Legislator Golkar Yakin Rudy Mas ud Bisa Kelola Situasi Kaltim

tirto.id – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Fraksi Golkar, Dave Laksono, merespons aksi demonstrasi yang ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud. Dave menilai kader partainya itu sudah berpengalaman dalam menghadapi tekanan publik dan diyakini mampu mengelola situasi tersebut.

“Pak Rudi bukan orang asing menghadapi situasi. Dia pasti mampu untuk menyerap aspirasi dan juga menyelesaikan apa pun yang menjadi kendala sehingga terjadi sebuah demo dan kami tetap memberikan dukungan kepada Pak Rudi untuk bisa menyelesaikan apa pun yang menjadi kendala,” ujar Dave di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Meski demikian, Dave mengaku tidak mengetahui secara pasti apakah telah ada komunikasi langsung antara Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar dengan Rudy pascademonstrasi tersebut. Dia menyebut kemungkinan komunikasi dilakukan oleh Ketua Umum partai Golkar, Bahlil Lahadalia.

“Enggak tahu persisnya Pak Ketum langsung, tapi saya yakin Pak Rudi bisa menyelesaikan situasi ini,” kata dia.

Sebagai informasi, ribuan warga menggelar demonstrasi di Kalimantan Timur (Kaltim) pada Selasa (21/4/2026). Menurut pernyataan Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim, unjuk rasa besar tersebut merupakan respons atas kebijakan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud yang dinilai telah merugikan publik.

Sebelumnya, Rudi Mas’ud memang menjadi sorotan karena sejumlah kebijakannya yang kontroversial. Contohnya dia melakukan pengadaan kendaraan dinas jenis Range Rover senilai Rp8,5 miliar hingga renovasi rumah dinas senilai Rp25 miliar.

Aliansi menyebut bahwa kebijakan-kebijakan tersebut telah mempermalukan publik Kaltim. Selain itu, kebijakan pengadaan yang berlebihan oleh Rudi Mas’ud juga dinilai tidak sejalan dengan semangat efisiensi yang dicanangkan pemerintah pusat. Oleh karenanya, unjuk rasa besar pada 21 April dicanangkan untuk membawa tiga tuntutan utama terkait hal tersebut.

Tuntutan pertama adalah audit kebijakan anggaran Pemerintah Provinsi Kaltim. Aliansi ingin kebijakan pengadaan kontroversial era Rudy Masud diperiksa dan dievaluasi secara menyeluruh. Kedua, aliansi menuntut agar praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di Pemerintah Provinsi Kaltim dihentikan.

Tuntutan terakhir, aliansi juga membawa desakan agar DPRD Kaltim menjalankan fungsi pengawasannya secara maksimal dan independen. Publik Kaltim disebut khawatir akan terjadinya penyalahgunaan wewenang karena hubungan kekerabatan antara Ketua DPRD dan Gubernur Kaltim.