Sugiono: RI Tak akan Pungut Biaya dari Kapal Lewat Selat Malaka

tirto.id – Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Sugiono, menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia tidak akan memungut biaya atau “tol” bagi kapal-kapal yang melintas di Selat Malaka maupun jalur pelayaran strategis lainnya.

Sugiono mengklaim bahwa kebijakan ini diambil untuk menjamin kelancaran arus perdagangan global serta menjaga ketahanan energi dan pangan kawasan yang mulai terdampak oleh ketegangan di Timur Tengah.

“Ada satu semacam agreement-lah bahwa kita diakui sebagai negara kepulauan sepanjang negara kepulauan itu tidak kemudian mengambil tol atau fee di selat-selat yang ada di dalamnya,” kata Sugiono di Gedung Kemlu, Jakarta, Kamis (23/4/2026).

Sugiono menjelaskan bahwa Indonesia terdaftar sebagai negara yang meratifikasi United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). Hal itu membuat Indonesia harus berkomitmen penuh dan menghormati hukum internasional terkait kebebasan navigasi.

“Indonesia jadi pada posisi di mana tentu saja sebagai negara kepulauan kita adalah negara yang harus menghormati hukum internasional, khususnya UNCLOS,” jelasnya.

Menurut politikus Partai Gerindra ini, jalur pelayaran harus tetap bersifat netral dan bebas hambatan demi kepentingan ekonomi banyak negara. Dia berharap keputusan yang Indonesia lakukan perihal pembebasan tarif tol laut dapat diikuti oleh negara lain.

“Kemudian kita juga mendukung kemerdekaan pelayaran sebagai negara yang juga dagang. Kita juga berharap ada perlintasan yang bebas dan saya kira itu semua adalah komitmen banyak negara untuk bisa menciptakan satu jalur pelayaran yang bebas, yang netral, saling mendukung,” tegas Sugiono.

Oleh karena itu, ide Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, untuk memungut tarif tol bagi kapal yang melintas di Selat Malaka menjadi hal yang tidak mungkin dilakukan oleh pemerintah Indonesia.

“Jadi, Indonesia tidak pada posisi untuk melakukan (pemungutan tarif tol Selat Malaka)” terang Sugiono.

Sebelumnya, Purbaya menyampaikan kemungkinan untuk memungut pajak kepada kapal yang melintas di Selat Malaka bersama pemerintah Singapura. Purbaya menyebut gagasan yang terinspirasi dari pengelolaan Selat Hormuz di Iran tersebut bakal berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan fiskal dalam negeri jika diwujudkan.

“Jadi, dengan segala kekayaan kita, kita tidak boleh berpikir defensif. Kita harus main ofensif. Tapi tetap terukur. Jadi kita akan ciptakan pertumbuhan lebih cepat dengan tetap menjaga kredibilitas fiskal kita,” kata Purbaya, Rabu (22/4/2026).