Bocoran NSS AS: dunia menuju kartel kekuatan global baru, yakni Core 5. Lalu… di mana posisi Prabowo ketika lima “Yonko” membagi dunia?
“The best outcome a great power can hope for is to be a regional hegemon and possibly control another region that is nearby and accessible by land. Global hegemony is virtually impossible.” – John J. Mershiemer, The Tragedy of Great Power Politics (2001)
Cupin selalu mengaku bukan penggemar geopolitik, tetapi ia sering bilang bahwa memahami dunia sekarang rasanya seperti membaca manga yang salah halaman. Saat ia membuka berita pagi sambil menyeruput kopi sachet di warung sebelah, ia merasa sedang masuk ke New World-nya One Piece—bukan dunia nyata yang seharusnya penuh hukum dan keadilan.
Dalam One Piece, kata Cupin, wilayah paling ganas dikuasai oleh empat “Yonko”, kaisar bajak laut yang kekuasaannya bahkan membuat Pemerintah Dunia pun gemetar. Di sana hukum bukan ditentukan oleh idealisme, tetapi oleh otot, reputasi, dan kesepakatan ala kartel. Jika Anda bukan bagian dari kru mereka, hidup Anda ditentukan oleh mood sang kaisar, bukan oleh hukum internasional.
Anekdot Cupin itu mendadak terasa relevan ketika bocoran dokumen dari komunitas intelijen AS menyeruak—sebuah versi panjang dari National Security Strategy yang digambarkan jauh lebih jujur daripada versi publiknya. Laporan tentang dokumen rahasia ini pertama kali bergulir sebagai gosip di lingkaran Defense One, sebelum diamini berbagai kanal yang disebut-sebut sebagai sumber terpercaya bagi analis kebijakan luar negeri. Di dalamnya, Washington menyebut rencana pembentukan struktur baru bernama Core 5.
Isinya: Amerika Serikat, Tiongkok, Rusia, India, dan Jepang. Cupin hampir tersedak ketika membaca daftar tersebut karena itu berarti Eropa—sekutu tradisional AS—tidak dapat kursi sama sekali.
Di warung itu, Cupin menatap layar ponselnya seperti seseorang yang baru saja membaca spoiler manga besar-besaran. “Berarti… G7 sudah kayak kapal tua bocor,” katanya sambil menggeleng, lalu menambahkan bahwa G20, forum kebanggaan Indonesia, “kayak kapal pesiar yang kebanyakan penumpang.”
Narasi AS tentang dunia berbasis aturan runtuh ketika dokumen ini menyebut bahwa masa depan tak lagi ditentukan oleh demokrasi atau HAM, tetapi oleh para raksasa berkekuatan material terbesar. Referensi ke teori realisme—yang lama dianggap ‘sinis’—mendadak menjadi pusat percakapan, terutama dalam cakupan yang oleh akademisi seperti Kenneth Waltz sebut sebagai distribution of capabilities.
Cupin kemudian menghela napas, karena ia sadar bahwa dalam peta politik global versi “Yonko” ini, negara kecil dan menengah tidak akan mendapat perisai moral. Indonesia, kata Cupin, seperti kapal kecil yang tiba-tiba dipaksa masuk ke samudra penuh monster laut tanpa persiapan.
Bagi Jakarta, khususnya bagi pemerintah yang masih memegang idealisme ASEAN Centrality, bocoran ini adalah tamparan keras. Jika lima raksasa dunia mulai membagi-bagi “sphere of influence”, maka seluruh konsep kesetaraan negara berdaulat mendadak tampak seperti pasal undang-undang yang hanya berlaku di buku teks mahasiswa hubungan internasional.
Namun Cupin—seperti biasa—menutup paragraf warungnya dengan pertanyaan: mengapa Amerika tiba-tiba mau duduk semeja dengan dua rival utamanya, Tiongkok dan Rusia? Cupin bukan akademisi, tapi ia tahu bahwa perubahan sebesar ini tidak mungkin tanpa logika dingin di baliknya.
Belajar dari Mearsheimer
Cupin pernah bilang bahwa ia “alergi teori-teori berat”, sampai suatu hari seorang mahasiswa HI memaksanya membaca John Mearsheimer sambil mentransfer catatan fotokopian 200 halaman. Cupin hanya membaca 15 halaman, tapi itu cukup untuk membuatnya merasa paham dunia lebih daripada Menteri Luar Negeri mana pun.
Mearsheimer menulis bahwa menjadi hegemon global adalah kemustahilan karena laut memisahkan kekuatan militer, sehingga tujuan negara besar hanyalah menjadi hegemon regional. Cupin mengangguk membaca itu, dan ia merasa AS akhirnya mengakui hal yang selama ini ditutup-tutupi.
Selama tiga dekade, Amerika menikmati ilusi sebagai “polisi dunia”, sebuah istilah yang bahkan dalam analisis Charles Krauthammer disebut sebagai “unipolar moment”—momen kesinggasanan tunggal yang tidak mungkin bertahan lama. Namun kegagalan di Irak dan Afghanistan, kebangkitan Tiongkok, dan agresivitas Rusia memaksa AS menurunkan ekspektasi dan mengadopsi apa yang oleh Mearsheimer disebut sebagai offshore balancing.
Cupin menjelaskan konsep itu seperti promotor konser yang sadar tidak bisa menjaga stadion sendirian sehingga ia memilih mempekerjakan empat preman lokal untuk menjaga sudut-sudut pintu masuk. Preman-preman itu mungkin tidak bisa dipercaya sepenuhnya, tapi mereka lebih baik dipelihara daripada dilawan.
