Dengarkan artikel ini:
Prabowo mendorong Indonesia tak sekadar mengekspor nikel mentah, tapi mengolahnya jadi baterai dan mobil listrik nasional. Lewat 21 proyek hilirisasi senilai USD 40 miliar dan Danantara sebagai motor investasi, ia ingin Indonesia melompat dari eksportir komoditas menjadi produsen kendaraan listrik. Ini bukan sekadar kebijakan industri — ini taruhan besar bahwa Indonesia bisa ikut bermain di revolusi energi global. Akankah berhasil?
Pada tahun 1841, seorang ekonom Jerman bernama Friedrich List menerbitkan sebuah buku yang membuatnya dibenci oleh hampir seluruh establishment ekonomi Eropa.
Dalam The National System of Political Economy, List menuduh Inggris — negara paling kaya di dunia saat itu — melakukan kemunafikan besar: membangun seluruh kekuatan industrinya lewat proteksionisme selama berabad-abad, lalu begitu sampai di puncak, “menendang tangga” dan mengkhotbahkan perdagangan bebas ke negara-negara yang masih merangkak di bawah.
List berargumen bahwa negara berkembang yang mengikuti nasihat itu akan selamanya terjebak sebagai pengekspor bahan mentah — kaya sumber daya tapi miskin industri. Ia meninggal dalam kemiskinan dan keputusasaan pada 1846, tanpa menyaksikan bahwa hampir setiap negara yang kelak menjadi kekuatan industri — Amerika Serikat, Jerman, Jepang, Korea Selatan — membuktikan tesisnya benar.
Seratus delapan puluh lima tahun kemudian, di Jakarta, Presiden Prabowo Subianto sedang menjalankan kebijakan yang secara mengejutkan mengulangi logika List: melarang ekspor nikel mentah, membangun rantai industri baterai EV di dalam negeri, meluncurkan 21 proyek hilirisasi senilai USD 40 miliar, dan bermimpi tentang mobil listrik nasional.
Yang membuat cerita ini menjadi berlapis adalah identitas Prabowo sendiri: ia putra Prof. Sumitro Djojohadikusumo, ekonom yang namanya paling sering diasosiasikan dengan kelompok yang justru berseberangan dengan pendekatan industrial policy semacam ini. Prabowo, dalam banyak hal, sedang menjalankan mimpi Habibie — rival intelektual ayahnya sendiri.
Tapi apakah sesederhana itu? Apakah Prabowo mengkhianati warisan Sumitro, atau justru sedang membaca ayahnya lebih dalam dari yang kebanyakan orang sanggup lakukan?
Dua Mazhab yang Tak Pernah Berdamai
Untuk memahami apa yang sedang terjadi, kita perlu mundur ke pertarungan intelektual paling penting dalam sejarah ekonomi Indonesia: Widjojonomics versus Habibienomics.
Widjojonomics, yang diarsiteki oleh Prof. Widjojo Nitisastro – murid dari Sumitro Djojohadikusumo – dan kelompok “Mafia Berkeley,” dibangun di atas prinsip keunggulan komparatif David Ricardo: Indonesia harus mengekspor apa yang bisa diproduksi paling efisien — komoditas, sumber daya alam, tenaga kerja murah — dan membiarkan pasar mengalokasikan sumber daya. Buka pintu investasi asing, jaga disiplin fiskal, kendalikan inflasi.
Hasilnya memang impresif: pertumbuhan 8 persen per tahun di era 1980-an, sampai Bank Dunia menyebut Indonesia sebagai salah satu “Asian Miracles.” Tapi ada harga yang dibayar: ketimpangan menganga, industrialisasi dangkal, dan ketika krisis 1997/98 menghantam, seluruh bangunan yang berbasis hutang luar negeri itu runtuh dalam hitungan bulan.
Di kubu seberang berdiri B.J. Habibie dengan Habibienomics-nya. Habibie — insinyur aeronautika lulusan Jerman — percaya bahwa kemiskinan Indonesia bukan masalah pasar, melainkan masalah teknologi. Indonesia tidak boleh hanya mengandalkan keunggulan komparatif, tapi harus membangun keunggulan kompetitif lewat industri strategis berbasis teknologi tinggi.
Ia mendirikan IPTN untuk pesawat terbang, PAL untuk kapal, PINDAD untuk persenjataan. Negara bukan sekadar regulator — negara adalah entrepreneur. Kwik Kian Gie pertama kali melabeli pendekatan ini sebagai “Habibienomics” di Harian Kompas pada 1993, dan sejak saat itu istilah itu menjadi simbol perlawanan terhadap ortodoksi pasar bebas.
Kedua mazhab ini tidak pernah berdamai. Widjojonomics menganggap Habibienomics sebagai pemborosan: membuang uang negara untuk proyek gengsi yang tidak sesuai kebutuhan rakyat. Habibienomics menganggap Widjojonomics sebagai penjajahan gaya baru: membiarkan Indonesia selamanya menjadi tukang gali bahan mentah untuk diolah negara lain. Dan krisis 1998 — yang membunuh keduanya sekaligus — tidak pernah menyelesaikan perdebatan ini. Ia hanya menundanya.
