Dengarkan artikel ini:
Kejaksaan Agung tengah menyelidiki kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berjenis Chromebook di era Nadiem Makarim. Ini jadi isu terbaru terkait kepemimpinan Nadiem di Kemendikbudristek, di samping kritikan yang umumnya muncul soal kurikulum dan program pengajaran yang dinilai tak sesuai. Ini jadi lembar baru dalam perjalanan karier sosok pendiri Gojek itu.
Ketika Nadiem Makarim pertama kali ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2019, banyak pihak terkejut. Seorang pendiri startup teknologi yang tak pernah berkecimpung dalam dunia pendidikan secara langsung, kini memegang kendali atas masa depan sistem pendidikan Indonesia.
Dengan jargon “Merdeka Belajar”, Nadiem datang membawa semangat disruptif ala Silicon Valley. Ia ingin mengguncang tatanan lama yang dianggap usang dan membangun sistem baru yang lebih relevan dengan zaman.
Namun, semangat itu rupanya tidak serta merta sejalan dengan kebutuhan dan konteks ke-Indonesiaan. Banyak program Nadiem justru dirasa tidak membumi. Penghapusan Ujian Nasional, kurikulum yang fleksibel, hingga digitalisasi pendidikan menjadi sorotan tajam. Bukan hanya karena hasilnya yang tidak jelas, tetapi karena implementasinya sering kali mengabaikan kondisi nyata di lapangan.
Kini ada kasus hukum yang menghantui. Penyelidikan terbaru menyeret dua mantan Staf Khususnya, Jurist Tan dan Fiona Handayani, ke dalam pusaran penyidikan Kejaksaan Agung hanya memperkuat kesan bahwa di balik gemerlap jargon reformasi pendidikan, terdapat lubang gelap yang belum terkuak. Dugaan korupsi pengadaan Chromebook dengan nilai fantastis mencapai Rp 9,9 triliun menjadi titik balik dari narasi idealistik yang dulu sempat dipuja.
Menurut Kejagung, kedua stafsus ini berperan dalam menyusun analisis yang menggolkan proyek Chromebook, padahal telah ada kajian sebelumnya yang menyebut Chromebook tidak cocok untuk sistem pendidikan Indonesia, mengingat ketergantungannya pada internet yang belum merata di seluruh wilayah. Namun tetap saja, pengadaan dilakukan. Atas dasar siapa? Untuk kepentingan siapa? Jawaban atas pertanyaan itu kini menjadi benang merah penyidikan.
Sungguh ironis. Sebuah program yang digadang-gadang sebagai tonggak digitalisasi pendidikan justru menjadi simbol kegagalan memahami akar realitas bangsa. Di banyak daerah, jaringan internet masih menjadi barang mewah. Listrik pun belum stabil. Lalu bagaimana mungkin sistem pembelajaran yang mengandalkan koneksi internet stabil dapat disebut inklusif dan merata?
Fakta bahwa rekomendasi internal menyarankan penggunaan laptop berbasis Windows, tetapi proyek tetap berjalan dengan Chromebook, menunjukkan bahwa ada keputusan yang tidak berdasarkan data dan kebutuhan, melainkan kepentingan yang diselubungi jargon inovasi. Kini, penyidikan bukan hanya soal siapa yang terlibat, tetapi tentang sistem pengambilan keputusan yang dipenuhi irasionalitas dan kemungkinan adanya pemufakatan jahat.
Ini kemudian jadi bagian dari kesuluruhan perjalanan karier pemerintahan Nadiem. Akankah meninggalkannya dengan catatan merah?
Salah Kaprah?
Untuk memahami apa yang salah dari warisan Nadiem ini, kita perlu menggunakan sejumlah pisau analisis. Tiga pendekatan teoritik dapat membantu membongkar dinamika di balik kegagalan Merdeka Belajar dan potensi korupsi Chromebook ini: pendekatan postkolonial pendidikan, teori teknokrasi, dan konsep “solutionism” dari Evgeny Morozov.
Pertama, pendekatan postkolonial dalam pendidikan—yang banyak dikembangkan oleh tokoh seperti Paulo Freire—menekankan pentingnya kontekstualisasi dalam pembelajaran. Pendidikan, menurut Freire, tidak bisa hanya diperlakukan sebagai alat transfer teknologi atau kurikulum dari pusat kekuasaan ke pinggiran. Ia harus berbasis pada realitas sosial masyarakat, mengakar pada pengalaman dan kebutuhan lokal.
