Dengarkan artikel ini:
Harga BBM tak naik di tengah krisis energi global terbesar sejak 1973. Siapa trio menteri di balik tameng ekonomi RI?
“Coordination may be more difficult in crisis, given the need for swift action and the opportunities for playing bureaucratic politics, but it remains as important as ever for success.” – B. Guy Peters, “Governing in a Time of Global Crises” (2021)
Cupin baru saja mengisi tangki motornya di SPBU dekat rumah. Harga Pertalite masih Rp10.000 per liter—persis sama seperti bulan lalu—dan ia bergumam lega, “Katanya perang dunia, tapi kok harganya belum naik?”
Kelegaan Cupin bukan tanpa alasan. Pada 6 April 2026, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan bahwa pemerintah dan Pertamina memutuskan tidak menaikkan harga BBM bersubsidi—Pertalite dan solar—setidaknya hingga akhir tahun, selama harga minyak dunia rata-rata tidak melampaui 97 dolar AS per barel.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memperkuat jaminan itu di hadapan Komisi XI DPR RI. Ia menegaskan anggaran negara cukup kuat menahan guncangan, dengan bantalan fiskal berupa Saldo Anggaran Lebih sebesar Rp420 triliun—termasuk Rp200 triliun yang ditempatkan di perbankan—siap dimobilisasi kapan saja.
Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan pasokan BBM nasional tetap aman dan diversifikasi impor minyak sedang diperluas ke berbagai negara baru. Pernyataannya pragmatis dan menenangkan: pemerintah tidak akan membiarkan masyarakat kekurangan energi.
Di banyak negara lain, situasinya jauh lebih berat. Pakistan menerapkan empat hari kerja per minggu dan menutup institusi pendidikan selama dua minggu; Italia membatasi pengisian bahan bakar jet di empat bandara; Inggris mulai membatalkan penerbangan karena kelangkaan avtur.
Indonesia, sebaliknya, berhasil melewati Lebaran 2026 tanpa kenaikan harga BBM—sebuah pencapaian yang tidak bisa dianggap remeh mengingat International Energy Agency menyebut penutupan Selat Hormuz sebagai gangguan pasokan terbesar dalam sejarah pasar minyak global. Dallas Federal Reserve memperkirakan harga minyak WTI rata-rata 98 dolar per barel dan pertumbuhan PDB global turun 2,9 persen pada kuartal kedua 2026.
Cupin mungkin tidak menyadarinya, tetapi stabilitas harga di SPBU itu adalah hasil dari kalkulasi yang dilakukan jauh sebelum krisis memuncak. Pemerintah telah menyiapkan skenario harga minyak di level 80 hingga 100 dolar per barel, lengkap dengan strategi alokasi bantalan fiskal untuk setiap skenario.
Lalu, bagaimana sebenarnya trio menteri ekonomi Prabowo mengoordinasikan respons yang sejauh ini berhasil menahan guncangan? Dan apa yang bisa kita pelajari dari pembagian peran mereka yang tampaknya terstruktur dan saling melengkapi?
Tiga “Jenderal”, Satu Misi
Dalam literatur ilmu politik, kolaborasi antar-pejabat di masa krisis adalah salah satu tantangan terberat dalam tata kelola pemerintahan. Alex Mintz dan Carly Wayne dalam buku mereka The Polythink Syndrome menjelaskan bahwa tim pengambil keputusan puncak yang ideal beroperasi di titik keseimbangan—yang mereka sebut Productive Polythink—di mana keragaman keahlian dikelola secara konstruktif menuju keputusan yang koheren.
Trio Airlangga-Bahlil-Purbaya menarik untuk dibaca melalui kerangka ini karena masing-masing membawa keahlian dan gaya yang berbeda, namun bergerak dalam satu arah strategis. Ketiganya menunjukkan pola koordinasi yang jarang terlihat di kabinet-kabinet sebelumnya.
Airlangga Hartarto, sebagai Menko Perekonomian, memainkan peran sebagai arsitek kebijakan dan koordinator lintas kementerian. Dialah yang merumuskan “Delapan Butir Transformasi Budaya Kerja Nasional dan Kebijakan Energi” pada 31 Maret 2026—paket komprehensif yang mencakup penghematan energi, efisiensi anggaran, hingga percepatan transisi energi melalui biodiesel B50.
Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM sekaligus Ketua Harian Dewan Energi Nasional, berperan sebagai komandan lapangan yang memastikan rantai pasok energi tetap utuh. Ia bergerak cepat membuka jalur impor alternatif, termasuk dari Rusia dan negara-negara pemasok baru, dengan pragmatisme yang dibutuhkan di masa darurat.
Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan, menjadi penjaga gawang fiskal yang memastikan APBN tetap mampu membiayai subsidi tanpa mengorbankan stabilitas makroekonomi. Ia telah menyiapkan kalkulasi skenario harga minyak hingga 100 dolar per barel dan menegaskan bahwa potensi tambahan penerimaan dari sektor energi dan batubara turut memperkuat bantalan fiskal.
Pola pembagian peran ini mengingatkan pada model Abenomics di Jepang tahun 2013, yang dianalisis IMF dalam publikasi Can Abenomics Succeed?. Perdana Menteri Shinzo Abe mengoordinasikan “tiga panah”—pelonggaran moneter, stimulus fiskal, dan reformasi struktural—di mana setiap panah punya penanggung jawab berbeda tetapi bergerak di bawah satu visi besar yang sama.