Itulah Core 5. AS memilih Rusia dan Tiongkok bukan karena cocok secara nilai, tetapi karena keduanya too big to confront. Mereka bukan sekutu; mereka adalah sesama pemilik palu godam yang lebih baik diajak mengatur ritme daripada dibiarkan menghancurkan panggung.
Masuknya India dan Jepang membuat Cupin menepuk meja kecil tempat ia meletakkan kopi. Ia paham bahwa dua negara itu ibarat wakil ketua keamanan regional yang ditugaskan mengawasi Tiongkok agar tidak tumbuh tanpa penyeimbang. Jepang punya teknologi, India punya demografi—dua aset strategis untuk menjaga stabilitas Asia Timur dan Asia Selatan.
Yang membuat Cupin penasaran adalah absennya Eropa. Menurut logika realisme—dan dibuktikan dalam literatur akademis seperti karya Barry Posen tentang kemampuan militer Eropa—benua tua itu memang kehilangan taring kekuatannya. Ekonominya stagnan, militernya menua, dan demografinya menurun.
Cupin pernah bercanda bahwa Eropa sekarang “kayak museum mahal yang tiketnya naik tiap tahun tetapi jumlah pengunjungnya turun terus”. Amerika tampaknya sependapat secara strategis.
Lalu ia memikirkan ASEAN. Dalam konsep Core 5, Asia Tenggara tidak lebih dari celah sempit di antara Tiongkok, India, dan Jepang. Indonesia tidak lagi dipandang sebagai poros diplomasi, melainkan sebagai buffer zone yang bisa dinegosiasikan jika diperlukan.
Cupin menarik kesimpulan pahit: “Kita bukan pemain. Kita papan catur.” Dalam situasi seperti itu, Indonesia butuh lebih dari sekadar diplomasi manis atau pidato normatif tentang perdamaian dunia.
Realitas ini menuntut pemimpin yang berani berbicara dalam “bahasa kekuatan”, bukan bahasa seminar. Pertanyaannya, apakah Prabowo—yang sering dituding terlalu militeristik—malah justru cocok di era ini?
Prabowo di Tengah Para “Yonko”
Cupin tidak pernah bertemu Prabowo, tapi ia pernah melihat video Prabowo berbicara dalam bahasa Inggris aksen Indonesia yang tebal sambil berapi-api menjelaskan konsep “Good Neighbor Policy”. Temannya yang kuliah HI menertawakan video itu, tetapi Cupin malah melihat sesuatu yang menarik: kesederhanaan konsep yang relevan untuk dunia tanpa keadilan.
Dalam ekosistem Core 5, para pemimpin yang mendominasi bukanlah diplomat necis atau teknokrat demokratis. Mereka adalah Xi Jinping, Vladimir Putin, Narendra Modi, dan siapapun presiden AS nanti—figur-figur yang memimpin melalui otoritas personal dan strategic coercion sebagaimana dibahas literatur tentang strongman politics oleh Milan Svolik dan Steven Levitsky.
Cupin tersenyum pahit sambil berkata, “Ini dunia yang cocok buat orang-orang yang nggak takut negosiasi sambil tatap-tatapan tanpa berkedip.” Dalam konteks itu, Prabowo bukanlah anomali; ia adalah adaptasi.
Strategi Good Neighbor Policy ala Prabowo—yang sering dianggap klise—justru menjadi logis dalam tatanan kartel global. Indonesia tidak boleh memusuhi siapapun dari lima besar tersebut karena mereka kini bersatu sebagai oligarki global yang menentukan arus ekonomi, energi, dan keamanan dunia.
Cupin mengibaratkan Indonesia seperti Swiss yang bersenjata lengkap: netral tetapi setiap rumah punya bunker. Itulah konsep armed neutrality. Prabowo memahami bahwa menjadi netral saja tidak cukup; kita juga harus menjadi landak beracun, kecil tapi menyakitkan jika diserang.
Itu menjelaskan mengapa Prabowo begitu fokus pada modernisasi alutsista dan penguatan komponen cadangan. Dalam dunia tanpa pagar hukum internasional, deterensi adalah bahasa satu-satunya yang dihormati Yonko geopolitik.
Namun Cupin tahu bahwa pertarungan sebenarnya bukan di medan perang, tetapi di pasar global. Core 5 bukan sekadar aliansi keamanan, tetapi juga kartel sumber daya dan rantai pasok. Jika AS, Tiongkok, dan Jepang bersatu menentukan aturan perdagangan mineral strategis, Indonesia bisa kehilangan seluruh leverage hilirisasi nikel, bauksit, dan logam kritis lain.
Cupin, sambil membolak-balik gorengan, bilang bahwa Indonesia harus memainkan kartu nikelnya seperti pemain poker yang punya pair kecil tapi tahu meja sedang tegang. Kita harus membuat anggota Core 5 saling bergantung pada kita, bukan sebaliknya.
Pada akhirnya, Cupin menatap jauh seperti protagonis shonen manga yang baru menyadari skala konflik sebenarnya. Dunia yang digambarkan Core 5 bukanlah dunia damai, tetapi dunia yang disebut ilmuwan politik seperti Hedley Bull sebagai “anarchical society”—masyarakat internasional yang hanya stabil karena kesepakatan rapuh para pemangku kekuasaan terbesar.
Dalam dunia seperti itu, pemimpin Indonesia bukan hanya perlu cerdas, tetapi juga keras kepala. Ia harus memastikan bahwa Indonesia bukan hanya daftar hadir, tetapi kursi penting di meja perundingan. Jika tidak, Indonesia bisa berubah dari tamu di meja makan menjadi menu utama di atas piring para raksasa.
Cupin menutup renungannya dengan satu kalimat yang terdengar seperti punchline manga: “Kalau lima Yonko sedang bagi-bagi dunia, pastikan kita bukan pulau kecil yang ikut-ikutan digambar ulang.” (A43)