Dalam konteks Indonesia, program-program Nadiem terlihat terlalu elitis dan berkiblat pada pengalaman negara-negara maju yang sudah memiliki infrastruktur memadai. Chromebook, kurikulum fleksibel, bahkan penghapusan Ujian Nasional, tidak memperhitungkan kesenjangan sumber daya manusia dan material antar daerah. Hasilnya? Bukannya membebaskan, “Merdeka Belajar” justru menyisakan kebingungan dan disparitas baru.
Kedua, teori teknokrasi menjelaskan bagaimana para pengambil kebijakan seringkali berasal dari latar belakang teknis dan bisnis, dan tidak memiliki kedalaman sosial-politik yang dibutuhkan dalam merumuskan kebijakan publik. Nadiem, dengan segala pengalamannya di dunia startup, membawa pendekatan manajerial dan korporat ke ranah pendidikan, yang jelas memiliki nilai-nilai berbeda. Pendidikan bukan sekadar efisiensi dan hasil kuantitatif, tapi menyangkut proses jangka panjang membentuk karakter dan akal budi manusia.
Sayangnya, dalam iklim teknokrasi, nilai-nilai tersebut cenderung dikesampingkan. Yang diutamakan adalah angka, laporan progres, dan inovasi yang bisa dipamerkan dalam konferensi. Padahal, problem pendidikan di Indonesia bukan hanya soal teknologi atau metode, tapi ketimpangan struktural dan ketidakadilan sosial yang lebih dalam.
Ketiga, konsep “solutionism” dari Evgeny Morozov menyoroti kecenderungan para inovator teknologi dalam menawarkan solusi instan untuk masalah-masalah kompleks sosial-politik. Mereka mengasumsikan bahwa setiap persoalan bisa dipecahkan dengan teknologi—tanpa memahami konteks kultural dan historis dari persoalan tersebut.
Nadiem tampaknya terjebak dalam jebakan ini. Ia mengira bahwa memberikan laptop, membuang ujian nasional, atau melonggarkan kurikulum bisa menyulap sistem pendidikan menjadi lebih baik. Padahal, yang terjadi justru sebaliknya. Banyak guru merasa tak terarah, siswa kebingungan, dan yang lebih parah: potensi korupsi muncul dari proyek-proyek teknologi besar.
Dalam konteks Chromebook, solutionism hadir dalam bentuk keyakinan bahwa digitalisasi otomatis akan membawa kemajuan, tanpa memperhatikan fakta dasar bahwa sebagian besar sekolah di Indonesia bahkan tidak memiliki jaringan internet stabil. Program semacam ini hanya menjawab masalah permukaan, tapi menambah luka pada tubuh pendidikan nasional yang belum sembuh.
Akhir Sebuah Narasi?
Apakah ini akhir dari narasi reformasi Nadiem Makarim? Belum tentu. Meski sejumlah kalangan sudah menyerukan agar Nadiem ikut diperiksa, dan meski Kejaksaan Agung telah memeriksa puluhan saksi serta menggeledah rumah para mantan stafsusnya, posisi Nadiem masih abu-abu. Apalagi banyak orang yang mengaitkan posisinya sebagai tokoh yang dekat dengan Jokowi.
Namun secara politik, nama Nadiem mulai redup. Ia bukan lagi bintang disruptif seperti di awal 2019. Di mata publik, ia kini lebih dikenal sebagai menteri yang banyak membuat kebijakan kontroversial tanpa hasil nyata. Kekecewaan publik terhadap program Merdeka Belajar juga turut meredupkan pamornya. Apalagi, jika pada akhirnya penyidikan mengungkap bahwa pengadaan Chromebook memang terjadi atas restunya atau bahkan atas perintahnya.
Kasus ini menyimpan pelajaran penting bagi masa depan pendidikan Indonesia. Bahwa inovasi tidak bisa berdiri sendiri tanpa pemahaman konteks. Bahwa teknologi bukan jawaban universal. Dan bahwa pendidikan adalah ranah yang terlalu vital untuk dijadikan arena percobaan ide-ide idealistik yang belum teruji.
Kita perlu kembali pada gagasan dasar pendidikan: sebagai proses pembebasan, bukan komoditas. Sebagai jalan membentuk manusia merdeka, bukan sekadar obyek reformasi manajerial. Warisan Nadiem Makarim, dalam bentuk program-program yang kerap menabrak realitas, harus menjadi pengingat bahwa perubahan sejati dalam pendidikan menuntut lebih dari sekadar semangat disruptif. Ia butuh kedalaman, keberpihakan, dan kesadaran akan keragaman serta kesenjangan bangsa ini.
Dan mungkin, dalam satu titik ke depan, sejarah akan mencatat masa jabatan Nadiem bukan sebagai era pencerahan, melainkan era eksperimentasi gagal yang menyisakan luka panjang bagi dunia pendidikan nasional. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (S13)
