Dengarkan artikel ini:
Dokumen Epstein dibuka, warganet ramai-ramai minta maaf ke Dharma Pongrekun. Mungkinkah validasi konspirasi ini menjadi sinyal lahirnya kekuatan politik baru?
“The paranoid spokesman sees the fate of conspiracy in apocalyptic terms… He traffics in the birth and death of whole worlds, whole political orders, whole systems of human values.” — Richard Hofstadter, The Paranoid Style in American Politics (1964)
Cupin, dengan secangkir kopi yang mulai dingin di meja kerjanya, tak henti-hentinya menggulir layar ponsel pintarnya. Matanya terpaku pada linimasa X yang belakangan ini terasa lebih “panas” dari biasanya.
Bukan karena debat capres yang sudah lewat, melainkan karena sebuah nama yang kembali naik ke permukaan: Dharma Pongrekun. Sosok purnawirawan bintang tiga ini seolah bangkit dari kubur politik pasca-Pilkada Jakarta 2024.
Cupin ingat betul bagaimana Dharma dulu sering dianggap “halu” oleh sebagian besar warganet. Dulu, argumen-argumennya tentang pandemi terselubung dan kontrol elite global sering dijadikan bahan meme.
Namun, angin berbalik arah dengan kecepatan yang mengejutkan. Pemicunya adalah terbukanya dokumen skandal Jeffrey Epstein yang mengguncang dunia barat.
Nama-nama besar terseret, dan narasi tentang kebobrokan moral elite global menjadi santapan publik. Di sinilah Cupin melihat fenomena menarik: netizen Indonesia mulai melakukan “cocoklogi” massal.
Tiba-tiba, potongan video debat Dharma Pongrekun di masa lalu viral kembali. Warganet mulai mengaitkan peringatan Dharma dengan nama Bill Gates yang disebut-sebut dalam dokumen pengadilan terkait Epstein.
Cupin membaca satu komentar yang mendapat ribuan likes: “Maafkan kami Pak Dharma, ternyata Bapak benar selama ini.” Permintaan maaf massal ini bukan sekadar tren, tapi sebuah validasi sosial.
Isu tentang agenda terselubung pandemi yang dulu terdengar gila, kini terdengar masuk akal di telinga mereka yang kecewa. Dharma tidak mengubah narasinya satu jengkal pun.
Dunia-lah yang berubah dan seolah bergerak mendekati narasi Dharma. Cupin melihat ini sebagai momen “vindikasi” atau pembenaran diri yang sangat kuat bagi seorang politisi.
Dharma kini bukan lagi sekadar mantan calon gubernur independen yang kalah suara. Ia bertransformasi menjadi simbol perlawanan terhadap apa yang dipercaya netizen sebagai “kebohongan terstruktur”.
Cupin tersenyum kecut melihat ironi ini. Di era informasi yang banjir bandang, kebenaran sering kali ditentukan oleh siapa yang paling konsisten dengan ketakutannya.
Dharma konsisten dengan ketakutan akan elite global, dan kini ketakutan itu tervalidasi. Momentum ini tentu bukan sesuatu yang bisa diciptakan oleh konsultan politik manapun.
Ini adalah hadiah dari kekacauan global yang dimanfaatkan dengan sangat “cantik” oleh algoritma media sosial. Cupin membayangkan Dharma mungkin sedang tersenyum puas di balik layar gadget-nya.
Namun, Cupin sadar bahwa viralitas hanyalah buih di lautan politik yang ganas. Pertanyaan besarnya adalah apakah “maaf” dari netizen bisa berubah menjadi suara di kotak suara?
Popularitas berbasis konspirasi memiliki watak yang unik dan sering kali rapuh. Cupin mulai berpikir, apakah ini hanya hype sesaat atau awal dari gerakan ideologis baru?
Apakah fenomena ini murni karena Epstein, atau ada rasa muak yang lebih dalam di hati masyarakat? Lantas, bagaimana teori politik menjelaskan kebangkitan tokoh-tokoh yang dianggap “nyeleneh” ini?
