada presiden Indonesia yang bermain di papan seluas ini.

Narasi arus utama menyebutnya hedging — Pembacaan itu terlalu kecil. Hedging itu pasif: kau menunggu dan mengurangi risiko. Prabowo justru sebaliknya — ia memperbesar taruhan di setiap sisi secara bersamaan, sehingga biaya kehilangannya menjadi lebih besar dari biaya mempertahankannya. Bagi siapa pun. Albert Hirschman menyebutnya ketergantungan asimetris: negara yang mendiversifikasi mitra bukan melemahkan diri — ia melipatgandakan daya tawarnya.

Setiap kunjungan dirancang agar kunjungan berikutnya memiliki daya tawar lebih besar. Komitmen dari Beijing membuat tawaran ke Washington lebih berharga. Deal dengan Amerika membuat posisi di hadapan Tokyo lebih kuat. Dan sekarang Moskow — yang duduk di atas cadangan minyak terbesar yang bisa diakses tanpa melewati Hormuz — membutuhkan pembeli yang tidak tunduk pada tekanan Barat. Duta besar Rusia untuk Indonesia sudah mengatakannya secara terbuka bulan lalu: jika Indonesia membutuhkan, katakan saja, dan kami akan menyediakannya. Tapi minyak bukan satu-satunya yang ada di meja. Desember lalu, Putin menawarkan sesuatu yang lebih permanen: reaktor nuklir pertama Indonesia, target operasi 2032. Minyak menyelamatkan hari ini. Nuklir menyelamatkan generasi. Satu meja bundar. Semua kursi saling terhubung. Prabowo duduk di pusat rotasinya.

Di sinilah paradoks sentral menyala. Prabowo duduk di forum Board of Peace Trump pada Januari, lalu terbang ke Putin pada April. Dalam kuartal yang sama. Normalnya ini akan dikecam sebagai inkonsistensi. Tapi Hormuz mengubah apa yang tampak sebagai kontradiksi menjadi kebutuhan yang tak terbantahkan — karena kalimat “saya pergi ke mana pun yang menjamin rakyat saya punya minyak” adalah kalimat yang tidak bisa dilawan tanpa terdengar kejam.

Charles-Maurice de Talleyrand memahami mekanisme ini dua abad lalu. Di Kongres Wina 1815, Prancis yang baru kalah perang seharusnya menerima syarat tanpa suara. Tapi Talleyrand datang dengan tangan terlemah — dan memanuver Austria, Rusia, dan Inggris saling curiga satu sama lain. Rahasianya bukan militer. Rahasianya: membuat dirimu tak tergantikan. Ia membawa koki dan pianis ke kongres agar lawan lupa bahwa mereka sedang dinegosiasikan. Prabowo membawa angka — US$38,4 miliar ke Washington, kebutuhan minyak ke Moskow. Bahasa berbeda. Tata bahasa sama.

Ada keahlian yang jarang dibicarakan dalam literatur diplomasi: keahlian membuat tiga pihak yang saling mencurigai, masing-masing yakin bahwa kamulah yang akan memihak mereka.

Tapi mari jujur pada argumen yang paling menggigit. Dari dua pertemuan sebelumnya dengan Putin, sekitar 30 persen target kesepakatan energi sudah tercapai — angka yang bagi sebagian orang terdengar lambat, tapi bagi siapa pun yang memahami diplomasi minyak di tengah perang, justru mencengangkan. Kunjungan kali ini dirancang untuk memperbesar angka itu secara signifikan. Tapi jarak antara kerangka dan kontrak selalu lebih panjang dari yang terlihat di foto jabat tangan. Dan 75 persen rantai pasok nikel masih bergantung pada teknologi China. Filipina tidak bisa ke Moskow — terlalu terikat Washington. Vietnam tidak bisa — minyak tersumbat. Tapi ketidakmampuan tetangga bukan bukti kemampuan sendiri.

