Dengarkan artikel ini:
Audio ini dibuat menggunakan AI.
Viral Kezia Syifa di US Army National Guard memantik debat nasionalisme, kewarganegaraan, dan diaspora. Dari sejarah TNI hingga wacana dua kewarganegaraan, tajuk nasionalisme baru dan peluang reverse brain drain bagi Indonesia di era global kiranya terbuka.
Viralnya Kezia Syifa—diaspora Indonesia yang bergabung dengan United States Army National Guard—bukan sekadar sensasi media sosial. Ia adalah cermin dari perubahan besar dalam cara kita memahami nasionalisme, kewarganegaraan, dan pengabdian di abad ke-21.
Reaksi publik yang terbelah—antara kebanggaan, kecurigaan, hingga kecemasan soal “loyalitas”—menunjukkan bahwa paradigma nasionalisme Indonesia masih bertumpu pada kerangka lama: darah, ras, dan teritori.
Padahal, dalam literatur ilmu politik dan sosiologi kontemporer, nasionalisme modern tidak lagi dimaknai secara esensialis.
Benedict Anderson telah lama menegaskan bahwa bangsa adalah imagined community, sementara pemikir pascanasional seperti Ulrich Beck dan Yasemin Soysal menekankan pergeseran menuju post-national membership, di mana identitas dan pengabdian bersifat lintas batas, berbasis pilihan dan komitmen institusional.
Kasus Kezia Syifa menjadi titik masuk penting untuk membaca militer bukan semata simbol nasionalisme sempit, melainkan sebagai arena kosmopolitanisme disipliner—ruang global tempat individu dari berbagai latar etnis, ras, dan kebangsaan ditempa dalam etos profesionalisme, loyalitas institusional, dan meritokrasi.
US Army, secara historis, adalah contoh ekstrem dari militer multietnis dan multinasional, tempat imigran—dengan syarat kepemilikan Permanent Resident Card (Green Card)—dapat mengabdi.
Namun di sinilah problem hukum Indonesia muncul. Menteri Hukum dan HAM sempat menegaskan bahwa WNl otomatis kehilangan kewarganegaraan jika bergabung dengan militer negara lain.
Pernyataan ini kemudian dilunakkan oleh Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra, yang menekankan bahwa kehilangan kewarganegaraan tidak otomatis, melainkan melalui proses verifikasi dan keputusan administratif.
Ketegangan antarpernyataan ini menyingkap satu hal krusial: politik kewarganegaraan Indonesia mungkin belum siap menghadapi realitas diaspora global. Termasuk, diaspora di bidang lain yang bisa saja berkontribusi untuk negara di kemudian hari. Mengapa demikian?
Diaspora Militer dan Preseden Sejarah
Menariknya, Kezia Syifa bukan kasus tunggal. Penelusuran jejak digital menunjukkan setidaknya beberapa personel militer Amerika Serikat berdarah Indonesia, antara lain Bill Kadarusman (Letkol US Army Reserve), Rosita Aruan Orchid Baptiste (Letkol US Army), Voga Firandy Warsitoningrat (Letda US Army), serta Zharfan Taftazani (Private US Army).
Fenomena ini mempertegas bahwa diaspora Indonesia tidak hanya berprestasi di sektor sipil, teknologi, atau akademik, tetapi juga di sektor pertahanan global.
Jika ditarik lebih jauh, Indonesia sejatinya memiliki tradisi panjang menerima keragaman darah dan asal-usul dalam tubuh militernya sendiri. Sejarah TNI mencatat figur seperti Rokus Bernardus Visser alias Muhammad Idjon Djanbi, perwira eks warga Belanda yang menjadi Komandan Pertama Kopassus; Pierre Tendean, Pahlawan Revolusi berdarah Belanda–Prancis–Indonesia; hingga Rui Fernando Guedes Palmeiras Duarte, perwira tinggi berdarah Timor Timur (kini Timor Leste).
Bahkan generasi mutakhir TNI, seperti Letda Inf. Enzo Zenz Allie, menunjukkan bahwa identitas hibrida tidak pernah menjadi penghalang loyalitas dan pengabdian.
Preseden ini penting karena membongkar mitos bahwa nasionalisme identik dengan kemurnian etnis.
Dalam kerangka teori nasionalisme sipil (civic nationalism), yang utama bukanlah asal-usul biologis, melainkan kesediaan tunduk pada nilai, hukum, dan tujuan kolektif suatu negara.
Maka, pertanyaan “jadi warga mana?” sesungguhnya terlalu sempit. Pertanyaan yang lebih relevan adalah: di mana dan bagaimana kapasitas individu itu kelak dapat memberi manfaat strategis bagi Indonesia?
Dua Kewarganegaraan, Jalan Tengah?
Di titik inilah kemudian diskursus dua kewarganegaraan dan reverse brain drain menemukan relevansinya.
Isu Kezia Syifa dapat dibaca sebagai pintu masuk untuk mengurai kebuntuan lama di DPR dan Kemenko Kumham Imipas terkait kewarganegaraan ganda.
Indonesia, hingga kini, masih menganut prinsip single nationality, dengan pengecualian terbatas bagi anak hasil perkawinan campuran.
Padahal, dalam konteks globalisasi talenta, banyak negara berkembang justru memanfaatkan kebijakan kewarganegaraan fleksibel untuk menarik kembali diaspora unggulnya.
Gagasan ini pernah disampaikan secara terbuka oleh Luhut Binsar Pandjaitan saat menjabat Menko Kemaritiman dan Investasi, yang menyebut kewarganegaraan ganda sebagai instrumen strategis pembangunan ekonomi dan teknologi nasional.
Langkah terbaru melalui kebijakan Global Citizenship of Indonesia (GCI) dari Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan patut dibaca sebagai “cek ombak” kebijakan.
GCI menawarkan izin tinggal tetap tanpa batas waktu bagi warga negara asing yang memiliki ikatan darah, historis, atau relasi kuat dengan Indonesia.
Meski belum menyentuh status kewarganegaraan penuh, kebijakan ini membuka ruang partisipasi diaspora—termasuk mereka yang terhalang aturan kewarganegaraan, namun tetap ingin berkontribusi.
Dalam perspektif hipotesa reverse brain drain, GCI dapat menjadi jembatan awal: mengakui bahwa kontribusi tidak selalu mensyaratkan paspor tunggal, dan bahwa loyalitas pada bangsa dapat hadir dalam bentuk transfer pengetahuan, jejaring global, hingga pengabdian strategis di masa depan
Alih-alih memaksa diaspora memilih “kami atau mereka”, negara justru perlu merancang arsitektur hukum yang cerdas, adaptif, dan berbasis kepentingan nasional jangka panjang.
Pada akhirnya, kasus Enzo–Syifa bukan tentang kehilangan atau pengkhianatan nasionalisme, melainkan tentang transformasi maknanya.
Nasionalisme Indonesia di era global tak lagi bisa bertahan sebagai tembok, melainkan harus menjadi jembatan—yang menghubungkan diaspora, institusi global, dan proyek kebangsaan. Jika tidak, Indonesia berisiko kehilangan bukan hanya warga negara, tetapi juga masa depan talenta strategisnya sendiri. (J61)
