Dengarkan artikel ini.
Audio ini dibuat dengan teknologi AI.
Sejumlah fokus kebijakan Presiden Prabowo kini semakin signifikan usai gejolak perang di Iran. Bagaimana kita memaknainya?
Dalam politik, ada satu ironi yang kerap berulang: gagasan yang terlalu dini sering kali dianggap berlebihan—bahkan ditertawakan—sebelum akhirnya terbukti relevan ketika krisis benar-benar datang. Sejarah menunjukkan bahwa kemampuan membaca masa depan bukan selalu disambut dengan apresiasi, melainkan kerap bertemu skeptisisme. Baru ketika realitas berubah, penilaian pun ikut bergeser.
Situasi global hari ini, terutama dengan meningkatnya ketegangan di Timur Tengah dan gangguan pada jalur energi strategis seperti Selat Hormuz, kembali mengingatkan kita pada pentingnya kesiapan. Dalam konteks ini, sejumlah kebijakan yang selama ini didorong oleh Prabowo Subianto—mulai dari penguatan pertahanan, ketahanan pangan, hingga dorongan kemandirian energi—tampak memperoleh relevansi baru.
Pertanyaannya bukan lagi sekadar apakah kebijakan-kebijakan tersebut tepat atau tidak, melainkan apakah kita selama ini terlalu cepat menilainya dalam kerangka jangka pendek, tanpa melihat kemungkinan skenario yang lebih luas.
Refleksi Semmelweis Effect
Fenomena di mana sebuah gagasan ditolak pada awalnya, namun kemudian terbukti relevan, bukanlah hal baru. Dalam sejarah ilmu pengetahuan, Ignaz Semmelweis mengalami hal ini ketika mengusulkan praktik cuci tangan untuk menekan angka kematian ibu melahirkan. Temuannya ditolak bukan karena kurang bukti, melainkan karena bertentangan dengan keyakinan medis yang sudah mapan. Baru bertahun-tahun kemudian, ketika teori kuman berkembang, gagasannya diakui sebagai terobosan.
Fenomena ini dikenal sebagai Semmelweis Effect—kecenderungan manusia dan institusi untuk menolak informasi baru yang bertentangan dengan kerangka berpikir yang sudah ada. Penolakan ini sering kali bukan soal benar atau salah, melainkan soal kesiapan. Ketika sebuah gagasan datang “terlalu cepat”, ia kerap dianggap tidak relevan, bahkan mengganggu keseimbangan yang sudah terbentuk. Dalam banyak kasus, resistensi ini bukan semata rasional, tetapi juga psikologis dan institusional: ada kecenderungan mempertahankan apa yang sudah dikenal, meski alternatif baru menawarkan perbaikan.
Dalam kerangka yang lebih luas, Thomas Kuhn menjelaskan bahwa perubahan cara pandang—atau paradigm shift—tidak terjadi secara bertahap, melainkan melalui krisis. Sebelum krisis itu tiba, anomali-anomali yang sebenarnya sudah terlihat cenderung diabaikan. Sistem berpikir lama tetap dipertahankan karena masih dianggap cukup menjelaskan realitas. Namun ketika tekanan semakin besar dan realitas tak lagi selaras dengan asumsi lama, perubahan menjadi tak terhindarkan. Dengan kata lain, krisis bukan sekadar gangguan, tetapi mekanisme yang membuka ruang bagi penerimaan gagasan baru.
Logika yang sama juga berlaku dalam politik. Persepsi soal kebijakan publik sangat dipengaruhi persepsi publik, dan momentum saat ia muncul. Namun ketika konteks kondisinya berubah, penilaian terhadap gagasan tersebut ikut bergeser. Di sinilah waktu menjadi variabel penting dalam memahami kebijakan: apa yang tampak tidak mendesak hari ini bisa menjadi krusial esok hari.
Dalam konteks Indonesia hari ini, pola ini terlihat dalam sejumlah kebijakan yang didorong oleh Prabowo Subianto. Ambil contoh penguatan sektor pertahanan. Dalam situasi global yang relatif stabil, peningkatan anggaran militer mudah dipersepsikan sebagai langkah yang terlalu jauh. Namun, dalam perspektif strategi, sebagaimana dijelaskan oleh Barry Posen, negara yang tidak membangun kapasitas pertahanannya di masa damai akan cenderung berada dalam posisi reaktif ketika krisis terjadi. Kesiapan bukan dibangun saat ancaman datang, melainkan jauh sebelumnya.