Teori Konspirasi sebagai Modalitas Politik
Cupin beranjak dari kursinya dan mengambil sebuah buku tebal dari rak perpustakaan mini di sudut ruangan. Pikirannya melayang pada esai klasik yang pernah ia baca saat kuliah dulu.
Ia teringat pada Richard Hofstadter yang menulis karya legendaris berjudul The Paranoid Style in American Politics. Dalam buku itu, Hofstadter menjelaskan bahwa gaya politik paranoid bukanlah tanda gangguan jiwa.
Gaya ini adalah mode ekspresi politik yang wajar bagi mereka yang merasa terpinggirkan. Cupin merenungkan bagaimana Dharma Pongrekun memainkan peran ini dengan sempurna di panggung Indonesia.
Bagi Hofstadter, pemimpin dengan gaya ini melihat dunia sebagai arena pertempuran antara kebaikan absolut dan kejahatan absolut. Dharma tidak menawarkan kebijakan teknis, melainkan sebuah perang suci melawan elite global.
Ini menciptakan ikatan emosional yang jauh lebih kuat daripada sekadar janji kartu sembako. Cupin kemudian teringat pada konsep lain dari Michael Barkun dalam bukunya A Culture of Conspiracy.
Barkun berbicara tentang stigmatized knowledge atau pengetahuan yang ditolak oleh institusi resmi. Dharma memposisikan dirinya sebagai pembawa pengetahuan terlarang yang disembunyikan oleh penguasa.
Semakin ia diserang oleh media arus utama atau pemerintah, semakin kuat legitimasinya di mata pengikut. Cupin melihat pola yang sama persis terjadi di belahan dunia lain.
Ia teringat pada sosok Robert F. Kennedy Jr. di Amerika Serikat. RFK Jr. juga membangun basis massanya dari skeptisisme terhadap vaksin dan institusi kesehatan negara.
Seperti Dharma, RFK Jr. dianggap berbahaya oleh para ahli, namun dipuja sebagai pahlawan oleh mereka yang tidak percaya pada sistem. Cupin juga melihat bayang-bayang Donald Trump dalam gaya komunikasi Dharma.
Keduanya menggunakan narasi “Deep State” atau kekuatan bayangan yang mengontrol negara. Bedanya, Trump menyalahkan birokrat Washington, sementara Dharma menyalahkan elite global dan asing.
Cupin menyadari bahwa ini adalah gejala global dari Epistemic Populism. Ini adalah bentuk populisme yang tidak hanya menentang elite politik, tetapi juga elite pengetahuan.
Dokter, ilmuwan, dan akademisi dianggap sebagai bagian dari konspirasi, bukan sumber kebenaran. Di sinilah letak kekuatan politik Dharma yang sesungguhnya.
Ia memberikan rasa “berdaya” kepada orang awam. Pengikutnya merasa lebih pintar daripada pakar karena mereka “tahu” rahasia yang tidak diketahui orang banyak.
Modal politik ini sangat murah namun efektif: cukup dengan merawat ketidakpercayaan publik. Cupin mencatat bahwa di Indonesia, ketidakpercayaan ini tumbuh subur pasca-pandemi.
Banyak orang kehilangan pekerjaan, kehilangan keluarga, dan merasa dikhianati oleh kebijakan yang berubah-ubah. Dharma hadir menampung residu kekecewaan itu menjadi sebuah kekuatan politik.
Ia tidak perlu kampanye mahal dengan baliho di setiap tikungan. Cukup satu cuitan di X yang memvalidasi kecurigaan publik, dan algoritma akan bekerja untuknya.
Namun, Cupin kembali mengerutkan kening. Menjadi populer di media sosial adalah satu hal, tetapi menjadi pemimpin negara adalah hal lain.
Apakah narasi konspirasi cukup kuat untuk bertahan hingga lima tahun ke depan? Mungkinkah gaya politik paranoid ini menjadi arus utama di 2029 nanti?