Korea Selatan pada krisis 1997 juga menunjukkan bahwa koordinasi erat antara kementerian keuangan dan bank sentral menjadi kunci pemulihan yang relatif cepat. Indonesia saat ini menerapkan pola serupa: sinergi antara Kemenkeu, Kemenko Perekonomian, dan Kementerian ESDM berjalan melalui rapat-rapat terbatas yang intensif di Istana sejak awal 2026.
B. Guy Peters dalam artikel Governing in a Time of Global Crises menegaskan bahwa koordinasi antar-aktor ekonomi menjadi faktor penentu keberhasilan respons krisis. Ia mencatat bahwa negara-negara yang mampu menyelaraskan kebijakan fiskal, moneter, dan sektoral secara simultan cenderung keluar dari krisis lebih cepat dan lebih kuat.
Yang menarik dari trio Indonesia adalah kemampuan mereka menampilkan unified front di hadapan publik dan pasar—sebuah sinyal kepercayaan diri yang bukan tanpa dasar. Konferensi pers bersama dari Seoul pada 31 Maret, yang dihadiri langsung oleh Airlangga dan Bahlil serta secara virtual oleh Purbaya, menunjukkan koordinasi yang terencana dan pesan yang konsisten.
Pertanyaan selanjutnya: faktor-faktor apa yang membuat koordinasi seperti ini bisa bertahan dalam jangka panjang? Dan bisakah model kolaborasi ini menjadi keunggulan khas Indonesia dalam menghadapi krisis-krisis mendatang?
“Jenderal Ekonomi” yang Adaptif?
Gabriel Lele dalam risetnya Concurrency as Crisis Decision-Making Governance yang mengkaji respons Indonesia terhadap pandemi COVID-19 menemukan bahwa Indonesia memiliki kapasitas adaptif yang sering diremehkan. Negeri ini mampu bergeser dari mode pemerintahan terpusat ke mode kolaboratif dengan relatif cepat ketika krisis menuntutnya.
Kapasitas adaptif serupa tampak dalam respons terhadap krisis energi 2026 ini. Pemerintah tidak hanya bereaksi defensif, tetapi juga memanfaatkan momentum krisis untuk mendorong agenda transisi energi—sebuah langkah yang oleh lembaga riset IESR diapresiasi sebagai sinyal positif.
Les Metcalfe dalam studi klasiknya tentang koordinasi kebijakan antar-kementerian mengidentifikasi sembilan level koordinasi pemerintah, dari pertukaran informasi hingga penetapan prioritas bersama. Langkah-langkah seperti pembentukan Dewan Energi Nasional dengan Bahlil sebagai Ketua Harian dan tujuh menteri sebagai anggota menunjukkan bahwa Indonesia sedang bergerak naik dalam tangga koordinasi itu.
Faktor pertama yang memperkuat kolaborasi trio ini adalah kejelasan division of labor. Airlangga mengoordinasikan kebijakan makro, Bahlil mengelola pasokan dan infrastruktur energi, Purbaya menjaga perbendaharaan—tidak ada tumpang tindih yang membingungkan pasar atau publik.
Faktor kedua adalah kecepatan respons. Hanya dalam satu bulan sejak penutupan Selat Hormuz, pemerintah sudah meluncurkan paket kebijakan komprehensif, menandatangani sejumlah kesepakatan energi baru dengan mitra internasional di Tokyo dan Seoul, serta mengamankan jaminan pasokan dari jalur alternatif.
Faktor ketiga—dan mungkin yang paling unik—adalah kemampuan Indonesia memanfaatkan krisis sebagai akselerator. Target 100 GW tenaga surya yang dicanangkan Presiden Prabowo, percepatan B50 yang berpotensi mengurangi 4 juta kiloliter konsumsi BBM fosil, dan dorongan konversi kendaraan listrik semuanya adalah kebijakan jangka panjang yang dipercepat oleh urgensi jangka pendek.
Mintz dan Wayne menyebut kemampuan mengubah tekanan menjadi momentum sebagai ciri Productive Polythink yang paling berharga. Ketika sebuah tim tidak sekadar bertahan dari krisis tetapi menggunakannya sebagai batu loncatan menuju transformasi, di situlah letak perbedaan antara manajemen krisis biasa dan kepemimpinan krisis sejati.
Indonesia juga memiliki keunggulan struktural yang tidak dimiliki banyak negara lain yang sama-sama terdampak. Cadangan batubara yang besar, potensi geotermal terbesar di dunia, garis khatulistiwa yang ideal untuk energi surya, serta posisi geografis yang memungkinkan diversifikasi sumber impor dari berbagai benua—semua ini adalah modal yang siap dikonversi menjadi ketahanan energi jangka panjang.
Pada akhirnya, trio “jenderal ekonomi” Prabowo sedang diuji oleh krisis yang skalanya belum pernah dialami generasi ini—dan sejauh ini, mereka menunjukkan bahwa koordinasi yang solid, pembagian peran yang jelas, dan kecepatan respons bisa menjadi tameng yang efektif bagi 280 juta rakyat Indonesia. Cupin boleh kembali mengisi tangki motornya dengan tenang, bukan karena krisis tidak ada, melainkan karena ada tangan-tangan yang bekerja keras memastikan dampaknya tidak sampai ke pompa bensin di dekat rumahnya. (A43)
