Dengarkan artikel ini:
Ribuan motor listrik berlogo BGN viral di gudang raksasa. Siapa di balik motor-motor listrik baru dan masih berplastik ini?
“A lack of transparency results in distrust and a deep sense of insecurity.” – Dalai Lama
Cupin baru saja selesai menggulir layar ponselnya ketika satu video TikTok membuatnya berhenti mengunyah sarapan. Deretan motor listrik bergaya trail, masih terbungkus plastik, berjajar rapi di sebuah gudang raksasa — setiap unit menempel logo Badan Gizi Nasional (BGN).
Narasi dalam video itu mengklaim jumlahnya mencapai 70.000 unit, khusus untuk Jawa Barat. Cupin, yang sudah biasa menyaksikan kontroversi pengadaan pemerintah, langsung merasakan rasa déjà vu yang amat familiar.
Kepala BGN Dadan Hindayana merespons cepat pada 7 April 2026, meluruskan bahwa jumlah sesungguhnya adalah 21.801 unit yang terealisasi dari pesanan 25.000 unit dalam anggaran 2025. Motor-motor itu, katanya, diperuntukkan bagi setiap Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk menunjang operasional program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Cupin menghargai koreksi angka itu, tetapi justru di situlah pertanyaan baru bermunculan. Motor yang teridentifikasi adalah Emmo JVX GT, motor listrik adventure seharga sekitar Rp49,9 juta hingga Rp56,8 juta per unit — artinya total pengadaan 25.000 unit bisa menyentuh angka Rp1,2 triliun hingga Rp1,4 triliun.
Bagi Cupin, konteksnya tidak bisa diabaikan: ini terjadi nyaris bersamaan dengan polemik PT Agrinas Pangan Nusantara yang mengimpor 105.000 pikap dan truk dari India senilai Rp24,66 triliun untuk Koperasi Desa Merah Putih. Dua program sosial berskala raksasa, dua pengadaan kendaraan dalam volume masif, dan dua gelombang pertanyaan publik yang belum tuntas dijawab.
Cupin pun bertanya-tanya: mengapa pola pengadaan kendaraan berskala besar terus terulang di balik program-program populis — dan siapa sebenarnya yang menentukan merek serta spesifikasi motor ini?
Motor “Kejutan” BGN?
Cupin mulai menggali lebih dalam, dan yang ia temukan justru menambah kernyitan dahinya. Pengadaan ini bukan sekadar soal jumlah — melainkan soal cara.
Di katalog elektronik pemerintah (INAPROC), motor Emmo JVX GT dijual oleh PT Yasa Artha Trimanunggal, sebuah perusahaan logistik dan pengadaan yang berdiri sejak 2016 dengan profil LinkedIn menyebut diri sebagai “jasa pengurusan logistik dan distributor obat dan alat kesehatan.” Sementara itu, pemilik sertifikat TKDN motor tersebut adalah PT Adlas Sarana Elektrik, entitas yang namanya tercantum di INAPROC sebagai pemegang sertifikasi produk Emmo Electric Micro Mobility.
Cupin menemukan fakta menarik lainnya: alamat kantor Emmo Mobility di Karang Asem Timur, Citeureup, Kabupaten Bogor, ternyata identik dengan lokasi pabrik PT Kaisar Motorindo Industri — perusahaan otomotif yang sudah berdiri sejak 2005. Merek Emmo sendiri baru mendaftarkan hak paten desain industrinya pada Oktober 2025, sementara brosur produk baru diunggah di situs resminya pada Februari 2026 — hanya dua bulan sebelum motor-motor itu muncul di gudang dalam jumlah puluhan ribu.
Fakta-fakta ini mengingatkan Cupin pada apa yang ditulis Steven Kelman dalam bukunya Procurement and Public Management: The Fear of Discretion and the Quality of Government Performance, bahwa ketakutan birokrasi terhadap diskresi sering kali justru menciptakan celah bagi aktor-aktor yang memahami seluk-beluk sistem pengadaan untuk bermanuver tanpa pengawasan publik yang memadai. Kelman menyoroti bahwa masalah terbesar bukan terletak pada apakah pengadaan mengikuti prosedur formal, melainkan apakah prosedur itu benar-benar melindungi kepentingan publik.
Pola “pengadaan kejutan” ini juga disinggung oleh Mihaly Fazekas dan Elizabeth David-Barrett dalam riset mereka yang bertajuk Are Emerging Technologies Helping Win the Fight Against Corruption? di mana keduanya menemukan bahwa pengadaan pemerintah yang minim kompetisi dan berlangsung dalam kecepatan tinggi cenderung menghasilkan harga lebih mahal dan kualitas lebih rendah. Cupin melihat polanya: motor listrik dari merek yang baru seumur jagung, dijual melalui perusahaan logistik yang core business-nya bukan otomotif, untuk program yang inti mandatnya adalah memberi makan anak sekolah.