Hal serupa juga terlihat pada kebijakan ketahanan pangan. Dalam kondisi normal, ketergantungan pada pasar global sering dianggap efisien. Namun, krisis geopolitik menunjukkan bahwa efisiensi tidak selalu sejalan dengan keamanan. Gangguan distribusi global dapat dengan cepat mengubah isu ekonomi menjadi isu stabilitas nasional. Negara yang memiliki cadangan dan sistem distribusi domestik yang kuat akan memiliki ketahanan yang lebih baik dalam menghadapi guncangan.
Di sektor energi, dorongan menuju kemandirian mengikuti logika yang sama. Ketika harga energi stabil, ketergantungan impor tidak selalu menjadi perhatian utama. Namun, ketika terjadi guncangan seperti konflik di Timur Tengah, negara dengan kapasitas produksi domestik yang kuat memiliki daya tahan yang jauh lebih besar. Dalam konteks ini, diversifikasi energi dan penguatan sumber daya domestik bukan sekadar pilihan ekonomi, tetapi strategi menghadapi ketidakpastian global.
Jika dilihat secara keseluruhan, benang merah dari kebijakan-kebijakan ini adalah pendekatan anticipatory governance—upaya membangun kesiapan sebelum krisis terjadi, bukan sekadar merespons setelah krisis muncul. Pendekatan ini sering kali tidak langsung terlihat hasilnya, karena bekerja dalam horizon jangka panjang. Namun justru dalam situasi krisis, fondasi yang dibangun sebelumnya menjadi faktor penentu.
Dengan demikian, pemahaman terhadap kebijakan tidak hanya membutuhkan analisis pada satu titik waktu, tetapi juga kemampuan melihat lintasan perubahan yang lebih luas. Dalam dunia yang semakin tidak pasti, nilai sebuah kebijakan sering kali baru terlihat ketika ia diuji oleh keadaan yang tidak terduga.
Memang Tuntutan Zaman?
Krisis memiliki cara tersendiri untuk menguji kebijakan. Ia tidak hanya mengungkap kelemahan, tetapi juga menyoroti keputusan-keputusan yang sebelumnya belum sepenuhnya dipahami. Dalam konteks ini, relevansi sejumlah kebijakan yang didorong oleh Prabowo Subianto membuka ruang refleksi yang lebih luas.
Bukan soal membenarkan segala hal secara retrospektif, melainkan memahami bahwa dalam dunia yang semakin kompleks, kemampuan untuk membaca kemungkinan—bahkan yang belum terjadi—menjadi semakin penting. Sejarah menunjukkan bahwa banyak gagasan besar pada awalnya belum sepenuhnya terlihat urgensinya, sebelum akhirnya diakui sebagai kebutuhan ketika konteks berubah.
Indonesia, sebagai negara dengan posisi strategis dan tantangan yang tidak sederhana, membutuhkan pendekatan kebijakan yang tidak hanya responsif, tetapi juga antisipatif. Pendekatan seperti ini menuntut keberanian untuk melangkah lebih awal, sekaligus ketekunan dalam membangun fondasi yang mungkin baru terasa manfaatnya di kemudian hari.
Dalam prosesnya, pemahaman publik terhadap arah kebijakan juga berkembang seiring perubahan situasi. Ketika realitas global bergerak cepat, cara pandang terhadap prioritas nasional pun ikut bertransformasi. Di titik inilah, kebijakan yang sejak awal dirancang untuk menghadapi ketidakpastian mulai menemukan konteksnya.
Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Nassim Nicholas Taleb, yang menekankan bahwa dunia modern dipenuhi oleh ketidakpastian dan kejutan besar. Dalam kondisi seperti itu, kekuatan utama sebuah negara tidak hanya terletak pada kemampuannya memprediksi masa depan, tetapi pada kesiapan menghadapi berbagai kemungkinan yang mungkin terjadi.
Lebih jauh lagi, refleksi ini mengajak kita melihat bahwa kesiapan sering kali tidak selalu tampak mendesak dalam situasi normal. Namun, justru dalam kondisi krisis, fondasi yang telah dibangun sebelumnya menjadi penopang utama stabilitas. Dengan demikian, langkah-langkah yang diambil jauh sebelum krisis hadir dapat dipahami sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan dan ketahanan nasional.
Pada akhirnya, krisis bukan hanya menjadi ujian, tetapi juga momen pembuktian. Ia memperlihatkan bahwa dalam dunia yang tidak pasti, kemampuan untuk melihat lebih jauh dan bertindak lebih awal bukanlah sekadar pilihan, melainkan kebutuhan. Dan dalam konteks itulah, arah kebijakan yang dibangun dengan perspektif jangka panjang menemukan relevansinya. (D74)