Sumitro: Missing Link yang Terlupakan
Di sinilah Sumitro Djojohadikusumo menjadi kunci. Kebanyakan orang menempatkan Sumitro di kubu Widjojonomics — dan memang ada alasan untuk itu: murid-muridnya di Fakultas Ekonomi UI menjadi bagian dari teknokrat liberal Orde Baru, dan ia sendiri mendukung keterbukaan terhadap investasi asing pada fase awal pemerintahan Soeharto. Tapi membaca Sumitro hanya sampai di situ adalah kesalahan intelektual yang serius.
Sumitro Plan tahun 1951 — yang jarang dibahas — adalah program industrialisasi aktif: membangun pabrik semen, pemintalan, dan karung goni dengan investasi langsung negara. Ini bukan liberalisasi pasif; ini industrial policy. Gerakan Benteng yang ia gagas adalah proteksi nasionalis untuk pengusaha pribumi — antitesis dari pasar bebas. Dan Sumitro sendiri menentang ekspor bahan mentah tanpa pengolahan, sebuah posisi yang secara substansial identik dengan hilirisasi yang kini dijalankan putranya.
Sumitro, dengan kata lain, bukan Widjojo. Ia juga bukan Habibie. Ia adalah missing link — ekonom yang percaya pada industrialisasi tapi juga memahami pentingnya institusi yang sehat dan keterbukaan yang terukur. Jika Widjojonomics adalah tesis dan Habibienomics adalah antitesis, maka Sumitronomics — dalam bentuknya yang paling otentik — adalah embrio dari sintesis yang belum pernah dieksekusi.
Dan mungkin itulah yang sedang coba dilakukan Prabowo.
Sintesis yang Tertunda Satu Generasi
Apa yang dilakukan Prabowo hari ini — hilirisasi nikel, ekosistem baterai EV, BUMN manufaktur sebagai motor transformasi, Danantara sebagai penggerak investasi industri strategis — bukanlah Habibienomics murni, dan bukan pula pengkhianatan terhadap Sumitro. Ini lebih tepat dibaca sebagai sintesis: mengambil visi industrialisasi Habibie, tapi membumikannya pada sumber daya alam yang Indonesia benar-benar miliki, sambil mempertahankan pragmatisme ekonomi yang menjadi tradisi Sumitro.
Habibie bermimpi tentang pesawat terbang — teknologi yang ambisius tapi terputus dari basis material Indonesia. Prabowo bermimpi tentang baterai dan mobil listrik — teknologi yang secara langsung terhubung dengan cadangan nikel terbesar dunia yang dimiliki Indonesia. Secara filosofis, keduanya menjalankan logika yang sama: negara harus hadir sebagai penggerak industrialisasi, bukan sekadar penjaga aturan main. Tapi Prabowo mengeksekusinya dengan kalkulasi yang lebih Sumitro: mulai dari apa yang kita punya, olah menjadi apa yang dunia butuhkan.
Friedrich List menyebut pendekatan ini sebagai infant industry protection — melindungi industri yang sedang tumbuh agar kelak cukup kuat untuk bersaing di pasar global. Larangan ekspor nikel mentah yang dipertahankan Prabowo bahkan ketika Uni Eropa menggugat ke WTO adalah bentuk paling eksplisit dari logika Listian ini. Dan List sendiri akan mengenali ironinya: Indonesia sedang melakukan persis apa yang dilakukan Amerika Serikat, Jerman, dan Jepang ketika mereka masih “negara berkembang” — memproteksi industri strategis sebelum membuka pasar.
Joseph Schumpeter menyebut momen seperti ini sebagai creative destruction: revolusi teknologi yang menghancurkan industri lama dan membuka ruang bagi pemain baru. Transisi global dari energi fosil ke energi terbarukan adalah creative destruction terbesar sejak revolusi industri — dan Indonesia, dengan nikelnya, memegang tiket masuk yang secara historis langka. Membiarkan nikel diekspor mentah adalah membuang tiket itu. Mengolahnya menjadi baterai adalah menebus janji yang tertunda sejak Habibie pertama kali bermimpi tentang industri strategis.
Tentu saja, visi saja tidak cukup. Korea Selatan berhasil menjalankan industrial policy karena Park Chung-hee membangun birokrasi yang disiplin dan memaksa Chaebol-nya bersaing secara global — proteksi tanpa kenyamanan. Malaysia gagal dengan Proton karena proteksi tanpa tekanan kompetitif hanya melahirkan industri yang malas. Pertanyaan besar untuk Prabowo bukan lagi soal arah — arahnya sudah jelas. Pertanyaannya adalah soal eksekusi: bisakah Danantara menjadi MITI Indonesia, atau akan menjadi mesin rente baru?
Habibie meninggal pada 2019 tanpa sempat menyaksikan ini. Sumitro pergi lebih dulu lagi. Tapi jika keduanya bisa melihat apa yang terjadi di Jakarta 2026 — seorang putra Sumitro meluncurkan 21 proyek industri strategis dengan DNA Habibienomics — mungkin mereka berdua akan tersenyum. Bukan karena salah satu menang, tapi karena akhirnya seseorang mencoba mendamaikan apa yang selama lima dekade tak pernah bisa didamaikan. (S13)