Paralel dengan Agrinas semakin terang. Toyota Indonesia mengonfirmasi pernah diajak berdiskusi oleh Agrinas soal pengadaan pikap, namun negosiasi tidak menemui titik temu soal harga — dan akhirnya kontrak jatuh ke pabrikan India yang rekam jejaknya di pasar domestik nyaris nihil. Dalam kasus BGN, Indonesia memiliki sederet produsen motor listrik lokal seperti Gesits, Tangkas, Viar, dan Selis dengan TKDN di atas 40% — namun yang terpilih justru merek yang baru lahir kemarin sore.
Cupin juga mencatat temuan investigasi Project Multatuli yang mengungkap bahwa total belanja BGN untuk kendaraan — termasuk sewa mobil dan pembelian motor listrik — mencapai Rp1,39 triliun, menjadikannya pos belanja terbesar di luar bahan baku pangan. Angka itu bahkan melampaui anggaran pembangunan dapur MBG sebesar Rp1,26 triliun.
Dua pertanyaan menggantung di benak Cupin: bagaimana mungkin sebuah merek motor yang baru didirikan pada 2025 dan baru mendaftarkan paten pada Oktober 2025 sudah memenangkan kontrak puluhan ribu unit di bulan Desember tahun yang sama — dan mengapa pos kendaraan operasional bisa mengalahkan pos pembangunan infrastruktur inti program gizi?
Bukan Hanya Soal Motornya…
Cupin memahami bahwa program MBG memiliki niat baik dan dampak nyata bagi jutaan anak Indonesia. Justru karena itulah ia merasa kasus motor BGN tidak boleh dianggap sepele.
Dalam survei OECD Trust in Public Institutions tahun 2024, terdapat temuan bahwa warga negara yang percaya pemerintahnya memberikan penjelasan jelas atas kebijakan cenderung memiliki tingkat kepercayaan institusional yang jauh lebih tinggi. Sebaliknya, ketika kebijakan dirumuskan di balik pintu tertutup, yang tumbuh bukan dukungan melainkan kecurigaan sistemik.
Cupin teringat bagaimana Brasil belajar dari pengalaman pahitnya. Skandal Petrobras — yang dikenal sebagai Operasi Lava Jato — bermula dari pengadaan korporasi negara yang tertutup dan melibatkan kartel kontraktor, menghasilkan kerugian puluhan miliar dolar dan menghancurkan kepercayaan publik terhadap seluruh kelas politik. Sebagaimana ditulis oleh CSIS dalam analisisnya mengenai transparansi pengadaan publik, kasus Brasil membuktikan bahwa skandal pengadaan tidak hanya soal uang — ia merusak kontrak sosial antara rakyat dan pemerintah.
Di sisi lain, Rwanda dan Georgia menunjukkan jalan berbeda. Kedua negara berhasil menurunkan tingkat korupsi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi setelah menerapkan kebijakan pengadaan yang transparan dan terbuka bagi pengawasan publik. Inggris bahkan melangkah lebih jauh sejak 2010 dengan mewajibkan publikasi seluruh data belanja pemerintah pusat secara granular, menjadikannya pemimpin dunia dalam transparansi pengadaan.
Cupin membayangkan sebuah analogi sederhana. Program MBG ibarat sebuah restoran yang mendapat reputasi luar biasa karena masakannya yang lezat dan murah — tetapi suatu hari pelanggan menemukan bahwa di belakang dapur, sang pemilik diam-diam membeli armada mobil mewah atas nama “operasional.” Makanannya mungkin tetap enak, tetapi kepercayaan pelanggan sudah retak.
Seperti yang ditegaskan Sangeeta Khorana dan Nripendra Rana dalam riset mereka bertajuk Measuring Public Procurement Transparency with an Index, sistem pengadaan elektronik memang mampu meningkatkan transparansi — tetapi hanya jika didukung oleh kerangka institusional yang kuat dan budaya akuntabilitas yang nyata. Teknologi e-Katalog yang digunakan BGN seharusnya menjadi alat transparansi, bukan sekadar mekanisme administratif yang mempermudah transaksi tanpa pengawasan substansial.
Cupin tahu bahwa menuntut transparansi bukan berarti menolak program. Justru sebaliknya: pengawasan yang ketat adalah bentuk dukungan tertinggi agar program yang baik tidak digerogoti dari dalam.
Pada akhirnya, Cupin menutup layar ponselnya dengan satu kesadaran yang sederhana namun penting. Sebuah program sosial yang lahir dari mandat rakyat seharusnya mampu mempertanggungjawabkan setiap rupiahnya di hadapan rakyat yang sama — bukan karena rakyat tidak percaya, melainkan justru karena rakyat ingin terus percaya. (A43)