Pongrekun-isme di 2029?
Cupin kembali duduk dan menatap kalender digital yang menunjukkan angka tahun 2026. Masih ada tiga tahun menuju pesta demokrasi terbesar di negeri ini.
Namun, dalam politik, tiga tahun adalah waktu yang sangat singkat untuk membangun sebuah “isme”. Cupin mulai membedah potensi Dharma Pongrekun melalui kacamata Francis Fukuyama.
Dalam bukunya Identity: The Demand for Dignity and the Politics of Resentment, Fukuyama berbicara soal politik ketersinggungan. Manusia modern menuntut pengakuan atas martabat mereka yang sering diabaikan oleh sistem teknokrasi.
Dharma Pongrekun, dalam analisis Cupin, sedang membangun apa yang bisa disebut sebagai “Pongrekun-isme”. Ini bukan sekadar dukungan pada sosok, tapi sebuah gerakan identitas.
Identitas mereka yang merasa “kita” (rakyat yang sadar) melawan “mereka” (boneka asing). Jika kondisi ekonomi global memburuk menjelang 2029, narasi ini akan semakin laku keras.
Cupin juga teringat pada tesis Pippa Norris dan Ronald Inglehart dalam Cultural Backlash. Mereka menjelaskan bahwa bangkitnya populisme otoriter adalah reaksi balik terhadap perubahan nilai budaya yang terlalu cepat.
Masyarakat yang merasa nilai-nilai tradisional dan kedaulatannya terancam akan mencari sosok pelindung yang kuat. Dharma menawarkan perlindungan itu melalui narasi kedaulatan tubuh dan data.
Ia menolak biometrik, menolak kontrol kesehatan global, dan mengusung kemandirian total. Bagi segmen pemilih tertentu, ini adalah tawaran yang sangat menggoda di tengah ketidakpastian zaman.
Cupin membayangkan skenario di mana partai-partai besar gagal menjawab keresahan perut rakyat. Di saat itulah, tokoh anti-sistem seperti Dharma bisa muncul sebagai kuda hitam yang mematikan.
Ia tidak perlu menang mutlak untuk mengacaukan peta politik. Cukup dengan mengambil ceruk suara 10-15 persen, ia bisa menjadi kingmaker atau bahkan pemecah ombak.
Namun, Cupin juga sadar akan tantangan elektoral yang nyata. Indonesia masih memiliki ambang batas pencalonan yang tinggi dan struktur partai yang kaku.
Tanpa kendaraan partai, “Pongrekun-isme” mungkin hanya akan menjadi riak di media sosial. Kecuali jika ada partai yang cukup pragmatis untuk menunggangi gelombang ini.
Atau mungkin, Dharma akan menciptakan jalannya sendiri seperti fenomena Javier Milei di Argentina. Milei juga dianggap gila dan nyentrik, sampai akhirnya ia disumpah menjadi presiden karena rakyat sudah muak dengan yang “waras” tapi korup.
Cupin melihat potensi itu ada, tertidur di bawah sadar kolektif masyarakat Indonesia. Pertanyaannya adalah apakah Dharma mampu merawat momentum ini hingga kotak suara dibuka.
Politik 2029 mungkin bukan lagi pertarungan antara nasionalis vs religius. Bisa jadi, pertarungannya adalah antara kaum globalis vs kaum kedaulatan (sovereignist).
Dan di titik itulah, Dharma Pongrekun sudah mencuri start lebih dulu daripada politisi konvensional lainnya. Cupin menutup laptopnya dengan sebuah kesimpulan yang mengambang di udara.
Demokrasi yang sehat memang membutuhkan alternatif, bahkan yang terdengar radikal sekalipun. Kehadiran figur seperti Dharma Pongrekun adalah ujian kedewasaan bagi nalar publik kita; apakah kita akan memilih berdasarkan ketakutan yang divalidasi, atau harapan yang terukur. (A43)