Yang membuat argumen skeptis itu tidak sepenuhnya menang adalah satu variabel yang mengubah seluruh aritmatika: setiap kenaikan satu dolar per barel menambah beban fiskal 400 juta dolar. Di harga 110 dolar, defisit bisa membengkak 3 miliar dolar sebelum Desember. Prabowo tahu apa artinya angka-angka seperti itu. Ia ada di sana pada 1998, ketika kenaikan BBM menjadi salah satu pemicu yang meruntuhkan sebuah rezim. Bukan sebagai penonton. Sebagai bagian dari arsitektur yang runtuh. Ketika ia berdiri di podium Istana empat hari sebelum keberangkatan dan berkata bahwa ia harus pergi ke mana-mana, itu bukan retorika. Itu ketakutan yang diolah menjadi strategi.

Kishore Mahbubani berargumen bahwa abad ini milik mereka yang mampu menjembatani Barat dan Timur. Prabowo bukan menjembatani dua sisi. Ia sedang mengubah Indonesia dari sekadar negara-bangsa menjadi platform — infrastruktur di mana Trump, Xi, Tokyo, Seoul, dan Moskow berkompetisi untuk mendapat akses, dan di setiap titik akses itu, Jakarta yang menentukan harga masuk. Daron Acemoglu dan James Robinson membedakan institusi ekstraktif dan inklusif dalam menjelaskan mengapa negara-negara gagal. Prabowo menguji proposisi ketiga yang belum ada dalam buku mereka: institusi transaksional — di mana setiap hubungan luar negeri dinilai bukan oleh ideologi mitra, melainkan oleh apa yang kembali ke tanah air. Jika eksperimen ini bertahan, literatur tentang mengapa negara berhasil atau gagal harus menambah satu kategori baru — dan untuk pertama kalinya, kategori itu lahir dari selatan.

Tapi Talleyrand meninggalkan peringatan yang seharusnya menghantui setiap arsitek keseimbangan — termasuk Prabowo. Sistem yang ia bangun di Kongres Wina bergantung sepenuhnya pada kejeniusan personalnya. Tidak ada murid yang mewarisi instingnya. Tidak ada institusi yang mengkodifikasi metodenya. Ketika ia pergi, arsitektur itu layu. Belum ada Dewan Ketahanan Energi Nasional. Belum ada kerangka regulasi mineral kritis. Belum ada mekanisme diversifikasi minyak yang terlembaga melampaui satu masa jabatan. Jika seluruh permainan ini hanya bertahan selama satu orang mampu mengorkestrasinya, maka ini bukan strategi nasional — ini stress test apakah republik ini mampu menyulap kejeniusan personal menjadi memori institusional. Dan sejauh ini, republik itu belum menjawab.

Pertengahan Mei, Trump dan Xi akan duduk berhadapan di Beijing. Tarif, mineral tanah jarang, Board of Trade — semuanya di atas meja. Tapi di antara berkas-berkas itu, ada variabel yang tidak hadir secara fisik namun mustahil diabaikan: seorang presiden yang dalam tiga bulan terakhir telah duduk di meja dengan Washington, Beijing, Tokyo, Seoul, dan Moskow — dan di setiap meja, meninggalkan kursi yang cukup hangat untuk membuat tuan rumah bertanya-tanya ke mana ia pergi setelah ini.

Di sebuah ruangan di Kremlin, Senin siang kemarin, Prabowo duduk berhadapan empat mata dengan Putin. Dan kalimat yang ia ucapkan di podium Istana — “saya harus pergi ke mana-mana” — terdengar berbeda. Bukan lagi pembelaan diri. Melainkan pernyataan dari seseorang yang memahami bahwa di dunia yang sedang retak, satu-satunya posisi yang aman adalah posisi yang dibutuhkan semua orang — dan yang tidak sepenuhnya dimiliki siapa pun.

**********************